
INDRAMAYU, (lintaspanturaindonesia.com) — PERTANYAAN, Ada kasus apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana perlindungan hukum bagi pasien apabila terjadi kelalaian yang dilakukan apoteker dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kerugian? Atas penjelasannya diucapkan terimakasih, untuk UBK Lawyers serta Paralegalnya semoga semakin gemilang dan sukses dalam menjalankan profesinya. Aamiin..
Wassalam,
Hj. Dr. Ade – RSUD Indramayu
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“INTISARI JAWABAN”
【ℌ𝔲𝔨𝔲𝔪 𝔓𝔢𝔯𝔩𝔦𝔫𝔡𝔲𝔫𝔤𝔞𝔫 𝔎𝔬𝔫𝔰𝔲𝔪𝔢𝔫】
𝔄𝔭𝔬𝔱𝔢𝔨𝔢𝔯 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔪𝔢𝔫𝔡𝔦𝔯𝔦𝔨𝔞𝔫 𝔞𝔭𝔬𝔱𝔢𝔨 𝔡𝔢𝔫𝔤𝔞𝔫 𝔪𝔬𝔡𝔞𝔩 𝔰𝔢𝔫𝔡𝔦𝔯𝔦 𝔡𝔞𝔫/𝔞𝔱𝔞𝔲 𝔪𝔬𝔡𝔞𝔩 𝔡𝔞𝔯𝔦 𝔭𝔢𝔪𝔦𝔩𝔦𝔨 𝔪𝔬𝔡𝔞𝔩 𝔟𝔞𝔦𝔨 𝔭𝔢𝔯𝔬𝔯𝔞𝔫𝔤𝔞𝔫 𝔪𝔞𝔲𝔭𝔲𝔫 𝔭𝔢𝔯𝔲𝔰𝔞𝔥𝔞𝔞𝔫. ℑ𝔫𝔦 𝔪𝔢𝔫𝔲𝔫𝔧𝔲𝔨𝔨𝔞𝔫 𝔟𝔞𝔥𝔴𝔞 𝔞𝔭𝔬𝔱𝔢𝔨𝔢𝔯 𝔟𝔢𝔯𝔱𝔦𝔫𝔡𝔞𝔨 𝔧𝔲𝔤𝔞 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔤𝔞𝔦 𝔭𝔢𝔩𝔞𝔨𝔲 𝔲𝔰𝔞𝔥𝔞 𝔡𝔞𝔫 𝔭𝔞𝔰𝔦𝔢𝔫 𝔟𝔢𝔯𝔱𝔦𝔫𝔡𝔞𝔨 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔤𝔞𝔦 𝔨𝔬𝔫𝔰𝔲𝔪𝔢𝔫, 𝔶𝔞𝔨𝔫𝔦 𝔭𝔢𝔪𝔞𝔨𝔞𝔦 𝔧𝔞𝔰𝔞 𝔩𝔞𝔶𝔞𝔫𝔞𝔫 𝔨𝔢𝔰𝔢𝔥𝔞𝔱𝔞𝔫.
𝔏𝔞𝔫𝔱𝔞𝔰, 𝔞𝔭𝔞 𝔰𝔞𝔫𝔨𝔰𝔦 𝔧𝔦𝔨𝔞 𝔞𝔭𝔬𝔱𝔢𝔨𝔢𝔯 𝔩𝔞𝔩𝔞𝔦 𝔡𝔞𝔩𝔞𝔪 𝔪𝔢𝔪𝔟𝔢𝔯𝔦𝔨𝔞𝔫 𝔯𝔢𝔰𝔢𝔭 𝔬𝔟𝔞𝔱? 𝔏𝔞𝔫𝔤𝔨𝔞𝔥 𝔥𝔲𝔨𝔲𝔪 𝔞𝔭𝔞 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔡𝔦𝔩𝔞𝔨𝔲𝔨𝔞𝔫 𝔭𝔞𝔰𝔦𝔢𝔫?
𝔓𝔢𝔫𝔧𝔢𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔩𝔢𝔟𝔦𝔥 𝔩𝔞𝔫𝔧𝔲𝔱 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔞𝔠𝔞 𝔲𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔦 𝔟𝔞𝔴𝔞𝔥 𝔦𝔫𝔦.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Apa itu Apoteker dan Apotek?
Penting untuk diinformasikan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker adalah s͟a͟r͟j͟a͟n͟a͟ f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟l͟a͟h͟ l͟u͟l͟u͟s͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ a͟p͟o͟t͟e͟k͟e͟r͟ d͟a͟n͟ t͟e͟l͟a͟h͟ m͟e͟n͟g͟u͟c͟a͟p͟k͟a͟n͟ s͟u͟m͟p͟a͟h͟ j͟a͟b͟a͟t͟a͟n͟ a͟p͟o͟t͟e͟k͟e͟r͟ sebagaimana yang diatur dalam PP 51/2009.[¹]
Sedangkan yang dimaksud dengan apotek adalah m͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟k͟a͟n͟
s͟a͟r͟a͟n͟a͟ d͟a͟n͟ s͟a͟l͟a͟h͟ s͟a͟t͟u͟ f͟a͟s͟i͟l͟i͟t͟a͟s͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ k͟͟e͟͟f͟͟a͟͟r͟͟m͟͟a͟͟s͟͟i͟͟a͟͟n͟͟, y͟a͟k͟n͟i͟ s͟a͟r͟a͟n͟a͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟g͟u͟n͟a͟k͟a͟n͟ u͟n͟t͟u͟k͟ m͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟k͟a͟n͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ k͟e͟f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟a͟n͟ d͟i͟ a͟n͟t͟a͟r͟a͟ f͟͟a͟͟s͟͟i͟͟l͟͟i͟͟t͟͟a͟͟s͟͟-f͟͟͟a͟͟͟s͟͟͟i͟͟͟l͟͟͟i͟͟͟t͟͟͟a͟͟͟s͟͟͟ l͟a͟i͟n͟n͟y͟a͟ s͟e͟p͟e͟r͟t͟i͟ i͟n͟s͟t͟a͟l͟a͟s͟i͟ f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟ r͟u͟m͟a͟h͟ s͟͟a͟͟k͟͟i͟͟t͟͟, p͟͟u͟͟s͟͟k͟͟e͟͟s͟͟m͟͟a͟͟s͟͟, k͟͟l͟͟i͟͟n͟͟i͟͟k͟͟, t͟o͟k͟o͟ o͟͟b͟͟a͟͟t͟͟, a͟t͟a͟u͟ p͟r͟a͟k͟t͟i͟k͟ b͟͟e͟͟r͟͟s͟͟a͟͟m͟͟a͟͟.[²]
Standar Pelayanan Kefarmasian
Pada prinsipnya, tugas apoteker adalah menjalankan praktek kefarmasian. Pada fasilitas pelayanan kefarmasian ini, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Di samping itu, penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker.[³]
Jadi, terkait pertanyaan Anda soal pemberian obat dari apoteker kepada pasien, ada standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh apoteker yang bersangkutan. Standar pelayanan ini tertuang dalam Permenkes 73/2016. Standar pelayanan kefarmasian adalah t͟o͟l͟a͟k͟ u͟k͟u͟r͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟p͟e͟r͟g͟u͟n͟a͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟e͟d͟o͟m͟a͟n͟ b͟a͟g͟i͟ t͟e͟n͟a͟g͟a͟ k͟e͟f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟a͟n͟ d͟a͟l͟a͟m͟ m͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟k͟a͟n͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ k͟͟e͟͟f͟͟a͟͟r͟͟m͟͟a͟͟s͟͟i͟͟a͟͟n͟͟.[⁴]
Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu:[⁵]
- pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- pelayanan farmasi klinik.
Apoteker sebagai Pelaku Usaha
Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.[⁶] Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi di antara keduanya adalah hubungan pelaku usaha dan konsumen yang dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen.
Terkait pertanyaan Anda soal kelalaian dalam memberikan obat, s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟e͟l͟a͟k͟u͟ u͟͟s͟͟a͟͟h͟͟a͟͟, a͟p͟o͟t͟e͟k͟e͟r͟ s͟a͟l͟a͟h͟ s͟a͟t͟u͟n͟y͟a͟ d͟i͟l͟a͟r͟a͟n͟g͟ u͟n͟t͟u͟k͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟m͟e͟n͟u͟h͟i͟ a͟t͟a͟u͟ t͟i͟d͟a͟k͟ s͟e͟s͟u͟a͟i͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ s͟t͟a͟n͟d͟a͟r͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟p͟e͟r͟s͟y͟a͟r͟a͟t͟k͟a͟n͟ d͟a͟n͟ k͟e͟t͟e͟n͟t͟u͟a͟n͟ p͟e͟r͟a͟t͟u͟r͟a͟n͟ p͟͟͟e͟͟͟r͟͟͟u͟͟͟n͟͟͟d͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟-u͟͟͟n͟͟͟d͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟g͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟.[⁷] Jika pelaku usaha melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.[⁸]
Pemberian Obat oleh Apoteker
Standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan obat. S͟e͟c͟a͟r͟a͟ u͟͟m͟͟u͟͟m͟͟, s͟t͟a͟n͟d͟a͟r͟-s͟t͟a͟n͟d͟a͟r͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ k͟e͟f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟a͟n͟ i͟t͟u͟ a͟n͟t͟a͟r͟a͟ l͟a͟i͟n͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟:[⁹]
- Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah p͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟a͟n͟ i͟n͟f͟o͟r͟m͟a͟s͟i͟ o͟b͟a͟t͟ dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
- Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi m͟a͟s͟a͟l͟a͟h͟ t͟e͟r͟k͟a͟i͟t͟ o͟b͟a͟t͟ (drug related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (sociopharmacoeconomy).
Sedangkan secara khusus, terkait pemberian obat, s͟t͟a͟n͟d͟a͟r͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ k͟e͟f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟a͟n͟ a͟t͟a͟u͟ y͟a͟n͟g͟ k͟h͟u͟s͟u͟s͟n͟y͟a͟ d͟i͟k͟e͟n͟a͟l͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟e͟l͟a͟y͟a͟n͟a͟n͟ f͟a͟r͟m͟a͟s͟i͟ k͟l͟i͟n͟i͟k͟ y͟a͟n͟g͟ w͟a͟j͟i͟b͟ d͟i͟p͟a͟t͟u͟h͟i͟ a͟p͟o͟t͟e͟k͟e͟r͟ a͟d͟a͟l͟a͟h͟ mencakup:[¹⁰]
- pengkajian dan pelayanan resep;
- dispensing;
- Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- konseling;
- pelayanan kefarmasian di rumah (home pharmacy care);
- Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan
- Monitoring Efek Samping Obat (MESO).
Dari sejumlah pelayanan farmasi klinik di atas, inilah hal-hal yang wajib dilakukan apoteker setelah penyiapan obat dan menyerahkan obat kepada pasien.[¹¹]
- Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep).
- Memanggil nama dan nomor tunggu pasien.
- Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien.
- Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat.
- Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain.
- Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil.
- Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya.
- Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker (apabila diperlukan).
- Menyimpan resep pada tempatnya.
- Apoteker membuat catatan pengobatan pasien.
Hal-hal di atas dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah apoteker tersebut benar-benar melalaikan kewajibannya dalam pemberian obat kepada pasien atau tidak.
Di samping itu, praktik profesi apoteker juga mengacu pada Kode Etik Apoteker Indonesia dan apabila apoteker lalai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya, ia dapat dikenakan sanksi. Adapun Pasal 9 Kode Etik Apoteker Indonesia berbunyi:
- Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
Apabila apoteker dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran kode etik ini, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya yaitu Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.[¹²]
Adapun k͟r͟i͟t͟e͟r͟i͟a͟ p͟e͟l͟a͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟n͟ e͟t͟i͟k͟a͟ d͟i͟l͟i͟h͟a͟t͟ d͟a͟r͟i͟ u͟n͟s͟u͟r͟ k͟e͟l͟a͟l͟a͟i͟a͟n͟ k͟a͟r͟e͟n͟a͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ s͟e͟s͟u͟a͟t͟u͟ y͟a͟n͟g͟ s͟e͟h͟a͟r͟u͟s͟n͟y͟a͟ d͟͟͟i͟͟͟l͟͟͟a͟͟͟k͟͟͟u͟͟͟k͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟.[¹³] Dalam hal ini adalah kelalaian apoteker dalam memeriksa kembali resep obat.
Langkah Hukum Jika Pasien Dirugikan atas Apoteker yang Lalai
Pasien dapat mengadukan ke Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) melalui Majelis Etik dan Disiplik Apoteker Indonesia (MEDAI) dengan dasar sengketa kefarmasian yakni ketidaksepahaman antara pihak apoteker dengan pasien.[¹⁴]
Selain itu, p͟a͟s͟i͟e͟n͟ y͟a͟n͟g͟ d͟i͟r͟u͟g͟i͟k͟a͟n͟ d͟a͟p͟a͟t͟ m͟e͟l͟a͟p͟o͟r͟k͟a͟n͟ a͟p͟o͟t͟e͟k͟e͟r͟ y͟a͟n͟g͟ b͟e͟r͟s͟a͟n͟g͟k͟u͟t͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ p͟i͟h͟a͟k͟ b͟e͟r͟w͟a͟j͟i͟b͟ u͟n͟t͟u͟k͟ d͟i͟p͟r͟o͟s͟e͟s͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ a͟t͟a͟u͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ g͟u͟g͟a͟t͟a͟n͟ p͟a͟d͟a͟ B͟a͟d͟a͟n͟ P͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟s͟a͟i͟a͟n͟ S͟e͟n͟g͟k͟e͟t͟a͟ K͟o͟n͟s͟u͟m͟e͟n͟ (“B͟P͟S͟K͟”), yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen,[¹⁵] yang tugas dan wewenangnya antara lain:[¹⁶]
- melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase;
- menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
Demikian jawaban dari kami perihal langkah hukum atas apoteker yang lalai, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terlebih untuk penanya dan Paralegal UBK Lawyers pada khususnya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
R͟e͟f͟e͟r͟e͟n͟s͟i͟:
- Kode Etik Apoteker Indonesia, diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB;
- Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia Ikatan Apoteker Indonesia diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 17.30 WIB.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Jika Apoteker Lalai Memberi Obat kepada Pasien yang dipublikasikan pertama kali pada 2 Juli 2015. Kemudian dimutakhirkan pertama kali pada Rabu 22 September 2021. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien, pada tanggal 18 Oktober 2022. Dan diteruskan oleh UBK Lawyers pada tanggal 16 November 2026M/05 Jumadil Akhir 1448H.
📢 Catatan Penting Mengenai Informasi Hukum
Seluruh materi, artikel, dan informasi hukum yang disajikan oleh LBH Umar Bin Khattab disusun semata-mata untuk tujuan edukasi, pembelajaran, dan wawasan umum.
Perlu dipahami bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan fakta dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, informasi umum tidak dapat menggantikan nasihat hukum yang spesifik dan personal. Untuk mendapatkan analisis mendalam serta strategi penanganan yang tepat sesuai dengan kasus Anda, kami sangat menyarankan untuk melakukan konsultasi langsung dengan Tim Pengacara, Konsultan Hukum, atau Paralegal resmi UBK Lawyers.
🆘 Sedang Menghadapi Permasalahan Hukum?
Jangan biarkan keraguan menghambat penyelesaian masalah Anda. Kami siap mendengarkan dan memberikan solusi terbaik. Silakan ajukan pertanyaan atau jadwalkan konsultasi melalui saluran berikut:
📧 Email:
ubklawyer@gmail.com
📞 Telepon / WhatsApp Chat:
0896-6655-2118
🤝 Mari Bergabung dengan Keluarga Besar UBK Lawyers
Dapatkan akses ke komunitas belajar hukum, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional Anda. Klik tautan di bawah untuk bergabung dalam Grup Komunitas kami:
(Link Grup WhatsApp)
👇
https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y
📚 Perkaya Wawasan & Riset Hukum Anda
Ikuti WhatsApp Channel LBH Umar Bin Khattab untuk mendapatkan update terbaru mengenai studi kasus, tips hukum praktis, dan perkembangan regulasi terkini. Jadilah pribadi yang cerdas hukum!
(Link WhatsApp Channel)
👇
https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

