SANKSI JUAL BELI VIDEO PORNO/BOKEP DI MEDSOS

INDRAMAYU — PERTANYAAN:
Di zaman sekarang, media sosial memudahkan para pelaku jual beli video bokep untuk melakukan aksinya. Misalnya, jual beli video bokep di telegram maupun di platform lainnya. Selain itu, beberapa waktu lalu ada berita, sepasang kekasih sengaja merekam video porno lalu mengunggahnya di salah satu situs porno dan mendapatkan keuntungan dari video.

Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya atas perbuatan sepasang kekasih ini? Pasal apa saja yang dapat dikenakan pada pelaku jual beli video porno di media sosial? Lalu, jelaskan bagaimana keabsahan jual beli video bokep tersebut? Terimakasih.
Warsono – Kiajaran Wetan
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

“INTISARI JAWABAN”
ᴾᵉˡᵃᵏᵘ ᵖᵉʳᵇᵘᵃᵗᵃⁿ ʲᵘᵃˡ ᵇᵉˡⁱ ᵛⁱᵈᵉᵒ ᵖᵒʳⁿᵒ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᵈⁱᵏᵉⁿᵃⁱ ˢᵃⁿᵏˢⁱ ᵖⁱᵈᵃⁿᵃ ᵇᵉʳᵈᵃˢᵃʳᵏᵃⁿ ᵖᵃˢᵃˡ ᵈᵃˡᵃᵐ ᴷᵁᴴᴾ ˡᵃᵐᵃ, ᵁᵁ ¹/²⁰²³ ᵗᵉⁿᵗᵃⁿᵍ ᴷᵁᴴᴾ ᵇᵃʳᵘ, ᵁᵁ ᴾᵒʳⁿᵒᵍʳᵃᶠⁱ, ᵃᵗᵃᵘ ᵁᵁ ¹/²⁰²⁴.

ˢᵉˡᵃⁱⁿ ⁱᵗᵘ, ᵇᵉʳᵏᵃⁱᵗᵃⁿ ᵈᵉⁿᵍᵃⁿ ᵏᵉᵃᵇˢᵃʰᵃⁿ ʲᵘᵃˡ ᵇᵉˡⁱ ᵛⁱᵈᵉᵒ ᵖᵒʳⁿᵒ, ʲᵘᵃˡ ᵇᵉˡⁱ ʸᵃⁿᵍ ᵒᵇʲᵉᵏⁿʸᵃ ᵐᵉʳᵘᵖᵃᵏᵃⁿ ᵐᵉᵐᵉⁿᵘʰⁱ ˢʸᵃʳᵃᵗ ˢᵃʰ ᵖᵉʳʲᵃⁿʲⁱᵃⁿ, ᵏᵃʳᵉⁿᵃ ᵐᵉʳᵘᵖᵃᵏᵃⁿ ˢᵘᵃᵗᵘ ˢᵉᵇᵃᵇ ʸᵃⁿᵍ ᵗᵉʳˡᵃʳᵃⁿᵍ. ˢᵉʰⁱⁿᵍᵍᵃ, ᵖᵉʳʲᵃⁿʲⁱᵃⁿ ʲᵘᵃˡ ᵇᵉˡⁱ ᵇᵃᵗᵃˡ ᵈᵉᵐⁱ ʰᵘᵏᵘᵐ.

ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱ ᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.

ULASAN SELENGKAPNYA;
Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu kami pastikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan video bokep/video porno oleh kekasih tersebut dilakukan bukan dengan tujuan untuk dimiliki sendiri atau pribadi, namun adalah untuk diperjualbelikan.
2. Video porno diperjualbelikan melalui situs porno yang termasuk dalam media elektronik, dan dilakukan di Indonesia.
3. Pasangan kekasih tersebut adalah orang dewasa, dan bukan anak yang masih di bawah umur 18 tahun.

Maka dari itu, tindakan jual beli video porno merupakan pelanggaran hukum terhadap ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan atau UU 1/2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[¹] yakni pada tahun 2026;
2. UU ITE dan perubahannya; dan
3. UU Pornografi.

Definisi Pornografi

Ketentuan pornografi secara khusus diatur dalam UU Pornografi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, pornografi adalah g͟͟a͟͟m͟͟b͟͟a͟͟r͟͟, s͟͟k͟͟e͟͟t͟͟s͟͟a͟͟, i͟͟l͟͟u͟͟s͟͟t͟͟r͟͟a͟͟s͟͟i͟͟, b͟͟u͟͟n͟͟y͟͟i͟͟, g͟a͟m͟b͟a͟r͟ b͟͟e͟͟r͟͟g͟͟e͟͟r͟͟a͟͟k͟͟, a͟͟n͟͟i͟͟m͟͟a͟͟s͟͟i͟͟, k͟͟a͟͟r͟͟t͟͟u͟͟n͟͟, p͟͟͟e͟͟͟r͟͟͟c͟͟͟a͟͟͟k͟͟͟a͟͟͟p͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟, g͟e͟r͟a͟k͟ t͟͟u͟͟b͟͟u͟͟h͟͟, a͟t͟a͟u͟ b͟e͟n͟t͟u͟k͟ p͟e͟s͟a͟n͟ l͟a͟i͟n͟n͟y͟a͟ m͟e͟l͟a͟l͟u͟i͟ b͟e͟r͟b͟a͟g͟a͟i͟ b͟e͟n͟t͟u͟k͟ m͟͟e͟͟d͟͟i͟͟a͟͟ k͟o͟m͟u͟n͟i͟k͟a͟s͟i͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ p͟͟e͟͟r͟͟t͟͟u͟͟n͟͟j͟͟u͟͟k͟͟a͟͟n͟͟ d͟i͟m͟u͟k͟a͟ u͟͟m͟͟u͟͟m͟͟, y͟a͟n͟g͟ m͟e͟m͟b͟u͟a͟t͟ k͟e͟c͟a͟b͟u͟l͟a͟n͟ a͟t͟a͟u͟ e͟k͟s͟p͟l͟o͟i͟t͟a͟s͟i͟ s͟e͟k͟s͟u͟a͟l͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟ n͟o͟r͟m͟a͟ k͟e͟s͟u͟s͟i͟l͟a͟a͟n͟ d͟a͟l͟a͟m͟ m͟͟a͟͟s͟͟y͟͟a͟͟r͟͟a͟͟k͟͟a͟͟t͟͟.

Dasar Hukum Pornografi dalam UU Pornografi dan KUHP

Akan tetapi, menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pornografi (hal. 77) menerangkan bahwa U͟U͟ P͟o͟r͟n͟o͟g͟r͟a͟f͟i͟ t͟i͟d͟a͟k͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ t͟e͟g͟a͟s͟ m͟e͟n͟i͟a͟d͟a͟k͟a͟n͟ t͟͟͟i͟͟͟n͟͟͟d͟͟͟a͟͟͟k͟͟͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟o͟r͟n͟o͟g͟r͟a͟f͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ K͟͟U͟͟H͟͟P͟͟. Jadi, KUHP tetap berlaku dengan diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi”.

Dalam buku yang sama, Adami Chazawi menjelaskan bahwa m͟a͟c͟a͟m͟-m͟a͟c͟a͟m͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ p͟o͟r͟n͟o͟g͟r͟a͟f͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ K͟U͟H͟P͟ lama adalah (hal. 77-78):

1. Tindak pidana pornografi sengaja dan dengan culpa (Pasal 282 KUHP);
2. Tindak pidana pornografi sengaja pada orang belum dewasa (Pasal 283 KUHP);
3. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencaharian dengan pengulangan (Pasal 283 bis KUHP);
4. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533 KUHP);
5. Pelanggaran pornografi mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 535 KUHP);
6. Pelanggaran pornografi menunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535 KUHP).

Sejalan dengan pendapat Adami Chazawi, Andi Hamzah dalam bukunya Pornografi dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan (hal. 32), menjelaskan bahwa dalam KUHP, tindak pidana pornografi telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.

Sedangkan, dalam UU 1/2023, terdapat pasal khusus yang mengatur pornografi,[²] yaitu Pasal 407 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d dan f yang berbunyi:

1. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV, yaitu Rp200 juta dan pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

Adapun pengertian pornografi dalam Pasal 407 UU 1/2023 disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (contemporary community standard). Namun, penting untuk dicatat bahwa m͟e͟m͟b͟u͟a͟t͟ p͟o͟r͟n͟o͟g͟r͟a͟f͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ k͟e͟t͟e͟n͟t͟u͟a͟n͟ i͟n͟i͟ t͟i͟d͟a͟k͟ t͟e͟r͟m͟a͟s͟u͟k͟ u͟n͟t͟u͟k͟ d͟i͟r͟i͟ s͟e͟n͟d͟i͟r͟i͟ a͟t͟a͟u͟ k͟e͟p͟e͟n͟t͟i͟n͟g͟a͟n͟ s͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟r͟͟i͟͟.[³] Pasal lainnya yang berkaitan dengan pornografi dapat Anda temukan dalam Pasal 172 dan Pasal 414 UU 1/2023.

Dalam menjawab pertanyaan Anda, penting untuk diketahui mengenai larangan terhadap pornografi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU UU Pornografi, yaitu:

• Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan,
termasuk
persenggamaan
yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau
onani;
d. ketelangjangan atau
tampilan yang
mengesankan
ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

Kemudian, setiap orang yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi.

Oleh karenanya, video porno seperti yang Anda sebutkan adalah jelas termasuk pornografi karena memuat tampilan visual berupa persetubuhan atau persenggamaan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. N͟͟a͟͟m͟͟u͟͟n͟͟ b͟i͟l͟a͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟m͟a͟k͟s͟u͟d͟ “m͟͟e͟͟m͟͟b͟͟u͟͟a͟͟t͟͟, m͟e͟m͟i͟l͟i͟k͟i͟ m͟͟͟e͟͟͟n͟͟͟y͟͟͟i͟͟͟m͟͟͟p͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟” u͟n͟t͟u͟k͟ d͟i͟r͟i͟n͟y͟a͟ s͟e͟n͟d͟i͟r͟i͟ d͟a͟n͟ k͟e͟p͟e͟n͟t͟i͟n͟g͟a͟n͟ s͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟r͟͟i͟͟, m͟a͟k͟a͟ i͟n͟i͟ b͟u͟k͟a͟n͟l͟a͟h͟ p͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟n͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟.[⁴]

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, j͟i͟k͟a͟ p͟r͟i͟a͟ d͟a͟n͟ w͟a͟n͟i͟t͟a͟ s͟a͟l͟i͟n͟g͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟s͟e͟t͟u͟j͟u͟a͟n͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟e͟k͟a͟m͟a͟n͟ v͟i͟d͟e͟o͟ b͟e͟r͟h͟u͟b͟u͟n͟g͟a͟n͟ s͟e͟k͟s͟ d͟a͟n͟ h͟a͟n͟y͟a͟ d͟i͟g͟u͟n͟a͟k͟a͟n͟ u͟n͟t͟u͟k͟ k͟͟e͟͟p͟͟e͟͟n͟͟t͟͟i͟͟n͟͟g͟͟a͟͟n͟͟ s͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟r͟͟i͟͟, m͟a͟k͟a͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟a͟n͟ i͟t͟u͟ t͟i͟d͟a͟k͟ t͟e͟r͟m͟a͟s͟u͟k͟ l͟a͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟m͟a͟k͟s͟u͟d͟ d͟a͟l͟a͟m͟ U͟͟U͟͟ P͟͟͟͟o͟͟͟͟r͟͟͟͟n͟͟͟͟o͟͟͟͟g͟͟͟͟r͟͟͟͟a͟͟͟͟f͟͟͟͟i͟͟͟͟.

Dalam kasus ini, kami mengasumsikan bahwa sepasang kekasih tersebut telah sama-sama saling mengetahui dan menyetujui untuk membuat video porno bukan dengan tujuan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk diperjualbelikan melalui media elektronik situs porno atau media sosial (“medsos”) guna meraup keuntungan. Sehingga, tindakan ini adalah merupakan pelanggaran hukum.

Kemudian Anda tidak menyebutkan jual beli video porno dilakukan melalui situs porno yang pengembang atau developer situs porno berasal dari negara mana. Untuk itu, kami asumsikan pengunggahan video porno ke situs porno atau situs dewasa dilakukan di Indonesia, maka tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti) adalah di negara Indonesia sehingga sepasang kekasih tersebut bisa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di Indonesia.

Hukumnya Jual Beli Video Porno dalam UU ITE 2024

Selain diatur dalam UU KUHP, UU 1/2023, dan UU Pornografi, memperjualbelikan video porno dalam media elektronik atau medsos yang berupa situs porno atau situs dewasa, merupakan tindakan cybercrime/kejahatan siber yang melanggar Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 yang berbunyi:

• Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Selanjutnya, seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024.

Penjelasan selengkapnya mengenai perbuatan menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat Anda baca dalam Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE 2024 tentang Kesusilaan.

Lalu, pasal apa yang dapat dikenakan pada pelaku jual beli video porno di medsos?

Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, pelaku perbuatan jual beli video bokep/video porno dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal dalam KUHP, UU 1/2023, UU Pornografi, atau UU 1/2024 di atas.

Pada praktiknya, pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam UU Pornografi, KUHP atau UU 1/2023, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana UU 1/2024. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi (dalam hal ini unsur memperjualbelikan video bermuatan pornografi), penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal tersebut, atau penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

Keabsahan Jual Beli Video Porno

Selanjutnya, bagaimana keabsahan jual beli video porno? Pada dasarnya, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.[⁵]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian, yang definisinya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

• Suatu persetujuan adalah s͟u͟a͟t͟u͟ p͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ d͟i͟m͟a͟n͟a͟ s͟a͟t͟u͟ o͟r͟a͟n͟g͟ a͟t͟a͟u͟ l͟e͟b͟i͟h͟ m͟e͟n͟g͟i͟k͟a͟t͟k͟a͟n͟ d͟i͟r͟i͟ t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ s͟a͟t͟u͟ o͟r͟a͟n͟g͟ l͟a͟i͟n͟ a͟t͟a͟u͟ l͟͟͟e͟͟͟b͟͟͟i͟͟͟h͟͟͟.

Keabsahan suatu perjanjian tergantung pada terpenuhi atau tidaknya 4 syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Mengutip artikel Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, syarat pertama dan kedua dari syarat sah perjanjian merupakan syarat subjektif dan tidak terpenuhinya syarat tersebut berakibat pada dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Sedangkan, s͟y͟a͟r͟a͟t͟ k͟e͟t͟i͟g͟a͟ d͟a͟n͟ k͟e͟e͟m͟p͟a͟t͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ o͟b͟j͟e͟k͟t͟i͟f͟ d͟a͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ t͟e͟r͟p͟e͟n͟u͟h͟i͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ b͟e͟r͟a͟k͟i͟b͟a͟t͟ p͟a͟d͟a͟ p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ t͟e͟r͟s͟e͟b͟u͟t͟ b͟a͟t͟a͟l͟ d͟e͟m͟i͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟.

Terkait syarat keempat “suatu sebab yang tidak terlarang” dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang berbunyi:

• Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Dari bunyi Pasal 1337 KUH Perdata di atas, terdapat gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian atau perikatan dapat dibuat dan diselenggarakan oleh semua orang. Hanya p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟g͟a͟n͟d͟u͟n͟g͟ p͟͟r͟͟e͟͟s͟͟t͟͟a͟͟s͟͟i͟͟ a͟t͟a͟u͟ k͟e͟w͟a͟j͟i͟b͟a͟n͟ p͟a͟d͟a͟ s͟͟͟a͟͟͟l͟͟͟a͟͟͟h͟͟͟ s͟͟a͟͟t͟͟u͟͟ p͟i͟h͟a͟k͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟ U͟͟n͟͟d͟͟a͟͟n͟͟g͟͟-U͟͟n͟͟d͟͟a͟͟n͟͟g͟͟, k͟e͟s͟u͟s͟i͟l͟a͟a͟n͟ d͟a͟n͟ j͟u͟g͟a͟ k͟e͟t͟e͟r͟t͟i͟b͟a͟n͟ u͟m͟u͟m͟ s͟a͟j͟a͟l͟a͟h͟ y͟a͟n͟g͟ d͟͟i͟͟l͟͟a͟͟r͟͟a͟͟n͟͟g͟͟.[⁶]

Merujuk pada penjelasan di atas, maka j͟u͟a͟l͟ b͟e͟l͟i͟ y͟a͟n͟g͟ o͟b͟j͟e͟k͟n͟y͟a͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ v͟i͟d͟e͟o͟ b͟͟o͟͟k͟͟e͟͟p͟͟/v͟i͟d͟e͟o͟ p͟o͟r͟n͟o͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟m͟e͟n͟u͟h͟i͟ s͟y͟a͟r͟a͟t͟ s͟a͟h͟ p͟͟e͟͟r͟͟j͟͟a͟͟n͟͟j͟͟i͟͟a͟͟n͟͟, k͟a͟r͟e͟n͟a͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ s͟u͟a͟t͟u͟ s͟e͟b͟a͟b͟ y͟a͟n͟g͟ t͟͟e͟͟r͟͟l͟͟a͟͟r͟͟a͟͟n͟͟g͟͟. S͟͟e͟͟h͟͟i͟͟n͟͟g͟͟g͟͟a͟͟, p͟e͟r͟j͟a͟n͟j͟i͟a͟n͟ j͟u͟a͟l͟ b͟e͟l͟i͟ b͟a͟t͟a͟l͟ d͟e͟m͟i͟ h͟͟u͟͟k͟͟u͟͟m͟͟.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk penanya.

D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jual Beli Video Porno di Situs Dewasa *yang dibuat oleh Taufan Adi Wijaya, S.H., M.H., C.L.A. *dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 31 Mei 2021. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul* Hukumnya Jual Beli Video Porno di Medsos, pada tanggal 04 Desember 2024. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 29 Maret 2025.

Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.

Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.
👇🏼

Email:
ubklawyer@gmail.com

Telepon/Chat:
089666552118

Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.
👇🏼

https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y

I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.
👇🏼

https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x

🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

About The Author