INDRAMAYU — Pertanyaan:
Bagaimana batasan dan perbedaan suap dan gratifikasi? Terimakasih.
Enah Soenah – Konten Kreator
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ulasan selengkapnya;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Tindak Pidana Suap
Apa itu suap dan contohnya? Sepanjang penelusuran kami pengertian perbuatan suap dapat Anda temukan dalam UU 11/1980 berikut ini.
- Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.[¹]
- Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.[²]
Selain itu, tindak pidana suap juga dapat dikenai hukuman berdasarkan UU 31/1999 dan perubahannya dengan rumusan sebagai berikut.
Pasal 5 UU 20/2001
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau
menjanjikan
sesuatu kepada
pegawai negeri atau
penyelenggara
negara dengan
maksud supaya
pegawai negeri atau
penyelenggara
negara tersebut
berbuat atau tidak
berbuat sesuatu
dalam jabatannya,
yang bertentangan
dengan
kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu
kepada pegawai
negeri atau
penyelenggara
negara karena atau
berhubungan
dengan sesuatu
yang bertentangan
dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak
dilakukan dalam
jabatannya.
- Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 11 UU 20/2001
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Tindak Pidana Gratifikasi
Selanjutnya yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni contoh gratifikasi adalah meliputi p͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟a͟n͟ u͟͟a͟͟n͟͟g͟͟, b͟͟a͟͟r͟͟a͟͟n͟͟g͟͟, r͟a͟b͟a͟t͟ (d͟͟i͟͟s͟͟c͟͟o͟͟u͟͟n͟͟t͟͟), k͟͟o͟͟m͟͟i͟͟s͟͟i͟͟, p͟i͟n͟j͟a͟m͟a͟n͟ t͟a͟n͟p͟a͟ b͟͟u͟͟n͟͟g͟͟a͟͟, t͟i͟k͟e͟t͟ p͟͟e͟͟r͟͟j͟͟a͟͟l͟͟a͟͟n͟͟a͟͟n͟͟, f͟a͟s͟i͟l͟i͟t͟a͟s͟ p͟͟e͟͟n͟͟g͟͟i͟͟n͟͟a͟͟p͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟r͟j͟a͟l͟a͟n͟a͟n͟ w͟͟i͟͟s͟͟a͟͟t͟͟a͟͟, p͟e͟n͟g͟o͟b͟a͟t͟a͟n͟ c͟u͟m͟a͟-c͟u͟m͟a͟ d͟a͟n͟ f͟a͟s͟i͟l͟i͟t͟a͟s͟ l͟͟a͟͟i͟͟n͟͟n͟͟y͟͟a͟͟. Contoh gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan s͟a͟r͟a͟n͟a͟ e͟l͟e͟k͟t͟r͟o͟n͟i͟k͟ a͟t͟a͟u͟ t͟a͟n͟p͟a͟ s͟a͟r͟a͟n͟a͟ e͟͟l͟͟e͟͟k͟͟t͟͟r͟͟o͟͟n͟͟i͟͟k͟͟.[³]
Kapan gratifikasi dinyatakan suap? S͟e͟t͟i͟a͟p͟ g͟r͟a͟t͟i͟f͟i͟k͟a͟s͟i͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ p͟e͟g͟a͟w͟a͟i͟ n͟e͟g͟e͟r͟i͟ a͟t͟a͟u͟ p͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟ n͟e͟g͟a͟r͟a͟ d͟i͟a͟n͟g͟g͟a͟p͟ p͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟a͟n͟ s͟͟u͟͟a͟͟p͟͟, a͟p͟a͟b͟i͟l͟a͟ b͟e͟r͟h͟u͟b͟u͟n͟g͟a͟n͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ j͟a͟b͟a͟t͟a͟n͟n͟y͟a͟ d͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟l͟a͟w͟a͟n͟a͟n͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ k͟͟e͟͟w͟͟a͟͟j͟͟i͟͟b͟͟a͟͟n͟͟ a͟t͟a͟u͟ t͟͟u͟͟g͟͟a͟͟s͟͟n͟͟y͟͟a͟͟. dengan ketentuan sebagai berikut:[⁴]
- yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
Bagaimana sanksi pidananya? Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.[⁵]
Namun ketentuan pidana gratifikasi di atas tidak berlaku, j͟i͟k͟a͟ p͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟ m͟e͟l͟a͟p͟o͟r͟k͟a͟n͟ g͟r͟a͟t͟i͟f͟i͟k͟a͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟t͟e͟r͟i͟m͟a͟n͟y͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ K͟o͟m͟i͟s͟i͟ P͟e͟m͟b͟e͟r͟a͟n͟t͟a͟s͟a͟n͟ T͟i͟n͟d͟a͟k͟ P͟i͟d͟a͟n͟a͟ K͟o͟r͟u͟p͟s͟i͟ (“K͟͟P͟͟K͟͟”), yaitu wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.[⁶]
Berikut contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:[⁷]
- terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
- terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
- terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
- terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi);
- dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
- sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
- dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.
Perbedaan Suap dan Gratifikasi
Jadi, tampak jelas bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Kemudian, dalam suap ada unsur intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam pengambilan kebijakan maupun keputusannya.
Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Prof. Eddy Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menerangkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak meeting of minds pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of minds antara pemberi dan penerima. Meeting of minds merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional.[⁸]
Disarikan dari Gratifikasi dan Suap, Apa sih Bedanya? Beliau mencontohkan, misalnya jika ada seseorang yang datang menemui atasannya untuk minta dipromosikan, lalu orang itu mengiming-imingi sesuatu jika dirinya berhasil dipromosikan. Jika itu terjadi, bisa disebut sebagai perbuatan suap menyuap. Karena ada meeting of minds, terjadi kesepakatan.
Lain halnya jika berdasarkan suatu kewenangan seseorang diangkat dalam suatu jabatan, setelah itu ia datang memberikan sesuatu kepada orang yang mengangkat jabatannya, ini dinamakan gratifikasi, bukan suap menyuap. Karena tidak ada tidak meeting of minds, tidak ada kesepakatan sebelumnya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta ilmu untuk kita semua terkhusus Sdri Enah Soenah (Konten Kreator).
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 23 Desember 2011. Dipublikasikan kedua oleh Hukumonline.com dengan judul Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi, pada tanggal 23 Mei 2023. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 27 Januari 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata u͟n͟t͟u͟k͟ t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum atau Paralegal UBK LAWYERS.
Punya Permasalahan Hukum yang sedang dihadapi? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui E-mail, Chatt atau Tlp langsung ke:
👇👇👇
E-mail:
ubklawyer@gmail.com
Tlp/Chatt:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian K͟e͟l͟u͟a͟r͟g͟a͟ B͟e͟s͟a͟r͟ U͟͟B͟͟K͟͟ L͟͟A͟͟W͟͟Y͟͟E͟͟R͟͟S͟͟. Klik link dibawah.
👇👇👇
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ L͟B͟H͟-U͟M͟A͟R͟ B͟I͟N͟ K͟͟H͟͟A͟͟T͟͟T͟͟A͟͟B͟͟. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.
👇👇👇
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
