INDRAMAYU — Aksi unjuk rasa yang kini marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia adalah sebuah proses demokrasi? Atau karena tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah lantas dilampiaskan dengan demo atau unjuk rasa yang tak sedikit berujung menjadi anarkisme pengrusakan sarana umum atau punblik.
Salah seorang pemerhati dan tokoh masyarakat Indramayu H Maman Kostaman, SH., MM butuh ada kajian komprehensif terkait dengan berbagai faktor pemicu atau penyebab timbulnya aksi sebagai gejolak sosial masyarakat yang disampaikan dalam wujud unjuk rasa tersebut.
“Terkait dengan maraknya unjuk rasa pada saat ini, kita harus menilai secara komprehensif, pada saat ini memang ekonomi masyarakat secara makro dalam kondisi yang sulit, lapangan pekerjaan yang terbatas,” tutur dia.
Selain itu sektor usaha dengan dinamika struktur ekonomi yang berubah dengan adanya teknologi digital dan artificial intelegensi, segmentasi flot ekonomi banyak yg terdegradasi saat ini masih sulit untuk menyesuaikan diri.
“Perubahan ini membutuhkan waktu dan adaptasi sehingga masyarakat mampu menyesuaikan diri atas segala perubahan, sehingga tak tergilas kemajuan tekonologi, justru rakyat kini sulit dan terhimpit,” tandasnya.
Ia menambahkan , Kejadian unjuk rasa bisa dikatakan luapan keadaan masyarakat terhadap himpitan kesulitan ekonomi. Namun demikian kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta entitas lainya harus berpikir bagaimana ekonomi tetap bisa didistribusikan kepada masyarakat luas yang berkeadilan, artinya tidak ego untuk efesiensi dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Pejabat eksekutif dan legislatif harus menyadari kondisi masyarakat yang real sekarang ini, tidak berfokus terhadap kepentingan golongan atau kelompoknya, tapi bagaimana memikirkan jalan keluar atau solusi kebijakan yang paling tepat yang berkeadilan.
“Tapi dilain pihak, bahwa menyatakan pendapat dimuka umum atau unjuk rasa yg anarkis hal yg tidak menguntungkan untuk iklim ekonomi yang kita butuhkan saat ini, kuncinya adalah bagaimana komunikasi pemerintahan, legislatif dan entitas masyarakat bisa berjalan konstruksi, hilangkan kepentingan politik dalam arti sempit untuk kekuasaan, tidak arogan dan menjaga integritas dari semua pihak. Saatnya untuk membentuk kesadaran kolektif, pejabat pemerintah, legislatif, penegak hukum, maupun masyarakat umum menuju caracter bangsa yang kuat. (joe)
Editor: Abdul Gani
About The Author
