
INDRAMAYU, (lintaspanturaindonesia.com) — PERTANYAAN, Apakah data nasabah bank (nama ibu kandung) dapat diubah secara sepihak oleh bank? Apa tujuan pihak bank mengubah data pribadi nasabah? Atas penjelasannya diucapkan terimakasih, untuk UBK Lawyers dan Paralegalnya semoga diberikan kemudahan dalam penanganan berbagai hukum. Aamiin..
Wassalam,
Rastiyah – Mandor Brungut
•••••••••••••••••••••••••••••••••
“INTISARI JAWABAN”
【ℌ𝔲𝔨𝔲𝔪 & 𝔗𝔢𝔨𝔫𝔬𝔩𝔬𝔤𝔦】
𝔅𝔞𝔫𝔨 𝔡𝔞𝔫 𝔭𝔦𝔥𝔞𝔨 𝔱𝔢𝔯𝔞𝔣𝔦𝔩𝔦𝔞𝔰𝔦 𝔭𝔞𝔡𝔞 𝔡𝔞𝔰𝔞𝔯𝔫𝔶𝔞 𝔴𝔞𝔧𝔦𝔟 𝔪𝔢𝔯𝔞𝔥𝔞𝔰𝔦𝔞𝔨𝔞𝔫 𝔦𝔫𝔣𝔬𝔯𝔪𝔞𝔰𝔦 𝔪𝔢𝔫𝔤𝔢𝔫𝔞𝔦 𝔫𝔞𝔰𝔞𝔟𝔞𝔥 𝔭𝔢𝔫𝔶𝔦𝔪𝔭𝔞𝔫, 𝔰𝔞𝔩𝔞𝔥 𝔰𝔞𝔱𝔲𝔫𝔶𝔞 𝔦𝔫𝔣𝔬𝔯𝔪𝔞𝔰𝔦 𝔪𝔢𝔫𝔤𝔢𝔫𝔞𝔦 𝔫𝔞𝔪𝔞 𝔦𝔟𝔲 𝔨𝔞𝔫𝔡𝔲𝔫𝔤 𝔫𝔞𝔰𝔞𝔟𝔞𝔥.
𝔇𝔞𝔩𝔞𝔪 𝔨𝔞𝔰𝔲𝔰 𝔄𝔫𝔡𝔞, 𝔨𝔞𝔪𝔦 𝔟𝔢𝔯𝔭𝔢𝔫𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔱𝔢𝔩𝔞𝔥 𝔱𝔢𝔯𝔧𝔞𝔡𝔦 𝔭𝔢𝔪𝔯𝔬𝔰𝔢𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔱𝔞 𝔭𝔯𝔦𝔟𝔞𝔡𝔦 𝔶𝔞𝔦𝔱𝔲 𝔭𝔢𝔯𝔟𝔞𝔦𝔨𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔪𝔟𝔞𝔯𝔲𝔞𝔫 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦𝔩𝔞𝔨𝔲𝔨𝔞𝔫 𝔭𝔦𝔥𝔞𝔨 𝔟𝔞𝔫𝔨. 𝔘𝔫𝔱𝔲𝔨 𝔪𝔢𝔩𝔞𝔨𝔲𝔨𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔯𝔟𝔞𝔦𝔨𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔪𝔟𝔞𝔯𝔲𝔞𝔫, 𝔭𝔢𝔫𝔤𝔢𝔫𝔡𝔞𝔩𝔦 𝔡𝔞𝔱𝔞 𝔴𝔞𝔧𝔦𝔟 𝔪𝔢𝔪𝔦𝔩𝔦𝔨𝔦 𝔡𝔞𝔰𝔞𝔯 𝔭𝔢𝔪𝔯𝔬𝔰𝔢𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔱𝔞 𝔭𝔯𝔦𝔟𝔞𝔡𝔦. 𝔖𝔞𝔩𝔞𝔥 𝔰𝔞𝔱𝔲𝔫𝔶𝔞 𝔞𝔡𝔞𝔩𝔞𝔥 𝔭𝔢𝔯𝔰𝔢𝔱𝔲𝔧𝔲𝔞𝔫 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔰𝔞𝔥 𝔰𝔢𝔠𝔞𝔯𝔞 𝔢𝔨𝔰𝔭𝔩𝔦𝔰𝔦𝔱 𝔡𝔞𝔯𝔦 𝔰𝔲𝔟𝔧𝔢𝔨 𝔡𝔞𝔱𝔞 𝔭𝔯𝔦𝔟𝔞𝔡𝔦.
𝔏𝔞𝔫𝔱𝔞𝔰, 𝔩𝔞𝔫𝔤𝔨𝔞𝔥 𝔥𝔲𝔨𝔲𝔪 𝔞𝔭𝔞 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔟𝔦𝔰𝔞 𝔡𝔦𝔩𝔞𝔨𝔲𝔨𝔞𝔫 𝔫𝔞𝔰𝔞𝔟𝔞𝔥 𝔧𝔦𝔨𝔞 𝔭𝔦𝔥𝔞𝔨 𝔟𝔞𝔫𝔨 𝔱𝔢𝔩𝔞𝔥 𝔰𝔢𝔠𝔞𝔯𝔞 𝔰𝔢𝔭𝔦𝔥𝔞𝔨 𝔪𝔢𝔫𝔤𝔲𝔟𝔞𝔥 𝔡𝔞𝔱𝔞 𝔫𝔞𝔰𝔞𝔟𝔞𝔥?
𝔓𝔢𝔫𝔧𝔢𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔩𝔢𝔟𝔦𝔥 𝔩𝔞𝔫𝔧𝔲𝔱 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔞𝔠𝔞 𝔲𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔦 𝔟𝔞𝔴𝔞𝔥 𝔦𝔫𝔦.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Kewajiban Menjaga Rahasia Bank
Bank adalah b͟a͟d͟a͟n͟ u͟s͟a͟h͟a͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟n͟g͟h͟i͟m͟p͟u͟n͟ d͟a͟n͟a͟ d͟a͟r͟i͟ m͟a͟s͟y͟a͟r͟a͟k͟a͟t͟ d͟a͟l͟a͟m͟ b͟e͟n͟t͟u͟k͟ s͟i͟m͟p͟a͟n͟a͟n͟ d͟a͟n͟ m͟e͟n͟y͟a͟l͟u͟r͟k͟a͟n͟n͟y͟a͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ m͟a͟s͟y͟a͟r͟a͟k͟a͟t͟ d͟a͟l͟a͟m͟ b͟e͟n͟t͟u͟k͟ k͟r͟e͟d͟i͟t͟ a͟t͟a͟u͟ p͟͟e͟͟m͟͟b͟͟i͟͟a͟͟y͟͟a͟͟a͟͟n͟͟, d͟a͟n͟ d͟a͟p͟a͟t͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ k͟e͟g͟i͟a͟t͟a͟n͟ l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ j͟a͟s͟a͟ k͟e͟u͟a͟n͟g͟a͟n͟ l͟a͟i͟n͟n͟y͟a͟ d͟a͟l͟a͟m͟ r͟a͟n͟g͟k͟a͟ m͟e͟n͟i͟n͟g͟k͟a͟t͟k͟a͟n͟ t͟a͟r͟a͟f͟ h͟i͟d͟u͟p͟ r͟͟a͟͟k͟͟y͟͟a͟͟t͟͟.[¹]
Dalam menyelenggarakan kegiatannya, bank wajib tunduk pada ketentuan mengenai rahasia bank. Yang dimaksud dengan rahasia bank adalah i͟n͟f͟o͟r͟m͟a͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟h͟u͟b͟u͟n͟g͟a͟n͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ k͟e͟t͟e͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ m͟e͟n͟g͟e͟n͟a͟i͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ p͟͟e͟͟n͟͟y͟͟i͟͟m͟͟p͟͟a͟͟n͟͟ d͟a͟r͟i͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ p͟e͟n͟y͟i͟m͟p͟a͟n͟ s͟e͟r͟t͟a͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ i͟n͟v͟e͟s͟t͟o͟r͟ d͟a͟n͟ i͟n͟v͟e͟s͟t͟a͟s͟i͟ d͟a͟r͟i͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ i͟͟n͟͟v͟͟e͟͟s͟͟t͟͟o͟͟r͟͟.[²]
Jadi, pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya.[³]
Kemudian, Pasal 19 ayat (1) POJK 22/2023 juga mengatur hal serupa, bahwa bank yang termasuk pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen atau nasabah bank.
Data nasabah perseorangan yang wajib dijaga kerahasiaan dan keamanannya tersebut mencakup:[⁴]
- nama lengkap;
- nomor induk kependudukan;
- alamat;
- tanggal lahir dan/atau umur;
- nomor telepon;
- nama ibu kandung;
- data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada bank; dan/atau
- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, n͟a͟m͟a͟ i͟b͟u͟ k͟a͟n͟d͟u͟n͟g͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ s͟u͟d͟a͟h͟ s͟e͟m͟e͟s͟t͟i͟n͟y͟a͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ k͟e͟t͟e͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ w͟a͟j͟i͟b͟ d͟i͟r͟a͟h͟a͟s͟i͟a͟k͟a͟n͟ o͟l͟e͟h͟ b͟͟a͟͟n͟͟k͟͟. Lantas, apakah bank berwenang mengubah data nasabah secara sepihak?
Aturan Perubahan Data Nasabah Bank
Data nasabah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Sehingga tunduk pada ketentuan UU PDP dan peraturan pelaksananya PP 33/2026.
Data keuangan pribadi termasuk pada data pribadi yang bersifat spesifik.[⁵] Adapun data keuangan pribadi adalah d͟a͟t͟a͟ t͟e͟n͟t͟a͟n͟g͟ o͟r͟a͟n͟g͟ p͟e͟r͟s͟e͟o͟r͟a͟n͟g͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟i͟d͟e͟n͟t͟i͟f͟i͟k͟a͟s͟i͟ a͟t͟a͟u͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟i͟d͟e͟n͟t͟i͟f͟i͟k͟a͟s͟i͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ t͟e͟r͟s͟e͟n͟d͟i͟r͟i͟ a͟t͟a͟u͟ d͟i͟k͟o͟m͟b͟i͟n͟a͟s͟i͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ i͟n͟f͟o͟r͟m͟a͟s͟i͟ l͟a͟i͟n͟n͟y͟a͟ b͟a͟i͟k͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ l͟a͟n͟g͟s͟u͟n͟g͟ m͟a͟u͟p͟u͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ l͟a͟n͟g͟s͟u͟n͟g͟ m͟e͟l͟a͟l͟u͟i͟ s͟i͟s͟t͟e͟m͟ e͟l͟e͟k͟t͟r͟o͟n͟i͟k͟ a͟t͟a͟u͟ n͟͟o͟͟n͟͟e͟͟l͟͟e͟͟k͟͟t͟͟r͟͟o͟͟n͟͟i͟͟k͟͟.[⁶]
Menurut hemat kami, data nama ibu kandung nasabah juga tergolong sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Pasal 6 ayat (1) huruf g jo. ayat (2) PP 33/2026 menerangkan bahwa data pribadi yang bersifat spesifik salah satunya adalah data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh kementerian atau lembaga. Merujuk pada POJK 22/2023 yang kami jelaskan sebelumnya, n͟a͟m͟a͟ i͟b͟u͟ k͟a͟n͟d͟u͟n͟g͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ d͟i͟t͟e͟t͟a͟p͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ d͟a͟t͟a͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ y͟a͟n͟g͟ w͟a͟j͟i͟b͟ d͟i͟j͟a͟g͟a͟ k͟͟e͟͟r͟͟a͟͟h͟͟a͟͟s͟͟i͟͟a͟͟a͟͟n͟͟n͟͟y͟͟a͟͟.
Dengan demikian, perubahan data nama ibu kandung nasabah oleh pihak bank mengandung unsur perbaikan dan pembaruan yang termasuk perbuatan pemrosesan data pribadi.[⁷] Menurut Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU PDP, sebelum pengendali data pribadi (bank) melakukan pemrosesan data pribadi, wajib terlebih dahulu memiliki dasar pemrosesan data pribadi.
Terdapat beberapa bentuk dasar pemrosesan data pribadi, salah satunya adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi.[⁸]
Persetujuan tersebut dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam yang dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.[⁹] Selain itu, persetujuan harus didapatkan dari subjek data pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.[¹⁰]
Sebelum dilakukan persetujuan, pihak bank wajib menyampaikan informasi kepada nasabah,[¹¹] mengenai:[¹²]
a. legalitas dari
pemrosesan data
pribadi;
b. tujuan
pemrosesan data
pribadi;
c. jenis dan relevansi
data pribadi yang
akan diproses;
d. jangka waktu
retensi dokumen
yang memuat data
pribadi;
e. rincian mengenai
informasi yang
dikumpulkan;
f. jangka waktu
pemrosesan data
pribadi; dan
g. hak subjek data
pribadi.
Di samping itu, tindakan melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi pada dasarnya merupakan hak nasabah selaku subjek data pribadi.[¹³]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perubahan data nasabah seperti nama ibu kandung tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh bank. Pihak bank selaku pengendali data pribadi wajib untuk mendapatkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari nasabah untuk mengubah data pribadi nasabah.
Jerat Hukum Mengubah Data Pribadi Nasabah secara Sepihak
Apabila pihak bank melanggar ketentuan di atas, bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.[¹⁴]
Penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh lembaga dan untuk denda paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.[¹⁵]
Selain itu, pihak bank juga dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 ayat (6) POJK 22/2023, yang berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan
produk dan/atau
layanan dan/atau
kegiatan usaha
untuk sebagian
atau seluruhnya;
c. pembekuan
produk dan/atau
layanan dan/atau
kegiatan usaha
untuk sebagian
atau seluruhnya;
d. pemberhentian
pengurus;
e. denda
administratif;
f. pencabutan izin
produk dan/atau
layanan; dan/atau
g. pencabutan izin
usaha.
Pengenaan sanksi administratif di atas (huruf b s.d. g) dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis.[¹⁶] Lalu, untuk sanksi denda (huruf e) dikenakan paling banyak Rp15 miliar.[¹⁷]
Langkah yang Bisa Ditempuh Nasabah
Apabila pihak bank telah mengubah data ibu kandung nasabah, maka pihak bank wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak pihak bank menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi.[¹⁸] Artinya, A͟n͟d͟a͟ d͟a͟p͟a͟t͟ m͟e͟n͟g͟a͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟m͟o͟h͟o͟n͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ b͟a͟n͟k͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟b͟a͟i͟k͟a͟n͟ d͟a͟t͟a͟ i͟b͟u͟ k͟a͟n͟d͟u͟n͟g͟ A͟͟n͟͟d͟͟a͟͟.
Dalam melakukan kewajibannya tersebut, p͟i͟h͟a͟k͟ b͟a͟n͟k͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ v͟e͟r͟i͟f͟i͟k͟a͟s͟i͟ a͟t͟a͟s͟ p͟e͟l͟a͟k͟s͟a͟n͟a͟a͟n͟ h͟a͟k͟ n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟m͟a͟s͟t͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟s͟e͟s͟u͟a͟i͟a͟n͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ t͟u͟j͟u͟a͟n͟ p͟e͟m͟r͟o͟s͟e͟s͟a͟n͟ d͟a͟t͟a͟ p͟͟r͟͟i͟͟b͟͟a͟͟d͟͟i͟͟.[¹⁹]
Pihak bank melakukan pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi dengan cara mengganti data pribadi awal dengan data pribadi baru setelah permintaan terverifikasi.[²⁰] Jika data pribadi awal tidak dimungkinkan untuk diganti, maka pembaruan dan/atau perbaikan data pribadi dapat dilakukan dengan membuat catatan tambahan.[²¹]
P͟i͟h͟a͟k͟ b͟a͟n͟k͟ w͟a͟j͟i͟b͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟t͟a͟h͟u͟k͟a͟n͟ h͟a͟s͟i͟l͟ p͟e͟m͟b͟a͟r͟u͟a͟n͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ p͟e͟r͟b͟a͟i͟k͟a͟n͟ d͟a͟t͟a͟ p͟r͟i͟b͟a͟d͟i͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ s͟u͟b͟j͟e͟k͟ d͟a͟t͟a͟ p͟r͟i͟b͟a͟d͟i͟ (n͟a͟s͟a͟b͟a͟h͟).[²²]
Demikian jawaban dari kami tentang hukumnya mengubah data nasabah secara sepihak, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terlebih untuk penanya dan Paralegal UBK Lawyers pada khususnya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.
Artikel ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Bolehkah Bank Mengubah Data Nasabah Secara Sepihak? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 Juni 2015, dimutakhirkan pertama kali oleh David Christian, S.H. pada tanggal 13 Oktober 2022, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Muhammad Raihan Nugraha, S.H. pada 21 Januari 2025. Dipublikasikan kedua oleh Hukumonline.com dengan judul Hukumnya Bank Mengubah Data Nasabah secara Sepihak, pada tanggal 10 September 2026. Dan diteruskan oleh UBK Lawyers pada tanggal 09 November 2026M/29 Jumadil Awal 1448H.
📢 Catatan Penting Mengenai Informasi Hukum
Seluruh materi, artikel, dan informasi hukum yang disajikan oleh LBH Umar Bin Khattab disusun semata-mata untuk tujuan edukasi, pembelajaran, dan wawasan umum.
Perlu dipahami bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan fakta dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, informasi umum tidak dapat menggantikan nasihat hukum yang spesifik dan personal. Untuk mendapatkan analisis mendalam serta strategi penanganan yang tepat sesuai dengan kasus Anda, kami sangat menyarankan untuk melakukan konsultasi langsung dengan Tim Pengacara, Konsultan Hukum, atau Paralegal resmi UBK Lawyers.
🆘 Sedang Menghadapi Permasalahan Hukum?
Jangan biarkan keraguan menghambat penyelesaian masalah Anda. Kami siap mendengarkan dan memberikan solusi terbaik. Silakan ajukan pertanyaan atau jadwalkan konsultasi melalui saluran berikut:
📧 Email:
ubklawyer@gmail.com
📞 Telepon / WhatsApp Chat:
0896-6655-2118
🤝 Mari Bergabung dengan Keluarga Besar UBK Lawyers
Dapatkan akses ke komunitas belajar hukum, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional Anda. Klik tautan di bawah untuk bergabung dalam Grup Komunitas kami:
(Link Grup WhatsApp)
👇
https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y
📚 Perkaya Wawasan & Riset Hukum Anda
Ikuti WhatsApp Channel LBH Umar Bin Khattab untuk mendapatkan update terbaru mengenai studi kasus, tips hukum praktis, dan perkembangan regulasi terkini. Jadilah pribadi yang cerdas hukum!
(Link WhatsApp Channel)
👇
https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

