INDRAMAYU — Pertanyaan:
Apakah ada hukumnya untuk jalan yang rusak dan jika kita jatuh, apakah kita bisa menuntut ke dinas terkait? Jalan rusak tanggung jawab siapa? Dan ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Terimakasih.
Kasdiwan (siwul) – Tinumpuk.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
“Intisari Jawaban
ᴾᵉᵐᵉʳⁱⁿᵗᵃʰ ᵖᵘˢᵃᵗ ᵈᵃⁿ/ᵃᵗᵃᵘ ᵖᵉᵐᵉʳⁱⁿᵗᵃʰ ᵈᵃᵉʳᵃʰ ˢᵉᵇᵃᵍᵃⁱ ᵖᵉⁿʸᵉˡᵉⁿᵍᵍᵃʳᵃ ʲᵃˡᵃⁿ ʰᵃʳᵘˢ ˢᵉᵍᵉʳᵃ ᵐᵉᵐᵖᵉʳᵇᵃⁱᵏⁱ ʲᵃˡᵃⁿ ᵃᵗᵃᵘ ᵐᵉᵐᵇᵉʳⁱᵏᵃⁿ ᵗᵃⁿᵈᵃ ʲⁱᵏᵃ ᵃᵈᵃ ʲᵃˡᵃⁿ ʳᵘˢᵃᵏ ᵃᵖᵃᵇⁱˡᵃ ᵇᵉˡᵘᵐ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᵈⁱˡᵃᵏᵘᵏᵃⁿ ᵖᵉʳᵇᵃⁱᵏᵃⁿ ʲᵃˡᵃⁿ.
ᴮᵉʳᵈᵃˢᵃʳᵏᵃⁿ ᵏᵉᵗᵉⁿᵗᵘᵃⁿ ᵁᵁ ᴸᴸᴬᴶ ᵗᵉʳᵈᵃᵖᵃᵗ ᵃⁿᶜᵃᵐᵃⁿ ᵖⁱᵈᵃⁿᵃ ᵇᵃᵍⁱ ˢᵉᵗⁱᵃᵖ ᵖᵉⁿʸᵉˡᵉⁿᵍᵍᵃʳᵃ ʲᵃˡᵃⁿ ʸᵃⁿᵍ ᵗⁱᵈᵃᵏ ᵈᵉⁿᵍᵃⁿ ˢᵉᵍᵉʳᵃ ᵈᵃⁿ ᵖᵃᵗᵘᵗ ᵐᵉᵐᵖᵉʳᵇᵃⁱᵏⁱ ʲᵃˡᵃⁿ ʸᵃⁿᵍ ʳᵘˢᵃᵏ ʸᵃⁿᵍ ᵐᵉⁿᵍᵃᵏⁱᵇᵃᵗᵏᵃⁿ ᵏᵉᶜᵉˡᵃᵏᵃᵃⁿ ˡᵃˡᵘ ˡⁱⁿᵗᵃˢ. ᴸᵃˡᵘ, ᵏᵉᵐᵃⁿᵃ ᵐᵉⁿᵍᵍᵘᵍᵃᵗ ʲⁱᵏᵃ ᶜᵉˡᵃᵏᵃ ᵏᵃʳᵉⁿᵃ ʲᵃˡᵃⁿ ʳᵘˢᵃᵏ?
ᴾᵉⁿʲᵉˡᵃˢᵃⁿ ˡᵉᵇⁱʰ ˡᵃⁿʲᵘᵗ ᵈᵃᵖᵃᵗ ᴬⁿᵈᵃ ᵇᵃᶜᵃ ᵘˡᵃˢᵃⁿ ᵈⁱᵇᵃʷᵃʰ ⁱⁿⁱ.
Ulasan selengkapnya;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Penyelenggaraan Jalan
Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jalan dan pihak yang terkait di dalamnya. Menurut Pasal 1 angka 5 PP 34/2006:
- Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
Sementara, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, Pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.[¹] Dapat dipahami bahwa p͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟ j͟a͟l͟a͟n͟ m͟͟e͟͟l͟͟a͟͟k͟͟s͟͟a͟͟n͟͟a͟͟k͟͟a͟͟n͟͟ f͟u͟n͟g͟s͟i͟ d͟a͟r͟i͟ p͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟a͟n͟ j͟͟a͟͟l͟͟a͟͟n͟͟.
Lalu apakah definisi dari jalan? Pasal 1 angka 12 UU LLAJ menjelaskan:
- Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.[²] Selanjutnya gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan disebut lalu lintas yang merupakan salah satu bagian dari lalu lintas dan angkutan jalan (“LLAJ”)[³].
LLAJ berdasarkan Pasal 3 UU LLAJ diselenggarakan dengan tujuan:
- terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Penyelenggaraan LLAJ dilakukan secara terkoordinasi, di antaranya dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:[⁴]
- urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.
Wewenang Penyelenggaraan Jalan
Perlu dipahami bahwa wewenang penyelenggaraan jalan ada pada:[⁵]
- Pemerintah pusat, adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, meliputi jalan secara umum dan jalan nasional.
- Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, meliputi jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.[⁶]
Penyelenggaraan jalan provinsi oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Sementara penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.[⁷]
Diperinci lagi bahwa pemerintah dalam wewenangnya untuk penyelenggaraan jalan secara umum meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai kebijakan nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[⁸]
Adapun yang menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan jalan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (“PUPR”) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a Perpres 27/2020.
Sanksi Pidana Jika Terjadi Kecelakaan karena Jalan Rusak
Terkait dengan jalan rusak tanggung jawab siapa? Terdapat dua hal yang harus dilakukan penyelenggara jalan berdasarkan Pasal 24 UU LLAJ, yakni:
- Penyelenggara jalan w͟a͟j͟i͟b͟ s͟e͟g͟e͟r͟a͟ m͟e͟m͟p͟e͟r͟b͟a͟i͟k͟i͟ j͟a͟l͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ r͟u͟s͟a͟k͟ yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- Penyelenggara jalan w͟a͟j͟i͟b͟ m͟e͟m͟b͟e͟r͟i͟ t͟a͟n͟d͟a͟ a͟t͟a͟u͟ r͟a͟m͟b͟u͟ p͟a͟d͟a͟ j͟a͟l͟a͟n͟ y͟a͟n͟g͟ r͟͟u͟͟s͟͟a͟͟k͟͟, j͟i͟k͟a͟ b͟e͟l͟u͟m͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟b͟a͟i͟k͟a͟n͟ j͟͟a͟͟l͟͟a͟͟n͟͟, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, itu artinya tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
Perlu diketahui bahwa menurut Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ, apabila penyelenggara jalan yaitu pemerintah pusat/pemerintah daerah tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan k͟o͟r͟b͟a͟n͟ l͟u͟k͟a͟ r͟i͟n͟g͟a͟n͟ d͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟/a͟͟t͟͟a͟͟u͟͟ k͟e͟r͟u͟s͟a͟k͟a͟n͟ k͟e͟n͟d͟a͟r͟a͟a͟n͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ b͟a͟r͟a͟n͟g͟ dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp12 juta.
Jika karena kerusakan jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.[⁹] Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.[¹⁰]
Sedangkan bagi penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki dipidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1,5 juta.[¹¹]
S͟a͟n͟k͟s͟i͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ d͟i͟a͟t͟a͟s͟ m͟e͟r͟u͟p͟a͟k͟a͟n͟ h͟a͟l͟ y͟a͟n͟g͟ w͟a͟j͟i͟b͟ d͟i͟p͟e͟r͟h͟a͟t͟i͟k͟a͟n͟ o͟l͟e͟h͟ p͟e͟n͟y͟e͟l͟e͟n͟g͟g͟a͟r͟a͟ j͟a͟l͟a͟n͟ y͟a͟i͟t͟u͟ p͟e͟m͟e͟r͟i͟n͟t͟a͟h͟ p͟u͟s͟a͟t͟ d͟͟a͟͟n͟͟/a͟t͟a͟u͟ p͟e͟m͟e͟r͟i͟n͟t͟a͟h͟ d͟a͟e͟r͟a͟h͟ atas kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan jalan yang rusak.
Menggugat Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah harus melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki jalan atau memberikan tanda terhadap jalan rusak apabila belum dapat dilakukan perbaikan jalan. Jika tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut, menurut pandangan kami, pemerintah d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟k͟a͟t͟e͟g͟o͟r͟i͟k͟a͟n͟ t͟e͟l͟a͟h͟ m͟e͟l͟a͟k͟u͟k͟a͟n͟ P͟e͟r͟b͟u͟a͟t͟a͟n͟ M͟e͟l͟a͟w͟a͟n͟ H͟u͟k͟u͟m͟ (“P͟M͟H͟”).
Adapun dasar hukum mengenai PMH dapat ditemukan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:
- Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Kemudian, perlu diperhatikan pula d͟͟i͟͟ m͟a͟n͟a͟ k͟e͟c͟e͟l͟a͟k͟a͟a͟n͟ l͟a͟l͟u͟ l͟i͟n͟t͟a͟s͟ a͟k͟i͟b͟a͟t͟ j͟a͟l͟a͟n͟ r͟u͟s͟a͟k͟ i͟t͟u͟ t͟͟e͟͟r͟͟j͟͟a͟͟d͟͟i͟͟. Jalan umum pada dasarnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.[¹²] Pada setiap kategori jalan tersebut wajib diberikan identitas setiap ruas jalan seperti kode, marka, dan angka.[¹³]
Adapun terkait dengan wewenang pemerintah pada setiap kategori jalan adalah sebagai berikut.
- Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional;[¹⁴]
- Pemerintah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi;[¹⁵]
- Pemerintah kabupaten berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan jalan desa, dan pembinaan jalan desa;[¹⁶]
- Pemerintah kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kota, pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota;[¹⁷]
- Pemerintah desa berwenang dalam penyelenggaraan jalan desa.[¹⁸]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan ke mana menggugat jika celaka karena jalanan rusak? Ini tergantung pada kategori jalan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menggugat jalan rusak dengan PMH, maka ditujukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan jalan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terkhusus untuk Sdr Kasdiwan (Siwul) yang dari Tinumpuk City.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kemana Menggugat jika ‘Celaka’ karena Jalan Rusak? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 21 Desember 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada 26 April 2023. Dipublikasikan kedua oleh Hukumonline.com dengan judul Kecelakaan karena Jalan Rusak, Ke Mana Bisa Menggugat? Pada tanggal 23 April 2024. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 16 Februari 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata untuk t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ dan b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum dan/atau Paralegal UBK LAWYERS.
Sedang menghadapi permasalahan hukum? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui email, telepon atau chat.
👇🏼
Email:
ubklawyer@gmail.com
Telepon/Chat:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian Keluarga Besar UBK LAWYERS. Klik link dibawah.
👇🏼
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ LBH-UMAR BIN KHATTAB. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.
👇🏼
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
