INDRAMAYU — PERTANYAAN
Istri saya bercerita bahwa dulu dia saat berpacaran pernah melakukan hubungan intim dengan pacarnya dan dia bilang kalau itu diperkosa oleh pacarnya sebanyak 2 kali (di kost pacarnya dan di kost istri saya). Kejadian itu sudah terjadi sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu saat dia kuliah (saya juga bingung itu diperkosa atau suka sama suka). Apakah bisa saya atau istri saya melakukan atau melaporkan kasus pemerkosaan itu? Dan bila di visum jelas istri saya ada bekas hubungan badan dengan saya. Dan bila bisa kami melaporkan, bukti apa saja yang diperlukan karena itu sudah terjadi lama? Atas pencerahannya diucapkan terimakasih, untuk ubklawyers dan paralegalnya semoga semakin bijak dalam mengambil keputusan disetiap menghadapi permasalahan hukum para kliennya. Aamiin..
Tanti Longing – Bandung City
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
“INTISARI JAWABAN”
【ℌ𝔲𝔨𝔲𝔪 𝔓𝔦𝔡𝔞𝔫𝔞】
𝔍𝔦𝔨𝔞 𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔪𝔢𝔫𝔤𝔞𝔨𝔲 𝔱𝔢𝔩𝔞𝔥 𝔡𝔦𝔭𝔢𝔯𝔨𝔬𝔰𝔞 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔫𝔶𝔞𝔨 𝔡𝔲𝔞 𝔨𝔞𝔩𝔦, 𝔪𝔞𝔨𝔞 𝔱𝔢𝔯𝔥𝔞𝔡𝔞𝔭 𝔪𝔞𝔫𝔱𝔞𝔫 𝔭𝔞𝔠𝔞𝔯𝔫𝔶𝔞 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦𝔡𝔲𝔤𝔞 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔤𝔞𝔦 𝔭𝔢𝔩𝔞𝔨𝔲 𝔭𝔢𝔯𝔨𝔬𝔰𝔞𝔞𝔫 𝔟𝔢𝔯𝔭𝔬𝔱𝔢𝔫𝔰𝔦 𝔡𝔦𝔨𝔢𝔫𝔞𝔨𝔞𝔫 𝔞𝔫𝔠𝔞𝔪𝔞𝔫 𝔭𝔦𝔡𝔞𝔫𝔞 𝔞𝔱𝔞𝔰 𝔡𝔞𝔰𝔞𝔯 𝔱𝔦𝔫𝔡𝔞𝔨 𝔭𝔦𝔡𝔞𝔫𝔞 𝔭𝔢𝔯𝔨𝔬𝔰𝔞𝔞𝔫 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦𝔞𝔱𝔲𝔯 𝔡𝔞𝔩𝔞𝔪 𝔘𝔘 1/2023 𝔱𝔢𝔫𝔱𝔞𝔫𝔤 𝔎𝔘ℌ𝔓 𝔟𝔞𝔯𝔲.
𝔑𝔞𝔪𝔲𝔫, 𝔨𝔞𝔯𝔢𝔫𝔞 𝔭𝔢𝔯𝔦𝔰𝔱𝔦𝔴𝔞 𝔭𝔢𝔯𝔨𝔬𝔰𝔞𝔞𝔫 𝔱𝔢𝔯𝔧𝔞𝔡𝔦 4 𝔞𝔱𝔞𝔲 5 𝔱𝔞𝔥𝔲𝔫 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔩𝔞𝔩𝔲, 𝔞𝔭𝔞𝔨𝔞𝔥 𝔪𝔞𝔰𝔦𝔥 𝔟𝔦𝔰𝔞 𝔡𝔦𝔩𝔞𝔨𝔲𝔨𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔫𝔲𝔫𝔱𝔲𝔱𝔞𝔫 𝔱𝔢𝔯𝔥𝔞𝔡𝔞𝔭 𝔭𝔢𝔩𝔞𝔨𝔲𝔫𝔶𝔞?
𝔓𝔢𝔫𝔧𝔢𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔩𝔢𝔟𝔦𝔥 𝔩𝔞𝔫𝔧𝔲𝔱 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔞𝔠𝔞 𝔲𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔦 𝔟𝔞𝔴𝔞𝔥 𝔦𝔫𝔦.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Tindak Pidana Perkosaan
Tindak pidana perkosaan dijerat dengan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026 [¹] yang sebelumnya juga diatur di dalam KUHP lama y͟a͟n͟g͟ s͟a͟a͟t͟ i͟n͟i͟ s͟u͟d͟a͟h͟ d͟i͟c͟a͟b͟u͟t͟ d͟a͟n͟ d͟i͟n͟y͟a͟t͟a͟k͟a͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ b͟͟e͟͟r͟͟l͟͟a͟͟k͟͟u͟͟.
Mengingat saat ini dalam masa transisi KUHP lama ke UU 1/2023, menurut Pasal 3 ayat (1) UU 1/2023 j͟i͟k͟a͟ t͟e͟r͟d͟a͟p͟a͟t͟ p͟e͟r͟u͟b͟a͟h͟a͟n͟ p͟e͟r͟a͟t͟u͟r͟a͟n͟ p͟e͟r͟u͟n͟d͟a͟n͟g͟-u͟n͟d͟a͟n͟g͟a͟n͟ s͟e͟s͟u͟d͟a͟h͟ p͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ t͟͟e͟͟r͟͟j͟͟a͟͟d͟͟i͟͟, d͟i͟b͟e͟r͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟a͟t͟u͟r͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟͟a͟͟r͟͟u͟͟, k͟e͟c͟u͟a͟l͟i͟ k͟e͟t͟e͟n͟t͟u͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ l͟a͟m͟a͟ m͟e͟n͟g͟u͟n͟t͟u͟n͟g͟k͟a͟n͟ b͟a͟g͟i͟ p͟͟e͟͟l͟͟a͟͟k͟͟u͟͟.
Dalam konteks tindak pidana perkosaan, untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut kami tampilkan perbandingan aturannya:
Pasal 285 KUHP lama
- Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023
- Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
O͟l͟e͟h͟ k͟a͟r͟e͟n͟a͟ a͟n͟c͟a͟m͟a͟n͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟e͟r͟k͟o͟s͟a͟a͟n͟ d͟͟a͟͟l͟͟a͟͟m͟͟ K͟U͟H͟P͟ l͟a͟m͟a͟ d͟a͟n͟ U͟U͟ 1/2023 s͟͟a͟͟m͟͟a͟͟, maka pelaku diancam dengan Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023 sebagai ketentuan yang lebih baru.
Sebagai informasi, menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP lama memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[²]
- barangsiapa;
- dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan;
- memaksa;
- seorang wanita (perempuan);
- mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
- dengan dirinya.
Kemudian, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 210-211), mengemukakan bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 285 KUHP lama adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia.
Sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel Jenis Delik dalam Tindak Pidana Kesusilaan, Pasal 285 KUHP lama adalah delik biasa. Adapun yang dimaksud dengan delik biasa adalah d͟e͟l͟i͟k͟ y͟a͟n͟g͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟t͟u͟n͟t͟u͟t͟ a͟t͟a͟u͟ d͟i͟p͟r͟o͟s͟e͟s͟ t͟a͟n͟p͟a͟ d͟i͟b͟u͟t͟u͟h͟k͟a͟n͟ a͟d͟a͟n͟y͟a͟ p͟͟e͟͟n͟͟g͟͟a͟͟d͟͟u͟͟a͟͟n͟͟. Sedangkan delik aduan adalah d͟e͟l͟i͟k͟ y͟a͟n͟g͟ h͟a͟n͟y͟a͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟p͟r͟o͟s͟e͟s͟ a͟p͟a͟b͟i͟l͟a͟ a͟d͟a͟ a͟d͟u͟a͟n͟ d͟a͟r͟i͟ p͟i͟h͟a͟k͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟r͟u͟g͟i͟k͟a͟n͟ (k͟o͟r͟b͟a͟n͟).[³]
Perkara yang termasuk dalam kategori delik biasa, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP lama ataupun Pasal 473 ayat (1) UU 1/2023, t͟i͟d͟a͟k͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟h͟e͟n͟t͟i͟k͟a͟n͟ m͟e͟s͟k͟i͟p͟u͟n͟ p͟a͟r͟a͟ p͟i͟h͟a͟k͟ t͟e͟l͟a͟h͟ m͟e͟m͟u͟t͟u͟s͟k͟a͟n͟ u͟n͟t͟u͟k͟ b͟͟͟e͟͟͟r͟͟͟d͟͟͟a͟͟͟m͟͟͟a͟͟͟i͟͟͟.[⁴] Karenanya, p͟o͟l͟i͟s͟i͟ d͟a͟p͟a͟t͟ m͟e͟m͟p͟r͟o͟s͟e͟s͟ k͟͟a͟͟s͟͟u͟͟s͟͟ p͟e͟m͟e͟r͟k͟o͟s͟a͟a͟n͟ t͟a͟n͟p͟a͟ a͟d͟a͟n͟y͟a͟ p͟e͟r͟s͟e͟t͟u͟j͟u͟a͟n͟ d͟a͟r͟i͟ p͟e͟l͟a͟p͟o͟r͟ a͟t͟a͟u͟ k͟͟o͟͟r͟͟b͟͟a͟͟n͟͟.
Perlu diingat juga, menurut R. Soesilo (hal. 211), untuk dijerat Pasal 285 KUHP lama ini harus ada kekerasan. Jika tidak ada unsur tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan.
Oleh karena itu, maka perlu dipastikan lebih lanjut bagaimana situasi yang terjadi saat istri Anda dan mantan pacarnya melakukan hubungan seksual, apakah terdapat unsur kekerasan atau tidak. J͟i͟k͟a͟ d͟i͟t͟e͟m͟u͟k͟a͟n͟ u͟n͟s͟u͟r͟ k͟͟͟e͟͟͟k͟͟͟e͟͟͟r͟͟͟a͟͟͟s͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟, m͟a͟k͟a͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟k͟a͟t͟a͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟a͟n͟ p͟e͟m͟e͟r͟k͟o͟s͟a͟a͟n͟ dan mantan pacarnya dapat dijerat dengan pasal perkosaan di atas. Tetapi jika tidak ada kekerasan, maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan dan mantan pacar istri Anda tidak dapat dipidana.
Jika memang benar bahwa istri Anda diperkosa oleh mantan pacarnya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, apakah masih bisa dilakukan penuntutan terhadap pelakunya? Berikut ulasannya.
Daluwarsa Tindak Pidana
Pada dasarnya, hukum pidana mengenal adanya daluwarsa mengajukan suatu penuntutan. D͟a͟l͟u͟w͟a͟r͟s͟a͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ l͟e͟w͟a͟t͟n͟y͟a͟ w͟a͟k͟t͟u͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ s͟e͟b͟a͟b͟ g͟u͟g͟u͟r͟n͟y͟a͟ a͟t͟a͟u͟ h͟a͟p͟u͟s͟n͟y͟a͟ h͟a͟k͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟n͟u͟n͟t͟u͟t͟ a͟t͟a͟u͟ m͟e͟l͟a͟k͟s͟a͟n͟a͟k͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟a͟n͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ s͟e͟s͟e͟o͟r͟a͟n͟g͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟͟i͟͟d͟͟a͟͟n͟͟a͟͟.[⁵]
Mengenai daluwarsa, kita dapat melihat pada ketentuan dalam KUHP dan UU 1/2023 sebagai berikut:
Pasal 78 KUHP lama
(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
- mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun, sesudah 6 tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, sesudah 12 tahun;
- mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah 18 tahun.
(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi 1/3.
Pasal 136 UU 1/2023
(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
a. setelah melampaui
waktu 3 tahun untuk
tindak pidana yang
diancam dengan
pidana penjara
paling lama 1 tahun
dan/atau hanya
denda paling banyak
kategori III, yaitu
Rp50 juta;[⁶]
b. setelah melampaui
waktu 6 tahun untuk
tindak pidana yang
diancam dengan
pidana penjara di
atas 1 tahun dan
paling lama 3 tahun;
c. setelah melampaui
waktu 12 tahun
untuk tindak pidana
yang diancam
dengan pidana
penjara di atas 3
tahun dan paling
lama 7 tahun;
d. setelah
melampaui waktu
18 tahun untuk
tindak pidana yang
diancam dengan
pidana penjara di
atas 7 tahun dan
paling lama
15 tahun; dan
e. setelah melampaui
waktu 20 tahun
untuk tindak pidana
yang diancam
dengan pidana
penjara paling lama
20 tahun, pidana
penjara seumur
hidup, atau pidana
mati.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3.
R. Soesilo menjelaskan, bahwa Pasal 78 KUHP lama mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman (strafsactie) karena lewat waktunya, yaitu h͟a͟k͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟n͟u͟n͟t͟u͟t͟ s͟e͟s͟e͟o͟r͟a͟n͟g͟ d͟i͟ m͟u͟k͟a͟ h͟a͟k͟i͟m͟ s͟u͟p͟a͟y͟a͟ d͟i͟j͟a͟t͟u͟h͟i͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟a͟͟n͟͟.
Lebih lanjut, berdasarkan Penjelasan Pasal 136 ayat (1) UU 1/2023 dinyatakan bahwa ketentuan kedaluwarsa dimaksudkan untuk m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟ k͟e͟p͟a͟s͟t͟i͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ s͟t͟a͟t͟u͟s͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ y͟a͟n͟g͟ d͟͟i͟͟l͟͟a͟͟k͟͟u͟͟k͟͟a͟͟n͟͟. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.
Maka menurut hemat kami, terhadap dugaan tindak pidana perkosaan dalam KUHP lama dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, maka daluwarsa kasus tersebut menurut Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP adalah 12 tahun. Sementara menurut Pasal 136 ayat (1) huruf d UU 1/2023, kedaluwarsa kasus tersebut adalah 18 tahun. Sehingga, d͟u͟g͟a͟a͟n͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟e͟r͟k͟o͟s͟a͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟j͟a͟d͟i͟ 4 a͟t͟a͟u͟ 5 t͟a͟h͟u͟n͟ l͟͟a͟͟l͟͟u͟͟, m͟a͟s͟i͟h͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ l͟a͟p͟o͟r͟a͟n͟ k͟͟e͟͟ p͟o͟l͟i͟s͟i͟.
Alat Bukti dalam Kasus Pemerkosaan
Kemudian menjawab pertanyaan mengenai visum untuk membuktikan ada atau tidaknya bekas pemerkosaan, perlu diketahui bahwa a͟l͟a͟t͟ b͟u͟k͟t͟i͟ p͟a͟d͟a͟ h͟u͟k͟u͟m͟ a͟c͟a͟r͟a͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟l͟a͟k͟u͟ s͟a͟a͟t͟ i͟n͟i͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.[⁷]
Dalam konteks kasus yang telah lalu, menurut Pasal 361 huruf b UU 20/2025 meskipun tindak pidana dilakukan sebelum berlakunya UU 20/2025, jika perkara belum dilakukan penyidikan, maka proses penyidikan atau penuntutan perkara tersebut dilakukan berdasarkan UU 20/2025.
Namun, untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan menampilkan aturan KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,[⁸] sebagai berikut:
Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama
Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan
terdakwa.
Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025
Alat bukti terdiri atas:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. keterangan
terdakwa;
e. barang bukti;
f. bukti elektronik;
g. pengamatan hakim
dan
h. s͟e͟g͟a͟l͟a͟ s͟e͟s͟u͟a͟t͟u͟
d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟g͟u͟n͟a͟k͟a͟n͟
u͟n͟t͟u͟k͟ k͟e͟p͟e͟n͟t͟i͟n͟g͟a͟n͟
p͟e͟m͟b͟u͟k͟t͟i͟a͟n͟ pada
pemeriksaan di
sidang pengadilan
sepanjang diperoleh
secara tidak
melawan hukum.
Untuk kasus perkosaan, pada umumnya salah satu alat bukti yang digunakan adalah visum. V͟i͟s͟u͟m͟ E͟t͟ r͟e͟p͟e͟r͟t͟u͟m͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ s͟u͟r͟a͟t͟ k͟e͟t͟e͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ t͟e͟r͟t͟u͟l͟i͟s͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟b͟u͟a͟t͟ o͟l͟e͟h͟ d͟o͟k͟t͟e͟r͟ d͟a͟l͟a͟m͟ i͟l͟m͟u͟ k͟e͟d͟o͟k͟t͟e͟r͟a͟n͟ f͟o͟r͟e͟n͟s͟i͟k͟ m͟e͟n͟g͟e͟n͟a͟i͟ p͟e͟m͟e͟r͟i͟k͟s͟a͟a͟n͟ m͟e͟d͟i͟s͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ m͟a͟n͟u͟s͟i͟a͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟b͟u͟a͟t͟ b͟e͟r͟d͟a͟s͟a͟r͟k͟a͟n͟ k͟e͟i͟l͟m͟u͟a͟n͟n͟y͟a͟ d͟a͟n͟ d͟i͟b͟a͟w͟a͟h͟ s͟u͟m͟p͟a͟h͟ u͟n͟t͟u͟k͟ k͟e͟p͟e͟n͟t͟i͟n͟g͟a͟n͟ k͟͟e͟͟a͟͟d͟͟i͟͟l͟͟a͟͟n͟͟.
Meninjau fungsi visum dari definisi tersebut, v͟i͟s͟u͟m͟ a͟r͟t͟i͟n͟y͟a͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟k͟a͟t͟e͟g͟o͟r͟i͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ a͟l͟a͟t͟ b͟u͟k͟t͟i͟ s͟u͟r͟a͟t͟ sebagaimana tertuang dalam KUHAP dan UU 20/2025 yang diatur dalam pasal berikut:
Pasal 187 huruf c KUHAP lama
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
Pasal 239 huruf c UU 20/2025
- Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
Kemudian, merujuk Penjelasan Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 20/2025, yang dimaksud dengan “surat” a͟d͟a͟l͟a͟h͟ d͟o͟k͟u͟m͟e͟n͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟t͟u͟l͟i͟s͟ d͟i͟ a͟t͟a͟s͟ k͟͟e͟͟r͟͟t͟͟a͟͟s͟͟, t͟e͟r͟m͟a͟s͟u͟k͟ j͟u͟g͟a͟ d͟o͟k͟u͟m͟e͟n͟ a͟t͟a͟u͟ d͟a͟t͟a͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟t͟u͟l͟i͟s͟ a͟t͟a͟u͟ t͟e͟r͟s͟i͟m͟p͟a͟n͟ d͟a͟l͟a͟m͟ d͟͟i͟͟s͟͟k͟͟e͟͟t͟͟, p͟i͟t͟a͟ m͟͟a͟͟g͟͟n͟͟e͟͟t͟͟i͟͟k͟͟, a͟t͟a͟u͟ m͟e͟d͟i͟a͟ p͟e͟n͟y͟i͟m͟p͟a͟n͟ k͟o͟m͟p͟u͟t͟e͟r͟ a͟t͟a͟u͟ m͟e͟d͟i͟a͟ p͟e͟n͟y͟i͟m͟p͟a͟n͟ d͟a͟t͟a͟ e͟l͟e͟k͟t͟r͟o͟n͟i͟k͟ l͟͟a͟͟i͟͟n͟͟.
Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti juga tercermin dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP lama dan Pasal 49 ayat (1) UU 20/2025, yang menyatakan:
Pasal 133 ayat (1) KUHAP lama
- Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
Pasal 49 ayat (1) UU 20/2025
- Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter dan/ atau ahli lainnya.
Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan (pemerkosaan) karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi, maka p͟e͟r͟l͟u͟ d͟i͟c͟a͟r͟i͟ a͟l͟a͟t͟ b͟u͟k͟t͟i͟ l͟a͟i͟n͟ y͟͟a͟͟n͟͟g͟͟ b͟i͟s͟a͟ m͟e͟m͟b͟u͟k͟t͟i͟k͟a͟n͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟e͟m͟e͟r͟k͟o͟s͟a͟a͟n͟ t͟͟e͟͟r͟͟s͟͟e͟͟b͟͟u͟͟t͟͟. M͟i͟s͟a͟l͟n͟y͟a͟ b͟u͟k͟t͟i͟ e͟͟͟͟l͟͟͟͟e͟͟͟͟k͟͟͟͟t͟͟͟͟r͟͟͟͟o͟͟͟͟n͟͟͟͟i͟͟͟͟k͟͟͟͟, s͟a͟k͟s͟i͟ k͟͟͟o͟͟͟r͟͟͟b͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟, d͟a͟n͟ s͟͟e͟͟b͟͟a͟͟g͟͟a͟͟i͟͟n͟͟y͟͟a͟͟. P͟a͟d͟a͟ a͟͟k͟͟h͟͟i͟͟r͟͟n͟͟y͟͟a͟͟, h͟a͟k͟i͟m͟l͟a͟h͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟u͟t͟u͟s͟ a͟p͟a͟k͟a͟h͟ t͟e͟r͟d͟a͟k͟w͟a͟ b͟e͟r͟s͟a͟l͟a͟h͟ a͟t͟a͟u͟ t͟i͟d͟a͟k͟ b͟e͟r͟d͟a͟s͟a͟r͟k͟a͟n͟ p͟e͟m͟b͟u͟k͟t͟i͟a͟n͟ d͟i͟ p͟͟e͟͟n͟͟g͟͟a͟͟d͟͟i͟͟l͟͟a͟͟n͟͟.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terlebih untuk penanya dan Paralegal ubklawyers pada khususnya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Pidana Bagi Mantan Pacar Istri yang Memperkosanya di Masa Lalu yang pertama kali dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 19 Desember 2018, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Renata Christha Auli, S.H. pada Rabu, 27 September 2023. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul Masa Daluwarsa untuk Menuntut Pelaku Pemerkosaan, pada tanggal 19 Januari 2026. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 22 Januari 2026M/02 Syaban 1447H.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.👇🏼
Email:
ubklawyer@gmail.com
Telepon/Chat:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.👇🏼
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇🏼
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
