INDRAMAYU — PERTANYAAN
Apakah perjanjian, kontrak, dan MoU mempunyai kekuatan hukum sama? Bagaimana uraian penjelasnya?
Atas jawabannya diucapkan terimakasih, untuk team ubklawyers dan paralegalnya semoga diberikan kesuksesan. Aamiin..
Warli_Owner GI150-Balongan
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
“INTISARI JAWABAN”
ˢᵉʲᵃᵗⁱⁿʸᵃ, ⁿᵒᵗᵃ ᵏᵉˢᵉᵖᵃʰᵃᵐᵃⁿ ᵃᵗᵃᵘ ʸᵃⁿᵍ ᵈⁱᵏᵉⁿᵃˡ ᵈᵉⁿᵍᵃⁿ ᴹᵒᵁ (ᵐᵉᵐᵒʳᵃⁿᵈᵘᵐ ᵒᶠ ᵘⁿᵈᵉʳˢᵗᵃⁿᵈⁱⁿᵍ) ᵇᵉˡᵘᵐˡᵃʰ ᵐᵉˡᵃʰⁱʳᵏᵃⁿ ˢᵘᵃᵗᵘ ʰᵘᵇᵘⁿᵍᵃⁿ ʰᵘᵏᵘᵐ. ᴾᵃˢᵃˡⁿʸᵃ, ᴹᵒᵁ ᵇᵃʳᵘ ᵐᵉʳᵘᵖᵃᵏᵃⁿ ᵖᵉʳˢᵉᵗᵘʲᵘᵃⁿ ᵖʳⁱⁿˢⁱᵖ ʸᵃⁿᵍ ᵈⁱᵗᵘᵃⁿᵍᵏᵃⁿ ˢᵉᶜᵃʳᵃ ᵗᵉʳᵗᵘˡⁱˢ. ᴰᵉⁿᵍᵃⁿ ᵈᵉᵐⁱᵏⁱᵃⁿ, ᵈᵃᵖᵃᵗ ᵈⁱᵗᵃʳⁱᵏ ⁿᵒᵗᵃ ᵏᵉˢᵉᵖᵃʰᵃᵐᵃⁿ ʸᵃⁿᵍ ᵈⁱᵗᵘᵃⁿᵍᵏᵃⁿ ˢᵉᶜᵃʳᵃ ᵗᵉʳᵗᵘˡⁱˢ ᵇᵃʳᵘ ᵐᵉⁿᶜⁱᵖᵗᵃᵏᵃⁿ ˢᵘᵃᵗᵘ ᵃʷᵃˡ ʸᵃⁿᵍ ᵐᵉⁿʲᵃᵈⁱ ˡᵃⁿᵈᵃˢᵃⁿ ᵖᵉⁿʸᵘˢᵘⁿᵃⁿ ᵈᵃˡᵃᵐ ᵐᵉˡᵃᵏᵘᵏᵃⁿ ʰᵘᵇᵘⁿᵍᵃⁿ ʰᵘᵏᵘᵐ/ᵖᵉʳʲᵃⁿʲⁱᵃⁿ ᵃᵗᵃᵘ ᵏᵒⁿᵗʳᵃᵏ.
ᴷᵉᵐᵘᵈⁱᵃⁿ, ᵃᵖᵃᵏᵃʰ ˢⁱᶠᵃᵗⁿʸᵃ ᵐᵉⁿᵍⁱᵏᵃᵗ? ᴷᵉᵏᵘᵃᵗᵃⁿ ᵐᵉⁿᵍⁱᵏᵃᵗ ᵈᵃⁿ ᵐᵉᵐᵃᵏˢᵃ ⁿᵒᵗᵃ ᵏᵉˢᵉᵖᵃʰᵃᵐᵃⁿ ᵖᵃᵈᵃ ᵈᵃˢᵃʳⁿʸᵃ ˢᵃᵐᵃ ʰᵃˡⁿʸᵃ ᵈᵉⁿᵍᵃⁿ ᵖᵉʳʲᵃⁿʲⁱᵃⁿ ᵃᵗᵃᵘ ᵏᵒⁿᵗʳᵃᵏ ⁱᵗᵘ ˢᵉⁿᵈⁱʳⁱ. ᵂᵃˡᵃᵘᵖᵘⁿ ˢᵉᶜᵃʳᵃ ᵏʰᵘˢᵘˢ ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵃᵈᵃ ᵖᵉⁿᵍᵃᵗᵘʳᵃⁿ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ⁿᵒᵗᵃ ᵏᵉˢᵉᵖᵃʰᵃᵐᵃⁿ ᵗᵉʳˢᵉᵇᵘᵗ ᵖᵘⁿ ᵐᵃᵗᵉʳⁱ ᵐᵘᵃᵗᵃⁿⁿʸᵃ ᵈⁱˢᵉʳᵃʰᵏᵃⁿ ᵏᵉᵖᵃᵈᵃ ᵖᵃʳᵃ ᵖⁱʰᵃᵏ ʸᵃⁿᵍ ᵐᵉᵐᵇᵘᵃᵗⁿʸᵃ.
ᴾᵉⁿʲᵉˡᵃˢᵃⁿ ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱ ᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Apa Itu MoU?
M͟o͟U͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ k͟e͟p͟e͟n͟d͟e͟k͟a͟n͟ d͟a͟r͟i͟ m͟e͟m͟o͟r͟a͟n͟d͟u͟m͟ o͟f͟ u͟n͟d͟e͟r͟s͟t͟a͟n͟d͟i͟n͟g͟ a͟t͟a͟u͟ n͟o͟t͟a͟ k͟e͟s͟e͟p͟a͟h͟a͟m͟a͟n͟ a͟t͟a͟u͟ y͟a͟n͟g͟ d͟͟i͟͟k͟͟e͟͟n͟͟a͟͟l͟͟ p͟u͟l͟a͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟͟r͟͟a͟͟-k͟͟o͟͟n͟͟t͟͟r͟͟a͟͟k͟͟. Pada dasarnya, nota kesepahaman atau MoU ini tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Namun, meski demikian, MoU adalah salah satu bentuk pra-kontrak yang paling sering digunakan, terutama di bidang komersial.
Seperti yang disebutkan, MoU adalah singkatan dari memorandum of understanding. Nota kesepahaman atau M͟o͟U͟ i͟n͟i͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ s͟u͟a͟t͟u͟ p͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ d͟a͟r͟i͟ s͟a͟l͟a͟h͟ s͟a͟t͟u͟ p͟i͟h͟a͟k͟ (s͟u͟b͟j͟e͟k͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya atau dimilikinya.
Dengan kata lain, pada dasarnya MoU adalah perjanjian pendahuluan, yang m͟e͟n͟g͟a͟t͟u͟r͟ d͟a͟n͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟s͟e͟m͟p͟a͟t͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ p͟a͟r͟a͟ p͟i͟h͟a͟k͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟n͟g͟a͟d͟a͟k͟a͟n͟ s͟t͟u͟d͟i͟ k͟e͟l͟a͟y͟a͟k͟a͟n͟ t͟e͟r͟l͟e͟b͟i͟h͟ d͟a͟h͟u͟l͟u͟ s͟e͟b͟e͟l͟u͟m͟ m͟e͟m͟b͟u͟a͟t͟ p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ l͟e͟b͟i͟h͟ t͟e͟r͟p͟e͟r͟i͟n͟c͟i͟ d͟a͟n͟ m͟e͟n͟g͟i͟k͟a͟t͟ p͟a͟r͟a͟ p͟i͟h͟a͟k͟ pada nantinya.
Diartikan Black’s Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Margaretha Donda dkk. dalam Notaire Vol 2 No. 2 Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak, MoU atau memorandum of understanding adalah sebuah bentuk letter of intent atau bentuk pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Lebih lanjut, suatu letter of intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga (hal. 235 – 236).
Ciri-Ciri MoU
Jika disederhanakan, singkatnya ciri atau unsur-unsur khas MoU, antara lain:
- Merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian).
- Isi materinya hanya memuat hal yang pokok.
- Bersifat sementara atau memiliki tenggat waktu.
- Biasanya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.
- Dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan karena adanya keraguan satu pihak kepada pihak lainnya.
Apa itu Perjanjian atau Kontrak?
Perjanjian adalah peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut.
1. Perbuatan
- Frasa “perbuatan” tentang perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut karena adanya perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
- Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).
3. Mengikatkan diri
- Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.
Syarat Sah Perjanjian atau Kontrak
Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan hal sebagai berikut.
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- Kata “sepakat” tidak boleh diperoleh karena adanya kekhilafan akan barang atau diri pihak yang terlibat dalam persetujuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian.[¹]
2. Cakap untuk membuat perikatan
- Setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.[²] Adapun mereka yang dinyatakan tidak cakap, yakni anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.[³]
Dalam hal s͟u͟a͟t͟u͟ p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟b͟u͟a͟t͟ o͟l͟e͟h͟ p͟i͟h͟a͟k͟ y͟a͟n͟g͟ t͟i͟d͟a͟k͟ c͟a͟k͟a͟p͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟m͟a͟n͟a͟ d͟͟͟͟i͟͟͟͟s͟͟e͟͟b͟͟u͟͟t͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ b͟a͟t͟a͟l͟ d͟e͟m͟i͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟. [⁴]
3. Suatu hal tertentu
- Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Barang yang dapat diperjanjikan adalah barang yang dapat diperdagangkan.[⁵]
Kemudian, penting untuk diketahui pula bahwa barang-barang yang belum ada saat ini atau baru ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian, t͟e͟r͟k͟e͟c͟u͟a͟l͟i͟ j͟i͟k͟a͟ b͟a͟r͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ d͟i͟l͟a͟r͟a͟n͟g͟ u͟͟n͟͟d͟͟a͟͟n͟͟g͟͟-u͟͟n͟͟d͟͟a͟͟n͟͟g͟͟.[⁶]
4. Suatu sebab atau causa yang halal
- Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa atau sebab yang halal atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum.[⁷]
Kekuatan Hukum antara MoU dan Perjanjian atau Kontrak
Sejatinya, M͟o͟U͟ b͟e͟l͟u͟m͟l͟a͟h͟ m͟e͟l͟a͟h͟i͟r͟k͟a͟n͟ s͟u͟a͟t͟u͟ h͟u͟b͟u͟n͟g͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ k͟͟a͟͟r͟͟e͟͟n͟͟a͟͟ M͟o͟U͟ b͟a͟r͟u͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟s͟e͟t͟u͟j͟u͟a͟n͟ p͟r͟i͟n͟s͟i͟p͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟t͟u͟a͟n͟g͟k͟a͟n͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ t͟͟e͟͟r͟͟t͟͟u͟͟l͟͟i͟͟s͟͟. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MoU yang dituangkan secara tertulis baru menciptakan suatu awal yang menjadi landasan penyusunan dalam melakukan hubungan hukum/perjanjian.
Kemudian, apakah MoU mengikat? Kekuatan mengikat dan memaksa MoU pada dasarnya sama halnya dengan perjanjian itu sendiri. Walaupun secara khusus, tidak ada pengaturan tentang bentuk pun materi muatannya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya.
Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak
Perlu dipahami bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama. Kemudian, menyangkut perbedaan MoU dan kontrak atau perjanjian, singkatnya dapat kami terangkan bahwa M͟o͟U͟ u͟m͟u͟m͟n͟y͟a͟ d͟i͟b͟u͟a͟t͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟e͟n͟d͟a͟h͟u͟l͟u͟a͟n͟ a͟t͟a͟u͟ p͟r͟a͟-k͟o͟n͟t͟r͟a͟k͟ a͟t͟a͟u͟ p͟͟r͟͟a͟͟-p͟͟e͟͟r͟͟j͟͟a͟͟n͟͟j͟͟i͟͟a͟͟n͟͟.
Setelah adanya pra-kontrak, barulah kontrak dibuat. Selain itu, penting untuk kami sampaikan bahwa meski MoU merupakan perjanjian pendahuluan, bukan berarti keberadaannya tidak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak untuk menaatinya dan/atau melaksanakannya.
Terkadang, ada kontrak atau perjanjian yang diberi nama MoU. Artinya, penamaan dari dokumen tersebut tidak sesuai dengan isi dari dokumen tersebut. Sehingga MoU tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian.
Dalam hal suatu nota kesepahaman (MoU) telah dibuat secara sah, memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan, kedudukan dan/atau keberlakuan nota kesepahaman bagi para pihak dapat disamakan dengan sebuah undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Tentu saja pengikat itu hanya menyangkut dan sebatas pada hal-hal pokok yang termuat dalam nota kesepahaman itu.
Demikian jawaban kami terkait perbedaan MoU dan perjanjian sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk penanya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel berjudul Perbedaan antara Perjanjian dan MoU *yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S.H & Asharyanto, S.H.I *dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 April 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada Rabu, 8 Juni 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 13 Oktober 2023. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul* Perbedaan MoU dan Perjanjian atau Kontrak, pada tanggal 22 Agustus 2024. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 06 Mei 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.👇🏼
Email:
ubklawyer@gmail.com
Telepon/Chat:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.👇🏼
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇🏼
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
