INDRAMAYU —
Banjir parah yang melanda jantung kota Indramayu dalam sepekan ini mendapat perhatian serius dari penegak peraturan daerah.
Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso secara tegas menyoroti masalah kronis banjir di Indramayu diduga salah satu sebabnya lemahnya tanggung jawab para pengembang pemukiman atau developer.
Teguh Budiarso melontarkan kritik keras kepada para pelaku usaha properti yang dinilai abai terhadap sistem drainase jangka panjang di wilayah yang mereka bangun.
“Ini warning. Kami juga akan tegas, jika ditemukan pelanggaran dari pihak developer akan kami tutup. Setelah kami pelajari, banjir di perkotaan kali ini salah satunya akibat menjamurnya perumahan tanpa mitigasi yang matang,” jelas Teguh usai meninjau dan membantu evakuasi warga di lokasi kebanjiran’ di Perumahan Cidayu, BDI 1 dan Perumahan Ningrat 1 yang berada di Kelurahan Margadadi, Selasa (27/1).
Menurut Teguh, bencana yang terjadi tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada faktor cuaca. Ia melihat ada andil kesalahan teknis pada site plan perumahan yang tidak memikirkan aliran pembuangan air secara matang, sehingga merugikan masyarakat luas saat hujan ekstrem melanda.
Teguh juga menyentil keras untuk pengembang yang bandel hanya memikirkan sisi bisnis tapi abai dalam persoalan urusan drainase atau saluran pembuang yang benar dan paten.
Dalam tinjauannya di lokasi terdampak, Teguh mengingatkan para pengembang agar memiliki nurani dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya fokus pada penjualan unit.
Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap fasilitas pembuangan air, seperti penyediaan embung yang memadai.
“Para pengembang, para developer harusnya juga bertanggung jawab, lebih peduli. Bukan hanya business saja, akan tetapi turut bertanggung jawab site plan-nya seperti apa,” jelas Teguh Budiarso
Ia juga memperingatkan bahwa ketersediaan lahan terbuka yang selama ini menyerap air akan segera hilang seiring pesatnya pembangunan.
“Indramayu selama ini mungkin masih aman-aman saja yang di belakang karena masih ada empang, masih ada sawah. Tapi sebentar lagi perumahan ini berkembang di mana-mana, dan tentunya tidak ada yang tersentral buat pembuangan air. Ini perlu dikaji dan diperketat saat menempuh perijinan,” tambahnya.
Selain menyoroti pihak swasta, Teguh juga menyinggung soal perilaku masyarakat terkait pengelolaan limbah domestik. Produksi sampah harian di Indramayu yang sangat tinggi menjadi salah satu faktor utama tersumbatnya saluran drainase.
Teguh menekankan bahwa penyelesaian masalah banjir di Indramayu memerlukan kesadaran kolektif, tidak bisa hanya dibebankan kepada pundak pemerintah daerah semata.
“Sampah-sampah sangat luar biasa sekali, kalau kita lihat produksi sampahnya sehari di Indramayu berapa? Tidak usah hanya mengandalkan pemerintah daerah, tapi memang harus kesadaran daripada masyarakat sendiri dan kita semua,” kata Teguh. (Bagus)

