INDRAMAYU, (lintaspanturaindonesia.com) — Pemerintah Kabupaten Indramayu dipimpin langsung Bupati Lucy Hakim mengudang Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI), mencari solusi, Selasa sore (28/4/2026) di Pendopo Indramayu.
Audensi yang dihadiri juga unsur dari DPRD, TNI dan Polri, Sat Pol PP dan sejumlah Kepala Dinas membahas polemik rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Sayangnya pertemuan audensi dalam rangka bermusyawarah mencari solusi terkait revitalasasi tambak itu menemukan jalan buntu. Pihak KOMPI tetap akan menggelar unjuk rasa hari Kamis (30/4/2026) besok untuk menolak adanya PSN Revitalisasi Tambak Pantura.
Audiensi ini menjadi forum resmi pertama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir untuk membahas secara terbuka penolakan terhadap rencana revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi mengancam mata pencaharian dan lingkungan.
Perwakilan masyarakat pesisir, H. Juhadi Muhammad, menjadi salah satu suara utama dalam penyampaian aspirasi. Usai pertemuan, H. Juhadi menegaskan, sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Indramayu merespon keinginan para petambak. Bahkan, lewat ucapan langsung Bupati Lucky, pemda akan memfasilitasi pertemuan Rapat Dengar Pendapat bersama anggota DPR-RI dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), ungkapnya.
“Karena tuntutan kami menemukan jalan buntu, besok kita tetap demo. Tujuannya, ini membantu Bupati Lucky agar suara masyarakat petambak pesisir pantura di dengar di pusat dan niat Bupati Lucky membawa aspirasi masyarakat diperhatikan,” tegas Koordinator Umum Demo KOMPI, Hatta Bintang.
Menurut Hatta, ada sikap dari unsur pemerintah daerah yang dinilai bernada intimidasi. Selain itu, sikap Bupati Lucky yang enggan mencabut MoU dengan KPP dianggap setengah hati bela masyarakat petambak.
Apa susahnya tinggal cabut dan batalkan MoU demi rakyat Indramayu? Kalau bicara regulasi dan aturan untuk menempuh pembatalan MoU, kami yakin perampasan dan pengambil alihan ribuan lahan garapan tambak yang produktif milik Perhutani dan tanah timbul akan berjalan dan pasti terjadi.
“Untuk itu, kita lawan intimidasi, kita lawan pemerintah yang dzolim, dan KOMPI siap turun ke jalan dengan 10 ribu massa duduki pendopo,” tegas Hatta.
Pada prinsipnya, audiensi yang digelar di Pendopo Kabupaten Indramayu sebagai respons atas meningkatnya dinamika penolakan masyarakat terhadap program PSN di kawasan pesisir Pantura Indramayu.
Masyarakat pesisir yang secara tegas menolak rencana revitalisasi karena beberapa alasan utama: Berpotensi menghilangkan sumber penghidupan pembudidaya tambak dan sosialisasi dinilai belum optimal.
“Risiko dampak lingkungan seperti banjir rob, kekhawatiran munculnya pengangguran dan kemiskinan ini bisa terjadi. Masyarakat selama ini menggantungkan hidup dari lahan tambak, termasuk yang berada di kawasan Perhutani, tanpa mempermasalahkan status lahan selama masih bisa dimanfaatkan,”kritik Dewan Pembina KOMPI, H. Juhadi.
Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa PSN merupakan kebijakan pemerintah pusat yang memiliki dasar hukum kuat dan bertujuan meningkatkan produktivitas tambak. Namun, ia juga mengakui pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program tersebut.
“Pemkab tidak dalam posisi menolak atau menerima sepenuhnya, tetapi siap memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat dan DPR RI,” ujarnya.
Lucky juga mengajak semua pihak melakukan verifikasi data lapangan, khususnya terkait lahan yang masih produktif, guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Sementara itu, DPRD Indramayu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan mencegah potensi konflik sosial. Dari unsur TNI, Kasdim 0616 Indramayu Mayor Inf. Rosidin mengimbau semua pihak untuk tidak memaksakan kehendak dan tetap mengedepankan prosedur serta kepentingan bersama. (Taryam)
About The Author
