JAKARTA– Kementerian Pertanian (Kementan) menurunkan harga eceran tertinggi (HET) untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.
Berdasarkan keputusan itu, pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram (kg), pupuk nitrogen fosfor kalium (NPK) dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per-kg, sedangkan NPK kakao turun dari Rp 3.300 menjadi Rp 2.640 per-kg. Selain itu, pupuk zwavelzure ammoniak (ZA) khusus tebu juga turun dari Rp 1.700 menjadi Rp 1.360 per-kg, dan pupuk organik dari Rp 800 menjadi Rp 640 per kg.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan hasil pertanian nasional karena diproyeksikan menyasar lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani dan keluarganya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar pupuk dapat diakses petani dengan harga terjangkau dan distribusi yang tepat sasaran. “Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk.
Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Kementan bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) segera melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola distribusi.
Saat ini, pemerintah menerapkan sistem distribusi langsung dari pabrik ke petani, menyederhanakan proses penyaluran, serta memperketat pengawasan dari hulu ke hilir. “Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama badan usaha milik negara (BUMN) pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu,” ucap Amran.
Ia menegaskan, penurunan harga pupuk menjadi bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo dan pemerintah kepada petani.
Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menargetkan harga yang lebih murah, tetapi juga sistem distribusi yang lebih efisien. “Melalui harga pupuk yang lebih terjangkau dan sistem distribusi yang lebih efisien, kami berharap musim tanam kali ini dapat menjadi awal dari peningkatan produksi pangan yang signifikan, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia menuju kedaulatan dan kemandirian pangan nasional,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementan, produksi padi gabah kering giling (GKG) meningkat 12,62 persen menjadi 57,60 juta ton atau setara dengan 33,19 juta ton beras, naik 3,72 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, menurut United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024–2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton. Adapun Food and Agriculture Organization (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia akan meningkat menjadi 35,6 juta ton pada musim tanam 2025–2026.
Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, termasuk subsidi pupuk dan perbaikan sistem distribusi, memberikan dampak nyata terhadap terhadap peningkatan produksi pangan nasional.
Pemerintah optimistis, kebijakan ini akan semakin memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia ke depan. Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen disambut antusias oleh para petani di berbagai daerah. Para petani merasa optimistis dalam menyiapkan lahan dan kebutuhan produksi menjelang musim tanam Oktober–Maret.
Salah satu dampaknya dirasakan oleh petani muda asal Desa Kapringan, Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Jejen (31). Ia mengatakan bahwa penurunan harga pupuk ini merupakan angin segar bagi regenerasi petani di Indonesia
Menurut Jejen, langkah strategis pemerintah akan menarik lebih banyak anak muda untuk kembali ke sawah. “Kami yang baru mulai bertani merasa lebih optimistis. Kalau pupuk lebih murah, maka modal kerja juga turun. Ini bisa menarik anak-anak muda lain untuk kembali ke sawah,” ucapnya.
Jejen juga mengapresiasi pemerintah atas keberaniannya mengambil keputusan tersebut tepat di satu tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai, kebijakan ini bukan soal angka, tetapi juga menunjukkan keberpihakan negara yang nyata terhadap para petani.
“Harga pupuk ini terakhir turun secara signifikan puluhan tahun lalu. Kebijakan ini tepat waktu dan menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada petani,” kata Jejen.
(Taryam/Rls)
About The Author
