DAFTAR ANGGOTA POLRI, GRATIS!

INDRAMAYU — Pertanyaan:
Akhir-akhir ini sedang ramai diberitakan mengenai oknum polisi di Pemalang berinisial Briptu WR yang menipu warga dengan mengiming-imingi anak korban dapat masuk polisi. Dalam aksinya, pelaku mendapatkan uang sebanyak Rp900 juta dan uang tersebut dipakai untuk judi online. Dari pertanyaan tersebut saya terdapat pertanyaan, konsekuensi hukum apa saja sih yang dapat dikenakan oknum polisi tersebut? Lalu bagaimana cara masuk polisi tanpa biaya? Terimakasih.
Madsa’i – Tenajar, Kertasmaya
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ulasan selengkapnya:
Terimakasih atas pertanyaan Anda.

Prinsip Penerimaan Calon Anggota Polisi

Sebelum menjawab inti pertanyaan, perlu Anda ketahui bahwa saat ini seleksi masuk anggota kepolisian diatur di dalam Perkapolri 10/2016. Menurut Pasal 2 Perkapolri 10/2016, prinsip penerimaan calon anggota polisi yaitu:

1. Bersih, penerimaan calon anggota polisi dilakukan secara objektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Transparan, proses penerimaan calon anggota polisi dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, proses dan hasil penerimaan calon anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. Humanis, penerimaan calon anggota polisi dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Patut Anda cermati dari peraturan di atas, bahwa salah satu prinsip penerimaan anggota polisi adalah bersih, b͟e͟b͟a͟s͟ d͟a͟r͟i͟ k͟͟o͟͟r͟͟u͟͟p͟͟s͟͟i͟͟, k͟o͟l͟u͟s͟i͟ d͟a͟n͟ n͟͟e͟͟p͟͟o͟͟t͟͟i͟͟s͟͟m͟͟e͟͟. Oleh karena itu, tindakan membayar Rp900 juta yang dilakukan oleh korban kepada oknum polisi tersebut telah menyalahi prinsip bersih dalam Perkapolri 10/2016.

Jerat Pidana Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi

Dalam praktik sogok menyogok untuk penerimaan calon anggota polisi dapat b͟e͟r͟p͟o͟t͟e͟n͟s͟i͟ d͟i͟k͟e͟n͟a͟i͟ p͟a͟s͟a͟l͟ p͟e͟n͟y͟u͟a͟p͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟d͟a͟p͟a͟t͟ d͟a͟l͟a͟m͟ U͟͟U͟͟ T͟i͟p͟i͟k͟o͟r͟ d͟a͟n͟ p͟͟e͟͟r͟͟u͟͟b͟͟a͟͟h͟͟a͟͟n͟͟n͟͟y͟͟a͟͟. Pelaku penyuapan diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp250 juta orang yang:[¹]

1. memberi atau menjanjikan sesuatu ke pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Adapun, o͟k͟n͟u͟m͟ p͟o͟l͟i͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟ s͟u͟a͟p͟ menurut Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 juga dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku penyuapan sebagaimana disebutkan di atas.

Pemberian uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara diancam dengan hukuman pidana dan yang lebih penting adalah sanksi pidana tersebut dikenakan terhadap pemberi dan penerima suap.

Dengan demikian, jika Anda melakukan penyuapan atau menyogok untuk menjadi anggota polisi, maka baik Anda maupun oknum polisi yang menerima uang tersebut sama-sama terancam pidana penyuapan.

Selain itu, d͟a͟l͟a͟m͟ k͟a͟s͟u͟s͟ y͟a͟n͟g͟ A͟͟n͟͟d͟͟a͟͟ t͟a͟n͟y͟a͟k͟a͟n͟ o͟k͟n͟u͟m͟ p͟o͟l͟i͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟s͟a͟n͟g͟k͟u͟t͟a͟n͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟k͟e͟n͟a͟i͟ s͟a͟n͟k͟s͟i͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟d͟a͟p͟a͟t͟ d͟a͟l͟a͟m͟ P͟a͟s͟a͟l͟ P͟͟e͟͟n͟͟i͟͟p͟͟u͟͟a͟͟n͟͟. Penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[²] yaitu tahun 2026, yang berbunyi:

Pasal 378 KUHP

• Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 492 UU 1/2023

• Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[³]

Pelanggaran Kode Etik Polri

Selain sanksi pidana, P͟o͟l͟i͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟s͟a͟n͟g͟k͟u͟t͟a͟n͟ juga dapat dikenai konsekuensi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (“KEPP”) yaitu norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) dalam melaksanakan tugas dan wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.[⁴]

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perpol 7/2022, pejabat polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

1. etika kenegaraan;
2. etika kelembagaan;
3. etika kemasyarakatan; dan
4. etika kepribadian.

Adapun salah satu larangan terkait dengan etika kelembagaan adalah setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan.[⁵] Larangan tersebut dapat berupa:[⁶]

1. Membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan;
2. Merekayasa hasil tes yang diujikan;
3. Memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu;
4. Meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur;
5. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan;
6. M͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟ i͟͟͟m͟͟͟b͟͟͟a͟͟͟l͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ d͟a͟l͟a͟m͟ p͟r͟o͟s͟e͟s͟ s͟e͟l͟e͟k͟s͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ p͟r͟o͟s͟e͟s͟ p͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟a͟n͟ a͟n͟g͟g͟o͟t͟a͟ P͟o͟l͟r͟i͟ m͟a͟u͟p͟u͟n͟ P͟e͟n͟d͟i͟d͟i͟k͟a͟n͟ P͟͟e͟͟n͟͟g͟͟e͟͟m͟͟b͟͟a͟͟n͟͟g͟͟a͟͟n͟͟. dan
7. M͟e͟n͟a͟w͟a͟r͟k͟a͟n͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ m͟e͟n͟j͟a͟n͟j͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟l͟u͟l͟u͟s͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ p͟e͟s͟e͟r͟t͟a͟ s͟e͟l͟e͟k͟s͟i͟ p͟e͟n͟e͟r͟i͟m͟a͟a͟n͟ a͟n͟g͟g͟o͟t͟a͟ P͟o͟l͟r͟i͟ m͟a͟u͟p͟u͟n͟ P͟e͟n͟d͟i͟d͟i͟k͟a͟n͟ P͟͟͟͟e͟͟͟͟n͟͟͟͟g͟͟͟͟e͟͟͟͟m͟͟͟͟b͟͟͟͟a͟͟͟͟n͟͟͟͟g͟͟͟͟a͟͟͟͟n͟͟͟͟.

Jika dihubungkan dengan kasus yang Anda tanyakan, maka oknum polisi yang bersangkutan sudah melanggar salah satu larangan dalam etika kelembagaan pada KEPP. Pelanggaran ini menyangkut dengan menerima imbalan dalam proses seleksi menjadi anggota Polri maupun pendidikan pengembangan dan menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

Oleh karena itu, oknum polisi tersebut yang melakukan pelanggaran KEPP dapat dikenai sanksi berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif.[⁷] Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi etika dan/atau sanksi administratif dapat Anda temukan pada Pasal 107 s.d. Pasal 111 Perpol 7/2022.

Cara Masuk Polisi Tanpa Biaya

Pada dasarnya untuk m͟e͟n͟g͟i͟k͟u͟t͟i͟ t͟e͟s͟ m͟a͟s͟u͟k͟ P͟o͟l͟i͟s͟i͟ d͟i͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ G͟r͟a͟t͟i͟s͟ sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendaftar menjadi anggota polisi, perlu diperhatikan 3 jenis penerimaan polisi, yaitu:[⁸]

1. Perwira Polri, dengan pangkat Inspektur Polisi Dua dari jalur pendidikan Akademi Polisi dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana;
2. Bintara Polri, dengan pangkat Brigadir Polisi Dua;
3. Tamtama Polri, dengan pangkat Bhayangkara Dua.

Adapun jalur penerimaan anggota Polri terdiri dari jalur:[⁹]

1. jalur umum: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat;
2. jalur talent scouting: penerimaan calon anggota polisi yang memprioritaskan bakat, minat dan potensi yang dibutuhkan Polri;
3. jalur beasiswa: pendaftar minimal lulusan SMA/sederajat dengan beasiswa Polri.

Syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri yaitu:[¹⁰]

1. Warga Negara Indonesia;
2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
5. minimal berusia 18 tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak pernah dipidana dan/atau sedang menjalani proses pemeriksaan karena melakukan kejahatan;
8. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk mendaftar sebagai anggota Polisi, Anda dapat memantau situs Penerimaan Anggota Polri. Situs ini memberikan informasi terkait dengan jenis penerimaan, syarat, serta jadwal penerimaan anggota Polisi. Jika Anda mengikuti alur penerimaan anggota Polri secara legal dan resmi, Anda dapat masuk polisi tanpa biaya.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dijadikan pemahaman untuk kita semua.

Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Konsekuensi Hukum Jika Membayar Suap untuk Jadi Polisi yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 8 April 2013 dan pertama kali dimutakhirkan oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 06 Juni 2022. Dipublikasikan kedua oleh Hukumonline.com dengan judul Jerat Hukum Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi, pada tanggal 21 Januari 2025. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 25 Januari 2025.

Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata u͟n͟t͟u͟k͟ t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum atau Paralegal UBK LAWYERS.

Punya Permasalahan Hukum yang sedang dihadapi? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui E-mail, Chatt atau Tlp langsung ke:
👇👇👇
E-mail:
ubklawyer@gmail.com
Tlp/Chatt:
089666552118

Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian K͟e͟l͟u͟a͟r͟g͟a͟ B͟e͟s͟a͟r͟ U͟͟B͟͟K͟͟ L͟͟A͟͟W͟͟Y͟͟E͟͟R͟͟S͟͟. Klik link dibawah.
👇👇👇

https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y

I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ L͟B͟H͟-U͟M͟A͟R͟ B͟I͟N͟ K͟͟H͟͟A͟͟T͟͟T͟͟A͟͟B͟͟. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.
👇👇👇

https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x

🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

About The Author