
INDRAMAYU, (lintaspantursindonesia.com) — PERTANYAAN, Bagaimana prosedur informasi publik di lingkungan pengadilan, apakah kita harus membayar sejumlah uang kepada petugas pengadilan untuk meminta putusan? Berapa biaya panjar perceraian? Siapa yang berkewajiban membayar biaya perkara persidangan? Atas pencerahannya diucapkan terimakasih, untuk UBK Lawyers dan Paralegalnya semoga diberikan kelancaran rezeki dan keselamatan dunia-akhirat. Aamiin..
Wassalam,
Yerrie-Crew Kumpul Tumpeng
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
“INTISARI JAWABAN”
【ℑ𝔩𝔪𝔲 ℌ𝔲𝔨𝔲𝔪】
𝔓𝔲𝔱𝔲𝔰𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔫𝔤𝔞𝔡𝔦𝔩𝔞𝔫 𝔪𝔢𝔯𝔲𝔭𝔞𝔨𝔞𝔫 𝔦𝔫𝔣𝔬𝔯𝔪𝔞𝔰𝔦 𝔭𝔲𝔟𝔩𝔦𝔨 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔱𝔢𝔯𝔰𝔢𝔡𝔦𝔞 𝔡𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔡𝔦𝔞𝔨𝔰𝔢𝔰 𝔬𝔩𝔢𝔥 𝔪𝔞𝔰𝔶𝔞𝔯𝔞𝔨𝔞𝔱 𝔰𝔢𝔱𝔦𝔞𝔭 𝔰𝔞𝔞𝔱. 𝔖𝔢𝔥𝔦𝔫𝔤𝔤𝔞 𝔪𝔞𝔰𝔶𝔞𝔯𝔞𝔨𝔞𝔱 𝔭𝔞𝔡𝔞 𝔡𝔞𝔰𝔞𝔯𝔫𝔶𝔞 𝔟𝔢𝔯𝔥𝔞𝔨 𝔲𝔫𝔱𝔲𝔨 𝔪𝔢𝔪𝔭𝔢𝔯𝔬𝔩𝔢𝔥 𝔭𝔲𝔱𝔲𝔰𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔫𝔤𝔞𝔡𝔦𝔩𝔞𝔫.
𝔏𝔞𝔫𝔱𝔞𝔰, 𝔞𝔭𝔞𝔨𝔞𝔥 𝔭𝔢𝔯𝔩𝔲 𝔪𝔢𝔪𝔟𝔞𝔶𝔞𝔯 𝔲𝔫𝔱𝔲𝔨 𝔪𝔢𝔫𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱𝔨𝔞𝔫 𝔭𝔲𝔱𝔲𝔰𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔫𝔤𝔞𝔡𝔦𝔩𝔞𝔫? ℌ𝔞𝔩 𝔦𝔱𝔲 𝔱𝔢𝔯𝔤𝔞𝔫𝔱𝔲𝔫𝔤 𝔞𝔭𝔞𝔨𝔞𝔥 𝔰𝔞𝔩𝔦𝔫𝔞𝔫 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔡𝔦𝔟𝔲𝔱𝔲𝔥𝔨𝔞𝔫 𝔱𝔢𝔯𝔰𝔢𝔟𝔲𝔱 𝔟𝔢𝔯𝔟𝔢𝔫𝔱𝔲𝔨 𝔦𝔫𝔣𝔬𝔯𝔪𝔞𝔰𝔦 𝔢𝔩𝔢𝔨𝔱𝔯𝔬𝔫𝔦𝔨 𝔞𝔱𝔞𝔲 𝔡𝔞𝔩𝔞𝔪 𝔟𝔢𝔫𝔱𝔲𝔨 𝔠𝔢𝔱𝔞𝔨.
𝔓𝔢𝔫𝔧𝔢𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔩𝔢𝔟𝔦𝔥 𝔩𝔞𝔫𝔧𝔲𝔱 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔞𝔠𝔞 𝔲𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔦 𝔟𝔞𝔴𝔞𝔥 𝔦𝔫𝔦.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Putusan Pengadilan sebagai Informasi Publik
P͟u͟t͟u͟s͟a͟n͟ p͟e͟n͟g͟a͟d͟i͟l͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟l͟a͟h͟ b͟e͟r͟k͟e͟k͟u͟a͟t͟a͟n͟ h͟u͟k͟u͟m͟ t͟e͟t͟a͟p͟ d͟i͟k͟a͟t͟e͟g͟o͟r͟i͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ i͟n͟f͟o͟r͟m͟a͟s͟i͟ p͟u͟b͟l͟i͟k͟ y͟a͟n͟g͟ t͟e͟r͟s͟e͟d͟i͟a͟ d͟a͟n͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟a͟k͟s͟e͟s͟ o͟l͟e͟h͟ m͟a͟s͟y͟a͟r͟a͟k͟a͟t͟ s͟e͟t͟i͟a͟p͟ s͟͟͟a͟͟͟a͟͟͟t͟͟͟.[¹] Di dalam Butir I angka 5 Lampiran I Keputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 diterangkan bahwa:
- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Selanjutnya, Butir II huruf A angka 2 Lampiran I Keputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan bahwa setiap orang berhak:
a. melihat dan
mengetahui
informasi publik;
b. menghadiri
pertemuan
publik yang
diselenggarakan
oleh pengadilan
guna
memperoleh
informasi publik;
c. mendapatkan
salinan
informasi publik
melalui
permohonan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; dan/
atau
d. menyebarluaskan
informasi publik
sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan.
Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan?
Oleh karena itu, pengadilan wajib memberikan akses atas putusan pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 52A UU 49/2009, bahwa:
- Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Lalu, apakah untuk mendapatkan putusan pengadilan dikenakan sejumlah biaya? Dalam hal ini, Butir IV huruf E angka 2 Lampiran I Keputusan MA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 menjelaskan tentang biaya perolehan salinan informasi yaitu:
1) Informasi Elektronik d͟i͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ t͟a͟n͟p͟a͟ b͟͟i͟͟a͟͟y͟͟a͟͟/s͟e͟c͟a͟r͟a͟ c͟͟u͟͟m͟͟a͟͟-c͟͟u͟͟m͟͟a͟͟; dan
2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan b͟i͟a͟y͟a͟ y͟a͟n͟g͟ m͟e͟l͟i͟p͟u͟t͟i͟ b͟i͟a͟y͟a͟ p͟e͟n͟g͟g͟a͟n͟d͟a͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟i͟a͟y͟a͟ t͟r͟a͟n͟s͟p͟o͟r͟t͟a͟s͟i͟ jika menggunakan sarana berbayar.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda apakah harus membayar biaya ketika ingin mendapatkan putusan pengadilan, hal itu tergantung apakah putusan berbentuk informasi elektronik atau cetak yang harus digandakan dan dikirimkan melalui sarana berbayar. Jika berbentuk informasi elektronik, maka gratis. Untuk putusan dalam bentuk cetak maka dikenai biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan kedua Anda mengenai biaya perkara perceraian dan berapa biaya panjar perkara perceraian, maka hal itu tergantung pada pengadilan mana permohonan atau gugatan cerai itu diajukan. Anda membaca ulasan lengkapnya dalam artikel Biaya Gugat Cerai dari Pihak Istri Terbaru.
Kemudian, berkenaan dengan biaya perkara pidana, dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, t͟i͟d͟a͟k͟ d͟i͟a͟t͟u͟r͟ b͟e͟s͟a͟r͟a͟n͟ b͟i͟a͟y͟a͟ y͟a͟n͟g͟ h͟a͟r͟u͟s͟ d͟͟i͟͟k͟͟e͟͟l͟͟u͟͟a͟͟r͟͟k͟͟a͟͟n͟͟. Namun, Pasal 273 UU 20/2025 menyatakan bahwa:
- Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Jika terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara.
Artinya, siapa berkewajiban membayar biaya perkara persidangan pidana ditentukan pada putusan pengadilan, apakah memutus pidana atau bebas/lepas kepada terdakwa, kecuali jika terdapat permohonan pembebasan biaya perkara.
Sepanjang penelusuran kami, terdapat ketentuan biaya perkara pidana yang merujuk pada Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 yang masih berlaku pada saat artikel ini dipublikasikan, menjelaskan bahwa:
- Biaya perkara minimal Rp500 dan maksimal Rp10 ribu;
- Dari biaya Rp10 ribu tersebut, pengadilan negeri dapat membebankan Rp7.500 dan bagi pengadilan tinggi Rp2.500.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terlebih untuk penanya dan Paralegal UBK Lawyers pada khususnya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Artikel ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Biaya yang Dikenakan untuk Mendapat Putusan Pengadilan? *yang dibuat oleh Adi Condro Bawono, S.H., M.H. *dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Maret 2012. Dipublikasikan kedua oleh “..Hukumonline.com..” dengan judul* Adakah Biaya untuk Memperoleh Putusan Pengadilan? Pada tanggal 04 Mei 2026. Dan diteruskan oleh UBK Lawyers pada tanggal 11 November 2026M/01 Jumadil Akhir 1448H.
📢 Catatan Penting Mengenai Informasi Hukum
Seluruh materi, artikel, dan informasi hukum yang disajikan oleh LBH Umar Bin Khattab disusun semata-mata untuk tujuan edukasi, pembelajaran, dan wawasan umum.
Perlu dipahami bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan fakta dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, informasi umum tidak dapat menggantikan nasihat hukum yang spesifik dan personal. Untuk mendapatkan analisis mendalam serta strategi penanganan yang tepat sesuai dengan kasus Anda, kami sangat menyarankan untuk melakukan konsultasi langsung dengan Tim Pengacara, Konsultan Hukum, atau Paralegal resmi UBK Lawyers.
🆘 Sedang Menghadapi Permasalahan Hukum?
Jangan biarkan keraguan menghambat penyelesaian masalah Anda. Kami siap mendengarkan dan memberikan solusi terbaik. Silakan ajukan pertanyaan atau jadwalkan konsultasi melalui saluran berikut:
📧 Email:
ubklawyer@gmail.com
📞 Telepon / WhatsApp Chat:
0896-6655-2118
🤝 Mari Bergabung dengan Keluarga Besar UBK Lawyers
Dapatkan akses ke komunitas belajar hukum, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional Anda. Klik tautan di bawah untuk bergabung dalam Grup Komunitas kami:
(Link Grup WhatsApp)
👇
https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y
📚 Perkaya Wawasan & Riset Hukum Anda
Ikuti WhatsApp Channel LBH Umar Bin Khattab untuk mendapatkan update terbaru mengenai studi kasus, tips hukum praktis, dan perkembangan regulasi terkini. Jadilah pribadi yang cerdas hukum!
(Link WhatsApp Channel)
👇
https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

