Pertanyaan:
Saya ingin menanyakan kasus yang saya alami. Saya pernah terlibat kasus tawuran dan didakwa menggunakan pasal pengrusakan di tahun 2015. Adapun atas tindakan saya, saya menerima hukuman berupa hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota. Saat ini saya ingin mengajukan permohonan SKCK untuk keperluan mendaftarkan ASN/PNS.
Pertanyaan saya, apakah seseorang bisa mendapatkan SKCK jika pernah melakukan tindak pidana?
Terimakasih..
Moh. A’an – Patrol
Ulasan Selangkapnya:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Untuk menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”). Menurut Pasal 1 angka 1 Perpolri 6/2023, S͟͟K͟͟C͟͟K͟͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ s͟u͟r͟a͟t͟ k͟e͟t͟e͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ r͟e͟s͟m͟i͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟t͟e͟r͟b͟i͟t͟k͟a͟n͟ o͟l͟e͟h͟ K͟e͟p͟o͟l͟i͟s͟i͟a͟n͟ N͟e͟g͟a͟r͟a͟ R͟e͟p͟u͟b͟l͟i͟k͟ I͟͟n͟͟d͟͟o͟͟n͟͟e͟͟s͟͟i͟͟a͟͟ (P͟͟o͟͟l͟͟r͟͟i͟͟) t͟e͟r͟k͟a͟i͟t͟ a͟d͟a͟ a͟t͟a͟u͟ t͟i͟d͟a͟k͟n͟y͟a͟ c͟a͟t͟a͟t͟a͟n͟ K͟͟͟͟e͟͟͟͟p͟͟͟͟o͟͟͟͟l͟͟͟͟i͟͟͟͟s͟͟͟͟i͟͟͟͟a͟͟͟͟n͟͟͟͟.
Pada dasarnya, penerbitan SKCK dilakukan minimal untuk keperluan:[¹]
- melamar pekerjaan;
- melanjutkan pendidikan;
- p͟e͟n͟c͟a͟l͟o͟n͟a͟n͟ p͟e͟j͟a͟b͟a͟t͟ p͟u͟b͟l͟i͟k͟;
- pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara;
- pengangkatan anggota organisasi profesi;
- penerbitan visa; atau
- pindah kewarganegaraan.
Lalu sebagai informasi, penerbitan SKCK digunakan untuk satu jenis keperluan.[²]
Cara Memperoleh SKCK
Perlu diketahui bahwa penerbitan SKCK dapat diajukan oleh pemohon, baik Warga Negara Indonesia (“WNI”) maupun Warga Negara Asing (“WNA”) yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.[³] Lalu, untuk mempersingkat jawaban, kami asumsikan Anda adalah WNI. Adapun persyaratan administrasi penerbitan SKCK bagi pemohon WNI yang wajib dipenuhi yaitu:[⁴]
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- fotokopi Kartu Keluarga;
- fotokopi akta lahir/kenal lahir;
- pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
- fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri;
- fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu tanda penduduk, seperti kartu pelajar dan kartu identitas anak[⁵]; dan
- tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”), dalam bentuk hasil tangkapan layar/screenshot kepesertaan aktif pada sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.[⁶]
Sebagai informasi, apabila status kepesertaan aktif dalam program JKN masih dalam proses pengaktifan, maka dapat diganti dengan tanda bukti berupa:[⁷]
- dokumen cetak bukti nomor virtual account pendaftaran bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran belum terdaftar dalam program JKN;
- dokumen cetak bukti telah mengikuti program cicilan pembayaran tunggakan iuran JKN bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dengan status nonaktif; atau
- dokumen cetak bukti pembayaran lunas iuran bulan berjalan bagi pemohon WNI setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran program JKN.
Sementara jika tanda bukti masih belum terpenuhi, maka pemohon WNI diharuskan untuk segera memproses kepesertaan JKN sebelum SKCK diserahkan.[⁸] Adapun perlu diperhatikan bahwa persyaratan kepesertaan aktif dalam program JKN tidak berlaku bagi WNI yang telah berdomisili/tinggal di luar negeri.[⁹]
Prosedur Penerbitan SKCK
Selanjutnya, prosedur penerbitan SKCK adalah dengan tahapan berikut:[¹⁰]
1. Pendaftaran
Tahapan pendaftaran dapat diajukan oleh pemohon dengan cara elektronik melalui laman resmi Polri dengan mengunggah dokumen persyaratan administrasi yang dibutuhkan[¹¹], atau langsung pada loket pelayanan SKCK dengan mengisi formulir daftar pertanyaan dan menyerahkan kembali kepada petugas pelayanan SKCK beserta dokumen persyaratan administrasi.[¹²] Setelah melakukan pendaftaran, pemohon dapat melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK.[¹³]
2. Pencatatan
Pencatatan dapat dilakukan secara elektronik dan/atau manual oleh petugas loket pelayanan SKCK yang minimal memuat informasi berupa:[¹⁴]
- nomor urut registrasi;
- nomor dan tanggal surat permohonan dari penjamin bagi pemohon WNA;
- nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan;
- nama;
- tempat dan tanggal lahir;
- jenis kelamin;
- alamat lengkap;
- pekerjaan; dan
- keperluan permohonan.
3. Identifikasi
Tahapan identifikasi dilakukan dengan kegiatan pengisian formulir sidik jari dan pengambilan sidik jari oleh petugas loket pelayanan SKCK atau petugas identifikasi, kemudian pengisian kartu Tanda Identifikasi Khusus (“TIK”) oleh petugas loket pelayanan SKCK.[¹⁵]
4. Penelitian
Penelitian dilakukan oleh petugas loket layanan SKCK terhadap:[¹⁶]
- keperluan dari SKCK yang dimohonkan;
- keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan administrasi;
- daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon;
- identitas pemohon; dan
- d͟a͟t͟a͟ m͟e͟n͟y͟a͟n͟g͟k͟u͟t͟ p͟e͟r͟n͟a͟h͟ a͟t͟a͟u͟ t͟i͟d͟a͟k͟ p͟e͟r͟n͟a͟h͟ d͟i͟j͟a͟t͟u͟h͟i͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ d͟a͟n͟/a͟t͟a͟u͟ s͟e͟d͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟j͟a͟l͟a͟n͟i͟ p͟r͟o͟s͟e͟s͟ p͟͟i͟͟d͟͟a͟͟n͟͟a͟͟.
Dalam hal penelitian di atas tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak sesuai, maka pemohon diminta untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan administrasi beserta dokumennya.[¹⁷]
5. Koordinasi
Tahapan koordinasi dilakukan a͟p͟a͟b͟i͟l͟a͟ t͟e͟r͟d͟a͟p͟a͟t͟ k͟e͟r͟a͟g͟u͟-r͟a͟g͟u͟a͟n͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ p͟e͟r͟s͟y͟a͟r͟a͟t͟a͟n͟ a͟d͟m͟i͟n͟i͟s͟t͟r͟a͟s͟i͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ c͟a͟t͟a͟t͟a͟n͟ k͟͟e͟͟p͟͟o͟͟l͟͟i͟͟s͟͟i͟͟a͟͟n͟͟.[¹⁸]
6. Pencetakan
Pencetakan SKCK dibuat dalam rangkap 2 dengan ketentuan 1 lembar asli untuk pemohon dan 1 lembar untuk arsip.[¹⁹] Pencetakan tersebut dilakukan dengan ketentuan salah satunya pada kolom catatan kepolisian mencantumkan:[²⁰]
- apabila pemohon tidak ditemukan catatan kepolisian dituliskan “bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kasus kriminal apapun”; dan
- a͟p͟a͟b͟i͟l͟a͟ p͟e͟m͟o͟h͟o͟n͟ m͟e͟m͟i͟l͟i͟k͟i͟ c͟a͟t͟a͟t͟a͟n͟ k͟e͟p͟o͟l͟i͟s͟i͟a͟n͟ d͟͟i͟͟t͟͟u͟͟l͟͟i͟͟s͟͟k͟͟a͟͟n͟͟ s͟t͟a͟t͟u͟s͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟, j͟e͟n͟i͟s͟ d͟a͟n͟ P͟a͟s͟a͟l͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ y͟a͟n͟g͟ d͟͟i͟͟l͟͟a͟͟k͟͟u͟͟k͟͟a͟͟n͟͟.
7. Penyerahan
Penyerahan dilakukan oleh petugas loket pelayanan SKCK kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan bukti pembayaran biaya penerbitan SKCK.[²¹]
Perlu diketahui bahwa SKCK berlaku selama 6 bulan mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis berlakunya dengan melampirkan fotokopi SKCK sebelumnya dan pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar.[²²]
Ketentuan mengenai prosedur penerbitan SKCK selengkapnya dapat Anda temukan dalam Pasal 8 s.d. Pasal 17 Perpolri 6/2023.
Penerbitan SKCK bagi Mantan Terpidana
Mengenai Anda yang pernah melakukan tindak pidana dan dipidana hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota, hal ini memiliki keterkaitan dengan prosedur penelitian, koordinasi, dan pencetakan.
Sebagaimana telah dijelaskan, pada tahapan penelitian, salah satunya akan dilakukan penelitian terhadap data tentang pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana. Terkait data ini, jika ada keragu-raguan terhadap catatan kepolisian pemohon, maka dapat dilakukan koordinasi internal dan eksternal, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perpolri 6/2023. Kemudian, dalam pencetakan SKCK, pada kolom catatan kepolisian akan dicantumkan informasi apabila pemohon memiliki catatan kepolisian dituliskan status hukum, jenis dan pasal tindak pidana yang dilakukan.
Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan kami di atas dapat diketahui bahwa pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana bukan persyaratan untuk mendapatkan SKCK. SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat ada atau tidaknya catatan kepolisian tentang diri Anda, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana.
Oleh karena itu, Anda tetap dapat meminta SKCK. Sedangkan mengenai Anda pernah dihukum dengan hukuman percobaan selama 6 bulan tahanan kota karena melakukan tindak pidana pengrusakan, hal tersebut akan menjadi catatan yang dicantumkan dalam SKCK.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bisakah Mendapatkan SKCK Jika Pernah Melakukan Tindak Pidana? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan dipublikasikan Hukumonline.com pada 3 Agustus 2016, dan diteruskan oleh ubklawyers tanggal 24 Desember 2024.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata u͟n͟t͟u͟k͟ t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum atau Paralegal UBK LAWYERS.
Punya permasalahan hukum yang sedang dihadapi? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui: E-mail, chatt atau tlp langsung ke:
👇👇👇
E-mail:
ubklawyer@gmail.com
Tlp/chatt:
089666552118
Berkenan j͟a͟d͟i͟ b͟a͟g͟i͟a͟n͟ Keluarga Besar kami atau “Minat Bergabung” dengan Group WhatsApp UBK LAWYERS klick link ini :
👇👇👇
Simak I͟͟n͟͟f͟͟o͟͟-i͟n͟f͟o͟ H͟u͟k͟u͟m͟ untuk P͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ melalui “Saluran WhatsApp” LBH-UMAR BIN KHATTAB, klick link dibawah dan IKUTI:
👇👇👇
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
