INDRAMAYU — PERTANYAAN
Tidak lama lagi memasuki Hari Raya Idul Adha (hari raya qurban), berhubung profesi saya berada di dalamnya, maka saya perlu menanyakan hal yang dimaksud. Bagaimana hukumnya menurut undang-undang yang berlaku jika suatu saat terjadi permasalahan dibawah ini?.
Yang saya tanyakan adalah: A dan B sepakat melakukan transaksi jual beli sapi dan hal ini sudah biasa di lakukan antara penjual & pembeli, beberapa hari kemudian sapi tersebut mati sebelum sampai ke tangan pembeli, sedangkan sapi tersebut sudah dibelinya secara kontan. Apakah pembeli wajib membayar harga sapi tersebut sepenuhnya atau bolehkan transaksinya dibatalkan?
Atas jawabannya diucapkan terimakasih dan untuk LBH UMAR BIN KHATTAB beserta PARALEGALNYA, semoga selalu diberikan kesuksesan. Aamiin..
HENDRIK – Tegalsumbadra
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
“INTISARI JAWABAN”
ᴷᵃʳᵉⁿᵃ ˢᵃᵖⁱ ᵗᵉʳˢᵉᵇᵘᵗ ᵇᵉˡᵘᵐ ᵈⁱˢᵉʳᵃʰᵏᵃⁿ ʸᵃⁿᵍ ᵇᵉʳᵃʳᵗⁱ ʰᵃᵏ ᵐⁱˡⁱᵏ ᵐᵃˢⁱʰ ᵇᵉʳᵃᵈᵃ ᵈⁱ ᵗᵃⁿᵍᵃⁿ ᵖᵉⁿʲᵘᵃˡ, ᵐᵃᵏᵃ ᵏᵉᵐᵃᵗⁱᵃⁿ ᵗᵉʳʰᵃᵈᵃᵖ ˢᵃᵖⁱ ⁱᵗᵘ ᵐᵃˢⁱʰ ᵐᵉʳᵘᵖᵃᵏᵃⁿ ᵗᵃⁿᵍᵍᵘⁿᵍ ʲᵃʷᵃᵇ ᵈᵃʳⁱ ᵖᵉⁿʲᵘᵃˡ. ᴼˡᵉʰ ˢᵉᵇᵃᵇ ⁱᵗᵘ, ᵖᵉᵐᵇᵉˡⁱ ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵇᵉʳᵏᵉʷᵃʲⁱᵇᵃⁿ ᵘⁿᵗᵘᵏ ᵐᵉˡᵃᵏᵘᵏᵃⁿ ᵖᵉᵐᵇᵃʸᵃʳᵃⁿ ᵗᵉʳʰᵃᵈᵃᵖ ʰᵃʳᵍᵃ ˢᵃᵖⁱ. ˢᵉˡᵃⁱⁿ ⁱᵗᵘ, ʲⁱᵏᵃ ᵈⁱᵗⁱⁿʲᵃᵘ ᵈᵃʳⁱ ᴾᵃˢᵃˡ ¹³⁸¹ ᴷⁱᵗᵃᵇ ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ-ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ ᴴᵘᵏᵘᵐ ᴾᵉʳᵈᵃᵗᵃ ˢᵉᵇᵃᵍᵃⁱ ˢᵃˡᵃʰ ˢᵃᵗᵘ ᵖᵉⁿʸᵉᵇᵃᵇ ʰᵃᵖᵘˢⁿʸᵃ ᵖᵉʳⁱᵏᵃᵗᵃⁿ, ᵐᵃᵏᵃ ᵖᵉᵐᵇᵉˡⁱ ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵖᵉʳˡᵘ ᵐᵉᵐᵇᵃʸᵃʳ ʰᵃʳᵍᵃ ᵈᵃʳⁱ ᵇᵃʳᵃⁿᵍ ᵗᵉʳˢᵉᵇᵘᵗ ᵏᵃʳᵉⁿᵃ ᵖᵉʳⁱᵏᵃᵗᵃⁿ ᵐᵉⁿʲᵃᵈⁱ ʰᵃᵖᵘˢ ᵈᵉⁿᵍᵃⁿ ᵐᵘˢⁿᵃʰⁿʸᵃ ᵇᵃʳᵃⁿᵍ.
ᴾᵉⁿʲᵉˡᵃˢᵃⁿ ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱ ᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Jual Beli
Jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian (hal. 79) menjelaskan bahwa yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain (pihak pembeli), membayar harga yang telah disetujuinya. K͟e͟d͟u͟a͟ h͟a͟l͟ d͟i͟ a͟t͟a͟s͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ u͟n͟s͟u͟r͟ p͟o͟k͟o͟k͟ d͟a͟r͟i͟ p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ j͟u͟a͟l͟ b͟e͟l͟i͟ yaitu harga dan barang.
Selanjutnya, dalam perjanjian jual beli berlaku asas konsensualisme yang merupakan jiwa dari hukum perjanjian bahwa perjanjian lahir pada detik tercapainya “sepakat” mengenai harga dan barang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1458 KUHPerdata:
- Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Namun pernyataan sepakat tentang harga dan barang yang membuat jual beli dianggap sudah terjadi itu tidak secara otomatis mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut. Perjanjian jual beli itu belum memindahkan hak milik sesuai dengan sifat dari jual beli yang baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak (obligatoir). Perpindahan hak milik baru terjadi ketika dilakukan penyerahan (levering).
Prof. Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian (hal. 11) menjelaskan levering sebagai suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership) yang cara pengalihanya bergantung pada macam barang. Oleh para sarjana Belanda malahan levering itu dikonstruksikan sebagai suatu “Zakelijke overeenkomst” atau persetujuan tahap kedua setelah persetujuan jual beli yang khusus untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli. Perpindahan hak milik melalui penyerahan tersebut diatur dalam Pasal 1459 KUHPerdata:
- Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.
Penyerahan berdasarkan Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdata didasarkan pada macam atau jenis bendanya yang nantinya dari macam benda tersebut ditentukan lagi macam penyerahanya sebagai berikut:
a. Untuk penyerahan
benda bergerak
berwujud dilakukan
dengan penyerahan
nyata atau
menyerahkan
kekuasaan atas
barangnya.[¹]
b. Untuk penyerahan
barang tak bergerak
dilakukan dengan
pengumuman akta
dengan cara yang
diatur dalam Pasal
620 KUHPerdata.[²]
c. Penyerahan piutang
atas nama dilakukan
dengan pembuatan
akta yang
diberitahukan
kepada si berutang
(akta cessie).[³]
Penting untuk dapat membedakan macam benda agar dapat mengetahui mekanisme peralihan yang tepat. Benda sendiri memiliki berbagai macam penggolongan seperti benda berwujud dan tak berwujud, yang dapat habis dan tidak dapat habis, yang sudah ada dan masih akan ada, yang dapat dibagi dan yang paling erat kaitanya dengan penyerahan adalah macam benda bergerak dan tidak bergerak. Sapi jika dilihat dari sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan berdasarkan yang memenuhi unsur Pasal 509 KUHPerdata:
- Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.
Oleh karena itu, sapi dikategorikan sebagai benda bergerak. Untuk mendukung argumentasi bahwa sapi adalah benda bergerak, Ny. Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberikan Kenikmatan Jilid I (hal. 43-46) menentukan bahwa suatu benda termasuk dalam golongan benda bergerak ditentukan berdasarkan:
- sifatnya, benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah dan dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi dan lain-lain.[⁴]
- ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil atau hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan-penagihan atau piutang/piutang.[⁵]
Dari penjelasan diatas jelas bahwa s͟a͟p͟i͟ a͟͟d͟͟a͟͟l͟͟a͟͟h͟͟ b͟e͟n͟d͟a͟ b͟e͟r͟g͟e͟r͟a͟k͟ y͟a͟n͟g͟ m͟a͟n͟a͟ c͟a͟r͟a͟ p͟e͟n͟g͟a͟l͟i͟h͟a͟n͟ (l͟͟e͟͟v͟͟e͟͟r͟͟i͟͟n͟͟g͟͟) u͟͟n͟͟t͟͟u͟͟k͟͟ b͟e͟n͟d͟a͟ b͟e͟r͟g͟e͟r͟a͟k͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ d͟i͟ l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ penyerahan nyata atas suatu benda sebagaimana diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata yang telah dijelaskan sebelumnya.
Ny. Frieda Husni Hasbullah dalam buku yang sama (hal. 120-121) mengkategorikan penyerahan menjadi dua, yaitu penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan juridis (juridische levering). Penyerahan nyata adalah penyerahan dari tangan ke tangan dan yang diserahkan adalah benda-benda bergerak yang mana penyerahan nyata dan juridis jatuh pada saat bersama yaitu saat diserahkanya barang secara nyata ke tangan pembeli. D͟a͟l͟a͟m͟ k͟a͟s͟u͟s͟ d͟͟i͟͟a͟͟t͟͟a͟͟s͟͟, b͟e͟l͟u͟m͟ t͟e͟r͟j͟a͟d͟i͟ p͟e͟n͟y͟e͟r͟a͟h͟a͟n͟ n͟y͟a͟t͟a͟ k͟a͟r͟e͟n͟a͟ s͟a͟p͟i͟ t͟i͟d͟a͟k͟ p͟e͟r͟n͟a͟h͟ s͟͟͟a͟͟͟m͟͟͟p͟͟͟a͟͟͟i͟͟͟ k͟e͟ t͟a͟n͟g͟a͟n͟ s͟i͟ p͟͟͟e͟͟͟m͟͟͟b͟͟͟e͟͟͟l͟͟͟i͟͟͟.
Relevansi dari penyerahan (levering) sebagai pengalihan hak milik adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan pertanggungjawaban terhadap risiko. Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.[⁶] Pasal 1460 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
- Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.
Perlu diketahui bahwa ketentuan di atas s͟u͟d͟a͟h͟ t͟i͟d͟a͟k͟ b͟e͟r͟l͟a͟k͟u͟ l͟a͟g͟i͟ berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang (“SEMA 3/1963”). Pasal 1460 KUHPerdata merupakan ketentuan yang disadur dari Code Civil Perancis yang menganut aliran berbeda terkait dengan pemindahan hak milik.[⁷] Code civil perancis menyatakan bahwa perpindahan hak milik itu dimulai sejak ditutupnya perjanjian yang mana hal tersebut berbeda dengan perpindahan hak milik di Indonesia yang dimulai sejak dilakukannya penyerahan (levering).
Prof. Subekti juga menyatakan bahwa dengan adanya konsep kepemilikan dan peralihan hak milik melalui levering, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap barang (apapun macamnya) risikonya masih harus dipikul oleh penjual yang merupakan pemilik barang itu sampai dengan adanya peralihan kepemilikan.[⁸]
Selain itu jika ditinjau dari hapusnya suatu perikatan, Pasal 1381 KUHPerdata mengatur beberapa penyebab hapusnya perikatan dan salah satunya adalah musnahnya barang yang terutang yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
- Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
Ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata memang sebenarnya ditujukan sebagai suatu pembelaan untuk debitur yang gagal dalam melaksanakan prestasinya karena hal-hal di luar kendalinya, namun poin penting dalam pasal ini adalah bahwa perikatan itu menjadi hapus dengan musnahnya barang yang diperdagangkan. Dengan hapusnya perikatan berarti hapus pula segala hak dan kewajiban, termasuk hak debitur untuk meminta uang pembayaran dan kewajiban kreditur untuk melakukan pembayaran.
K͟a͟r͟e͟n͟a͟ s͟a͟p͟i͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ b͟e͟l͟u͟m͟ d͟i͟s͟e͟r͟a͟h͟k͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟a͟r͟t͟i͟ h͟a͟k͟ m͟i͟l͟i͟k͟ m͟a͟s͟i͟h͟ b͟e͟r͟a͟d͟a͟ d͟i͟ t͟a͟n͟g͟a͟n͟ p͟͟e͟͟n͟͟j͟͟u͟͟a͟͟l͟͟, m͟a͟k͟a͟ k͟e͟m͟a͟t͟i͟a͟n͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ s͟a͟p͟i͟ i͟t͟u͟ m͟a͟s͟i͟h͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ t͟a͟n͟g͟g͟u͟n͟g͟ j͟a͟w͟a͟b͟ d͟a͟r͟i͟ p͟͟e͟͟n͟͟j͟͟u͟͟a͟͟l͟͟. Oleh sebab itu, p͟e͟m͟b͟e͟l͟i͟ t͟i͟d͟a͟k͟ b͟e͟r͟k͟e͟w͟a͟j͟i͟b͟a͟n͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟m͟b͟a͟y͟a͟r͟a͟n͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ h͟a͟r͟g͟a͟ s͟͟a͟͟p͟͟i͟͟. Selain itu jika ditinjau dari Pasal 1381 KUHPerdata sebagai salah satu penyebab hapusnya perikatan, maka pembeli tidak perlu membayar harga dari barang tersebut karena perikatan menjadi hapus dengan musnahnya barang tersebut.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk penanya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang
Artikel ini dibuat oleh Exza Pratama. SH, dipublikasikan “..Hukumonline.com..” dengan judul Hewan Mati Sebelum Diserahkan, Wajibkah Pembeli Membayar? pada tanggal 28 Desember 2018. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 30 April 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.👇🏼
Email:
ubklawyer@gmail.com
Telepon/Chat:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.👇🏼
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇🏼
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
