INDRAMAYU — PERTANYAAN
Adakah hukum yang mengatur soal PSK yang menjajakan dirinya di jejaring sosial dengan memajang foto dan nomor teleponnya?
Atas penjelasannya diucapkan terimakasih dan untuk ubklawyers beserta Paralegalnya semoga diberikan wawasan dan ilmu bermanfaat. Aamiin..
H. Nata – Jatisawit
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
“INTISARI JAWABAN”
[Hukum Teknologi]
ᴼʳᵃⁿᵍ ʸᵃⁿᵍ ᵐᵉⁿᵃʷᵃʳᵏᵃⁿ ᵃᵗᵃᵘ ᵐᵉⁿᵍⁱᵏˡᵃⁿᵏᵃⁿ, ᵇᵃⁱᵏ ˡᵃⁿᵍˢᵘⁿᵍ ᵐᵃᵘᵖᵘⁿ ᵗⁱᵈᵃᵏ ˡᵃⁿᵍˢᵘⁿᵍ ˡᵃʸᵃⁿᵃⁿ ˢᵉᵏˢᵘᵃˡ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᵈⁱᵖⁱᵈᵃⁿᵃ ᵇᵃⁱᵏ ᵇᵉʳᵈᵃˢᵃʳᵏᵃⁿ ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ-ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ ᴺᵒᵐᵒʳ ¹¹ ᵀᵃʰᵘⁿ ²⁰⁰⁸ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ᴵⁿᶠᵒʳᵐᵃˢⁱ ᵈᵃⁿ ᵀʳᵃⁿˢᵃᵏˢⁱ ᴱˡᵉᵏᵗʳᵒⁿⁱᵏ ˢᵉᵇᵃᵍᵃⁱᵐᵃⁿᵃ ʸᵃⁿᵍ ᵗᵉˡᵃʰ ᵈⁱᵘᵇᵃʰ ᵒˡᵉʰ ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ-ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ ᴺᵒᵐᵒʳ ¹⁹ ᵀᵃʰᵘⁿ ²⁰¹⁶ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ᴾᵉʳᵘᵇᵃʰᵃⁿ ᵃᵗᵃˢ ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ-ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ ᴺᵒᵐᵒʳ ¹¹ ᵀᵃʰᵘⁿ ²⁰⁰⁸ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ᴵⁿᶠᵒʳᵐᵃˢⁱ ᵈᵃⁿ ᵀʳᵃⁿˢᵃᵏˢⁱ ᴱˡᵉᵏᵗʳᵒⁿⁱᵏ ᵈᵃⁿ ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ-ᵁⁿᵈᵃⁿᵍ ᴺᵒᵐᵒʳ ⁴⁴ ᵀᵃʰᵘⁿ ²⁰⁰⁸ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ᴾᵒʳⁿᵒᵍʳᵃᶠⁱ.
ᴶⁱᵏᵃ ⁱᵏˡᵃⁿ ˡᵃʸᵃⁿᵃⁿ ˢᵉᵏˢᵘᵃˡ ᵗᵉʳˢᵉᵇᵘᵗ ᵇᵉʳᵘᵖᵃ ᵍᵃᵐᵇᵃʳ ʸᵃⁿᵍ ᵐᵉⁿᵍᵃⁿᵈᵘⁿᵍ ᵖᵒʳⁿᵒᵍʳᵃᶠⁱ, ʰᵃˡ ᵗᵉʳˢᵉᵇᵘᵗ ʲᵘᵍᵃ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᵈⁱᵖⁱᵈᵃⁿᵃ.
ᴾᵉⁿʲᵉˡᵃˢᵃⁿ ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ, ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱ ᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Menyebarkan Konten Bermutan Asusila di Sosial Media Menurut UU ITE
Dalam pertanyaan Anda, Anda membicarakan mengenai jejaring sosial atau yang biasa disebut dengan media sosial. Untuk itu, kami juga akan membahas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Apa yang ditulis dalam media sosial adalah termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU 19/2016:
- Pasal 1 angka 1 UU 19/2016: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Pasal 1 angka 4 UU 19/2016: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Terkait pertanyaan Anda mengenai pekerja seks komersial (“PSK”) menjajakan dirinya di media sosial, dalam UU ITE dan perubahannya sendiri tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut. K͟e͟t͟e͟n͟t͟u͟a͟n͟ d͟a͟l͟a͟m͟ U͟U͟ I͟T͟E͟ d͟a͟n͟ p͟e͟r͟u͟b͟a͟h͟a͟n͟n͟y͟a͟ s͟e͟b͟a͟t͟a͟s͟ m͟e͟l͟a͟r͟a͟n͟g͟ k͟o͟n͟t͟e͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟i͟s͟i͟ h͟a͟l͟-h͟a͟l͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟ k͟e͟s͟u͟s͟i͟l͟a͟a͟n͟ sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE:
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yatu:
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Namun, untuk memahami “melanggar kesusilaan” kita dapat merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan atas pasal kejahatan terhadap kesopanan. Soesilo (hal. 205) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesopanan” dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.
Lebih lanjut, sebagaimana kami sarikan, dijelaskan bahwa sifat merusak kesusilaan amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu. Berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku bangsa yang ada di Indonesia ini, aparat hukum hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat, keadaan, dan sebagainya di tempat tersebut dipandang sebagai melanggar kesusilaan atau tidak.
Mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Majelis Hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/PN.Sby menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Untuk itu, jika kata-kata/tulisan dan gambar yang disiarkan oleh PSK tersebut melalui media sosial memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, maka PSK tersebut dapat saja dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19/2016.
Menyebarkan Konten Bermutan Asusila di Sosial Media Menurut UU Pornografi
Selain UU ITE dan perubahannya, ada undang-undang lain yang mengatur secara eksplisit mengenai menjajakan/mengiklankan diri terkait jasa pornografi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”). Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a. menyajikan secara
eksplisit
ketelanjangan atau
tampilan yang
mengesankan
ketelanjangan;
b. menyajikan secara
eksplisit alat
kelamin;
c. mengeksploitasi
atau memamerkan
aktivitas seksual;
atau
d. menawarkan atau
mengiklankan,
baik langsung
maupun tidak
langsung layanan
seksual.
Sedangkan yang dimaksud dengan pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[¹]
Orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 3 miliar.[²]
Jika iklan yang dilakukan oleh PSK tersebut disertai foto yang mengandung muatan pornografi, maka ia juga dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 8 jo. Pasal 34 UU Pornografi:
- Pasal 8 UU Pornografi: Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- Pasal 34 UU Pornografi: Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk penanya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial, yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 17 April 2015. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com”.., pada tanggal 13 September 2018. Diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 15 Juli 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.👇🏼
Email:
ubklawyer@gmail.com
Telepon/Chat:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.👇🏼
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.👇🏼
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
