INDRAMAYU (lintaspanturaindonesia.com) — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII Diah Fitri Maryani, SE., MM dari Fraksi PDI Perjuangan melaksanakan Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang Bertempat di Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu Minggu (8/2/2026).
Dalam acara tersebut hadir juga Suhendri anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Basirun Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kerangkeng, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kedokan Bunder, Perwakilan Pemerintahan Desa Cangkingan, Tokoh Agama, Pemuda dan warga serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Ketua PAC PDI perjuangan Kecamatan Krangkeng, ”Ini kesempatan baik kedatangan Ibu Diah Fitri Maryani di Desa Cangkingan untuk masyarakat yang mempunyai keluhan dan masukan terkait keadaan atau kondisi di sini, silahkan jangan sungkan- sungkan untuk bertanya, karena desa- desa lain tidak mudah untuk mendatangkan Ibu Diah,” katanya.
Di kesempatan yang sama Diah Fitri Maryani yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) mengatakan selain melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan juga bersilaturahmi di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi konstituen,dan memiliki tiga fungsi agar pembangunan di desa transparan dan akuntabel.
“Jadi kegiatan ini juga dapat bersilaturahmi langsung dengan warga untuk menyerap aspirasi dan sebagai anggota DPRD provinsi saya memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan (kotroling),tentunya berkewajiban melaksanakan pengawasan baik secara regulasi dan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan juga sangat penting, agar penyelenggaraan pemerintah berjalan terbuka, dengan adanya ruang dialog antara wakil rakyat, aparatur desa dan warga, sehingga potensi persoalan dapat terdeteksi sejak dini dan segera di carikan solusi.
Lebih lanjut dikatakan Teh Diah,pada kegiatan ini mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang disampaikan seperti aspirasi mengenai,akses BPJS kesehatan yang masih belum bisa diakses sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu ada keluhan terkait
Tekanan ekonomi masyarakat,seperti butuh permodalan bagi pelaku UMKM, perluasan lapangan kerja, normalisasi dan pelebaran saluran irigasi pertanian, kekhawatiran gedung SDN 3 Cangkingan yang kondisinya tembok pada retak,minimnya kuota bantuan Rutilahu, banjir yang kerap melanda rumah di blok sedong serta mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dari pemerintah.
“Aspirasi dan masukan yang diperoleh saat ini,nanti kita akan pilah aspirasi yang masuk dari masyarakat, akan diperjuangkan untuk ditindaklanjuti dalam program pembangunan mana yang merupakan kewenangan provinsi dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten,”ucap Diah Fitri Maryani, SE., MM.
Selain pengawasan, Diah fitri Maryani mendorong sinergi yang lebih kuat antara DPRD,Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini,Teh Diah berharap tata kelola pemerintah di Jawa Barat semakin baik, bersih dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Taryam)
About The Author
