SEKS BEBAS DENGAN PSK SAMPAI HAMIL, APAKAH ADA SANKSINYA?

INDRAMAYU — PERTANYAAN
Beberapa bulan lalu saya memesan jasa prostitusi melalui telepon dan kemudian bertemu di tempat yang sudah disepakati. Pekerja seks tersebut meminta untuk tidak menggunakan kondom dan bersedia menggugurkan bayi (aborsi) jika ternyata dia hamil. Singkatnya, sebulan setelah berhubungan badan dengannya, dia tiba-tiba kirim SMS yang intinya menyatakan dia hamil. Saya sudah mengingatkan bahwa berdasarkan kesepakatan awal, saya tidak akan bertanggung jawab jika dia hamil dan dia bersedia menggugurkan kandungannya. Dia saat ini memang tidak langsung menuntut pertanggungjawaban saya. Tapi yang saya takutkan sekarang adalah orang tuanya tetap tidak terima dan menuntut saya. Bagaimana hukumnya? Saya yang salah atau pekerja seks tersebut?
Atas penjelasannya diucapkan terimakasih dan untuk ubklawyers beserta Paralegalnya semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran rejeki. Aamiin..
Jurred – Loyank
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

“INTISARI JAWABAN”
[Hukum Pidana]
ᴾᵃᵈᵃ ᵈᵃˢᵃʳⁿʸᵃ, ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵃᵈᵃ ᵖᵃˢᵃˡ ʸᵃⁿᵍ ˢᵉᶜᵃʳᵃ ᵏʰᵘˢᵘˢ ᵈⁱᵍᵘⁿᵃᵏᵃⁿ ᵘⁿᵗᵘᵏ ᵐᵉⁿʲᵉʳᵃᵗ ᵖᵉⁿᵍᵍᵘⁿᵃ ᴾᵉᵏᵉʳʲᵃ ˢᵉᵏˢ ᴷᵒᵐᵉʳˢⁱᵃˡ (“ᴾˢᴷ”) ᵐᵃᵘᵖᵘⁿ ᴾˢᴷ ⁱᵗᵘ ˢᵉⁿᵈⁱʳⁱ. ᴺᵃᵐᵘⁿ, ᵗᵉʳᵈᵃᵖᵃᵗ ᵏᵉᵗᵉⁿᵗᵘᵃⁿ ᵘⁿᵗᵘᵏ ᵐᵉⁿʲᵉʳᵃᵗ ᵖᵉⁿʸᵉᵈⁱᵃ ᴾˢᴷ/ᴳᵉʳᵐᵒ/ᴹᵘⁿᶜⁱᵏᵃʳⁱ. ᴸᵃⁿᵗᵃˢ, ᵃᵖᵃᵏᵃʰ ᵃʳᵗⁱⁿʸᵃ ᵖᵉⁿᵍᵍᵘⁿᵃ ᴾˢᴷ ⁱᵗᵘ ˢᵉⁿᵈⁱʳⁱ ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵇⁱˢᵃ ᵈⁱʲᵉʳᵃᵗ ʰᵘᵏᵘᵐ?

ᴸᵃˡᵘ, ᵇᵃᵍᵃⁱᵐᵃⁿᵃ ʰᵘᵏᵘᵐⁿʸᵃ ʲⁱᵏᵃ ᴾˢᴷ ʰᵃᵐⁱˡ? ᴮᵃᵍᵃⁱᵐᵃⁿᵃ ᵏᵉᵃᵇˢᵃʰᵃⁿ ᵖᵉʳʲᵃⁿʲⁱᵃⁿ ᵐᵉⁿᵍᵉⁿᵃⁱ ᴾˢᴷ ʸᵃⁿᵍ ᵇᵉʳˢᵉᵈⁱᵃ ᵐᵉˡᵃᵏᵘᵏᵃⁿ ᵃᵇᵒʳˢⁱ?

ᴾᵉⁿʲᵉˡᵃˢᵃⁿ ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱ ᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.

ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Berdasarkan pertanyaan Anda, kami berkesimpulan bahwa pekerja seks yang Anda maksud adalah Pekerja Seks Komersial (“PSK”). Selain itu, kami berasumsi PSK tersebut juga telah mencapai usia dewasa. Lalu, secara hukum pidana kami akan menguraikan beberapa tindak pidana sebagai berikut:

1. jerat hukum bagi muncikari;
2. jerat hukum pengguna PSK dan PSK; dan
3. risiko hukum aborsi.

Ketiga tindak pidana tersebut pada dasarnya diatur dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan KUHP baru yaitu UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[¹] yakni pada tahun 2026. Berikut adalah masing-masing ulasannya.

Jerat Hukum bagi Muncikari

Sepanjang penelusuran kami, di dalam KUHP tidak ada pasal eksplisit yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa PSK maupun menjadi PSK itu sendiri. Jerat pasal untuk pengguna jasa PSK maupun menjadi PSK antara lain tertuang dalam peraturan daerah setempat, sebagai contoh di DKI Jakarta seperti yang dijelaskan dalam artikel Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK.

Namun, di dalam KUHP terdapat ketentuan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari, sebagai berikut:

Pasal 296 KUHP

• Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.[²]

Pasal 506 KUHP

• Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal 420 UU 1/2023

• Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Pasal 421 UU 1/2023

• Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3.

Unsur perbuatan yang harus dipenuhi pada Pasal 296 KUHP adalah:[³]

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; dan
4. menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan unsur-unsur Pasal 506 KUHP adalah:[⁴]

1. barangsiapa;
2. menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; dan
3. menjadikannya sebagai pencarian.

Mengacu pada pasal tersebut diatas, dikaji dari sisi perbuatannya, tidak ditemukan kata “prostitusi”, yang ada adalah kalimat “perbuatan cabul”. Berkaitan dengan perbuatan cabul, R.Soesilo mengatakan bahwa perbuatan cabul diartikan sebagai p͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟ k͟e͟s͟u͟s͟i͟l͟a͟a͟n͟ (k͟͟e͟͟s͟͟o͟͟p͟͟a͟͟n͟͟a͟͟n͟͟) a͟t͟a͟u͟ p͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ k͟͟e͟͟j͟͟i͟͟, d͟a͟n͟ s͟e͟m͟u͟a͟n͟y͟a͟ i͟t͟u͟ d͟a͟l͟a͟m͟ l͟i͟n͟g͟k͟u͟n͟g͟a͟n͟ n͟a͟f͟s͟u͟ b͟i͟r͟a͟h͟i͟ k͟͟e͟͟l͟͟a͟͟m͟͟i͟͟n͟͟.[⁵]

Jerat Hukum Pengguna Jasa PSK dan PSK

Selanjutnya, dalam hal pelanggan PSK tersebut telah memiliki pasangan resmi (atas dasar pernikahan yang sah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka o͟r͟a͟n͟g͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟a͟k͟a͟i͟ j͟a͟s͟a͟ P͟S͟K͟ d͟a͟n͟ P͟S͟K͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟j͟e͟r͟a͟t͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ p͟a͟s͟a͟l͟ p͟͟e͟͟r͟͟z͟͟i͟͟n͟͟a͟͟a͟͟n͟͟. P͟e͟l͟a͟k͟u͟ p͟e͟r͟z͟i͟n͟a͟a͟n͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟p͟i͟d͟a͟n͟a͟ b͟͟e͟͟r͟͟d͟͟a͟͟s͟͟a͟͟r͟͟k͟͟a͟͟n͟͟ P͟a͟s͟a͟l͟ 284 K͟U͟H͟P͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟e͟n͟j͟a͟r͟a͟ p͟a͟l͟i͟n͟g͟ l͟a͟m͟a͟ 9 b͟͟u͟͟l͟͟a͟͟n͟͟.

Sebagai informasi, berbeda dengan Pasal 284 KUHP lama yang mensyaratkan tindak pidana perzinaan dilakukan oleh pria dan wanita yang telah menikah,[⁶] dalam KUHP baru, perzinaan dapat dijerat kepada pria dan wanita yang belum menikah. Menurut Pasal 411 UU 1/2023, perzinaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal Rp10 juta.[⁷]

Keabsahan Kesepakatan

Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kesepakatan antara Anda dengan PSK untuk tidak bertanggungjawab atas kehamilan dan melakukan aborsi apabila ternyata di kemudian hari diketahui bahwa PSK hamil.

Namun sebelumnya, kita perlu ketahui tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Persyaratan pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau dikenal dengan syarat subjektif. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian atau dikenal dengan syarat objektif. Pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan keabsahan perjanjian (nieteg atau void ab initio) dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian (vernietigbaar).[⁸]

Jika suatu p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟m͟e͟n͟u͟h͟i͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ s͟u͟b͟j͟e͟k͟t͟i͟f͟ (kesepakatan dan/atau kecakapan), akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟m͟e͟n͟u͟h͟i͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ o͟b͟j͟e͟k͟t͟i͟f͟ (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), akibatnya perjanjian batal demi hukum.

Lebih jauh mengenai sebab yang halal, dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Artinya, objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam konteks pertanyaan Anda, perjanjian untuk berhubungan badan dengan PSK dan perjanjian untuk melakukan aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut batal demi hukum dan PSK tersebut tidak bisa menuntut pemenuhan janji untuk bertanggungjawab kepada Anda atas kehamilan yang timbul.

Risiko Hukum Aborsi

Risiko pidana lain yang dapat dijerat kepada Anda adalah perbuatan menyuruh melakukan aborsi. Aborsi diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 UU Kesehatan. Kemudian, pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi,[⁹] namun, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu:

1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 194 UU Kesehatan, orang yang sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain UU Kesehatan, ketentuan mengenai aborsi juga diatur dalam Pasal 346 s.d. Pasal 349 KUHP dan Pasal 463 s.d. Pasal 465 UU 1/2023.

Berdasarkan Pasal 346 KUHP, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan menurut Pasal 463 ayat (1) UU 1/2023, setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ketentuan mengenai aborsi menurut hukum positif di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada artikel Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk penanya.

D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Risiko Hukum Berhubungan Intim dengan PSK yang Berujung Kehamilan yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. pada Selasa, 22 April 2014. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul Berhubungan Seks dengan PSK Sampai Hamil, Ini Risiko Hukumnya, pada tanggal 04 Agustus 2023. Diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 10 Juli 2025.

Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.

Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.👇🏼

Email:
ubklawyer@gmail.com

Telepon/Chat:
089666552118

Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.👇🏼

https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y

I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇🏼

https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x

🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

About The Author