INDRAMAYU — Pertanyaan:
Apakah yang dimaksud putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap? Kapan putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap? Apakah suatu putusan yang dimintakan peninjauan kembali masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap? Terimakasih.
Martim – Anjatan Lor
••••••••••••••••••••••••••••••
Ulasan selengkapnya;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap satu per satu; pada perkara perdata dan pidana.
Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Pidana
Perlu diketahui bahwa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap disebut dengan inkracht van gewijsde. Ketentuan mengenai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010.
Berdasarkan bagian penjelasan tersebut, p͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ p͟e͟n͟g͟a͟d͟i͟l͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟k͟e͟k͟u͟a͟t͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ t͟e͟t͟a͟p͟ m͟e͟m͟i͟l͟i͟k͟i͟ t͟i͟g͟a͟ a͟r͟t͟i͟:
- putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
- putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP;
- putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan kasasi.
Adapun, berdasarkan KUHAP, cara mengetahui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah dengan memastikan sejumlah kriteria sebagai berikut.
- Putusan pengadilan tingkat pertama yang t͟i͟d͟a͟k͟ d͟i͟a͟j͟u͟k͟a͟n͟ b͟a͟n͟d͟i͟n͟g͟ s͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ w͟a͟k͟t͟u͟ 7 (t͟͟u͟͟j͟͟u͟͟h͟͟) h͟a͟r͟i͟ s͟e͟s͟u͟d͟a͟h͟ p͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ d͟i͟j͟a͟t͟u͟h͟k͟a͟n͟ atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (vrijspraak), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding.[¹]
- Putusan pengadilan tingkat banding yang t͟i͟d͟a͟k͟ d͟i͟a͟j͟u͟k͟a͟n͟ k͟a͟s͟a͟s͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ w͟a͟k͟t͟u͟ 14 (e͟m͟p͟a͟t͟ b͟͟͟e͟͟͟l͟͟͟a͟͟͟s͟͟͟) h͟a͟r͟i͟. sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.[²]
- Putusan kasasi.
Bagaimana jika putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diajukan peninjauan kembali (“PK”)? Apakah putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap?
Mengenai hal ini, menurut M. Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, u͟p͟a͟y͟a͟ p͟e͟n͟i͟n͟j͟a͟u͟a͟n͟ k͟e͟m͟b͟a͟l͟i͟ (“P͟K͟”) t͟i͟d͟a͟k͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟a͟d͟a͟ p͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟l͟u͟m͟ b͟e͟r͟k͟e͟k͟u͟a͟t͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ t͟͟e͟͟t͟͟a͟͟p͟͟, sebab putusan yang belum inkracht hanya dapat ditempuh dengan banding atau kasasi. P͟K͟ b͟a͟r͟u͟ t͟e͟r͟b͟u͟k͟a͟ s͟e͟t͟e͟l͟a͟h͟ b͟a͟n͟d͟i͟n͟g͟ a͟t͟a͟u͟ k͟a͟s͟a͟s͟i͟ t͟e͟l͟a͟h͟ t͟e͟r͟t͟u͟t͟u͟p͟ d͟a͟n͟ P͟K͟ t͟i͟d͟a͟k͟ b͟o͟l͟e͟h͟ m͟e͟l͟a͟n͟g͟k͟a͟h͟i͟ k͟͟e͟͟d͟͟u͟͟a͟͟n͟͟y͟͟a͟͟.(hal. 615).
Dengan demikian, putusan yang bisa diajukan PK haruslah p͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟l͟a͟h͟ m͟e͟m͟p͟u͟n͟y͟a͟i͟ k͟e͟k͟u͟a͟t͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ t͟͟e͟͟t͟͟a͟͟p͟͟. Permintaan peninjauan kembali dilakukan karena putusan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.[³]
Putusan perkara pidana yang dapat diajukan PK oleh t͟e͟r͟p͟i͟d͟a͟n͟a͟ a͟t͟a͟u͟ a͟h͟l͟i͟ w͟a͟r͟i͟s͟n͟y͟a͟ adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, k͟e͟c͟u͟a͟l͟i͟ p͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ b͟e͟b͟a͟s͟ a͟t͟a͟u͟ l͟e͟p͟a͟s͟ d͟a͟r͟i͟ s͟e͟g͟a͟l͟a͟ t͟u͟n͟t͟u͟t͟a͟n͟ h͟͟͟u͟͟͟k͟͟͟u͟͟͟m͟͟͟.[⁴] Ketentuan ini haruslah dimaknai secara eksplisit tersurat dan tidak boleh dimaknai lain, seperti pengajuan PK dilakukan oleh jaksa penuntut umum.[⁵]
Adapun, permintaan PK dilakukan atas dasar:[⁶]
- Apabila terdapat k͟e͟a͟d͟a͟a͟n͟ b͟a͟r͟u͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟i͟m͟b͟u͟l͟k͟a͟n͟ d͟u͟g͟a͟a͟n͟ k͟͟u͟͟a͟͟t͟͟, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata b͟e͟r͟t͟e͟n͟t͟a͟n͟g͟a͟n͟ s͟a͟t͟u͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ l͟͟a͟͟i͟͟n͟͟.
- Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu k͟e͟k͟h͟i͟l͟a͟f͟a͟n͟ h͟a͟k͟i͟m͟ a͟t͟a͟u͟ s͟u͟a͟t͟u͟ k͟e͟k͟e͟l͟i͟r͟u͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ n͟͟͟͟͟y͟͟͟͟͟a͟͟͟͟͟t͟͟͟͟͟a͟͟͟͟͟.
Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap pada Perkara Perdata
Dalam perkara perdata, kapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap inkracht? Untuk menjawab hal tersebut maka perlu merujuk pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 195 HIR, yang berbunyi:
- Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.
- Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
Adapun, tenggang waktu yang perlu diperhatikan dalam mengajukan banding atau kasasi dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengajukan
banding,
permohonan
diajukan dalam
waktu 14 hari sejak
diucapkan putusan
pengadilan negeri
atau sejak putusan
diberitahukan
kepada yang
bersangkutan jika ia
tidak hadir ketika
putusan
diucapkan;[⁷]
b. Untuk mengajukan
kasasi, permohonan
disampaikan dalam
tenggang waktu 14
hari sesudah
putusan atau
penetapan
pengadilan
diberitahukan
kepada pemohon.[⁸]
Dengan demikian, jika ditanya kapan putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap? Putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap adalah ketika putusan tidak diajukan banding atau kasasi setelah 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon, maka putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
Alasan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Kemudian menjawab pertanyaan Anda tentang apakah putusan yang diajukan PK belum berkekuatan hukum tetap, dapat disimak dalam ketentuan Pasal 67 UU MA. Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut:
- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara perdata yang diajukan PK haruslah sudah berkekuatan hukum tetap.
Perlu Anda perhatikan bahwa seperti halnya dengan perkara pidana, pengajuan PK pada putusan perkara perdata tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.[⁹]
Demikian jawaban dari kami tentang putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, baik dalam perkara pidana maupun perdata, semoga bermanfaat.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap? yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 30 November 2012 kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Kamis, 15 September 2022. Dipublikasikan kedua oleh Hukumonline.com dengan judul Kapan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap? Pada tanggal 21 September 2023. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 06 Februari 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata u͟n͟t͟u͟k͟ t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Punya Permasalahan Hukum yang sedang dihadapi? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui E-mail, Chatt atau Tlp langsung ke:👇
E-mail:
ubklawyer@gmail.com
Tlp/Chatt:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS Klik link dibawah.👇
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
