
INDRAMAYU, (lintaspanturaindonesia.com) — PERTANYAAN, Saya penasaran, apa yang dimaksud diyat dalam hukum pidana Islam? Apakah konsep diyat ini dapat diterapkan dalam hukum positif di Indonesia? Atas pencerahannya diucapkan terimakasih, untuk UBK Lawyers dan Paralegalnya semoga semakin cerdas dalam penanganan berbagai permasalahan Klien yang sedang dihadapinya. Aamiin..
Wassalam,
Umar Kawul – Jambak City
•••••••••••••••••••••••••••••••••
“INTISARI JAWABAN”
【ℌ𝔲𝔨𝔲𝔪 𝔓𝔦𝔡𝔞𝔫𝔞】
𝔇𝔦𝔶𝔞𝔱 𝔪𝔢𝔯𝔲𝔭𝔞𝔨𝔞𝔫 𝔥𝔞𝔯𝔱𝔞 𝔶𝔞𝔫𝔤 𝔴𝔞𝔧𝔦𝔟 𝔡𝔦𝔟𝔢𝔯𝔦𝔨𝔞𝔫 𝔨𝔢𝔭𝔞𝔡𝔞 𝔨𝔬𝔯𝔟𝔞𝔫 𝔞𝔱𝔞𝔲 𝔴𝔞𝔩𝔦𝔫𝔶𝔞 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔤𝔞𝔦 𝔞𝔨𝔦𝔟𝔞𝔱 𝔡𝔞𝔯𝔦 𝔱𝔦𝔫𝔡𝔞𝔨 𝔭𝔦𝔡𝔞𝔫𝔞 𝔱𝔢𝔯𝔥𝔞𝔡𝔞𝔭 𝔧𝔦𝔴𝔞 𝔞𝔱𝔞𝔲 𝔦𝔫𝔱𝔢𝔤𝔯𝔦𝔱𝔞𝔰 𝔣𝔦𝔰𝔦𝔨. 𝔖𝔢𝔠𝔞𝔯𝔞 𝔣𝔦𝔩𝔬𝔰𝔬𝔣𝔦𝔰, 𝔦𝔞 𝔟𝔢𝔯𝔣𝔲𝔫𝔤𝔰𝔦 𝔰𝔢𝔟𝔞𝔤𝔞𝔦 𝔪𝔢𝔨𝔞𝔫𝔦𝔰𝔪𝔢 𝔰𝔲𝔟𝔰𝔱𝔦𝔱𝔲𝔰𝔦 𝔥𝔲𝔨𝔲𝔪𝔞𝔫 𝔣𝔦𝔰𝔦𝔨 (𝔮𝔦𝔰𝔞𝔰), 𝔭𝔢𝔫𝔠𝔢𝔤𝔞𝔥 𝔟𝔞𝔩𝔞𝔰 𝔡𝔢𝔫𝔡𝔞𝔪 (𝔷𝔞𝔧𝔯), 𝔡𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔪𝔲𝔩𝔦𝔥𝔞𝔫 𝔨𝔢𝔰𝔢𝔦𝔪𝔟𝔞𝔫𝔤𝔞𝔫 𝔰𝔬𝔰𝔦𝔞𝔩 (𝔧𝔞𝔟𝔯).
𝔐𝔢𝔰𝔨𝔦𝔭𝔲𝔫 𝔱𝔦𝔡𝔞𝔨 𝔡𝔦𝔞𝔡𝔬𝔭𝔰𝔦 𝔰𝔢𝔠𝔞𝔯𝔞 𝔣𝔬𝔯𝔪𝔞𝔩, 𝔪𝔢𝔫𝔲𝔯𝔲𝔱 𝔥𝔢𝔪𝔞𝔱 𝔨𝔞𝔪𝔦, 𝔦𝔰𝔱𝔦𝔩𝔞𝔥 “𝔡𝔦𝔶𝔞𝔱” 𝔰𝔲𝔟𝔰𝔱𝔞𝔫𝔰𝔦𝔫𝔶𝔞 𝔱𝔢𝔩𝔞𝔥 𝔡𝔦𝔞𝔡𝔬𝔭𝔰𝔦 𝔪𝔢𝔩𝔞𝔩𝔲𝔦 𝔪𝔢𝔨𝔞𝔫𝔦𝔰𝔪𝔢 𝔨𝔢𝔞𝔡𝔦𝔩𝔞𝔫 𝔯𝔢𝔰𝔱𝔬𝔯𝔞𝔱𝔦𝔣 (𝔯𝔢𝔰𝔱𝔬𝔯𝔞𝔱𝔦𝔳𝔢 𝔧𝔲𝔰𝔱𝔦𝔠𝔢) 𝔡𝔦 𝔨𝔢𝔭𝔬𝔩𝔦𝔰𝔦𝔞𝔫 𝔡𝔞𝔫 𝔨𝔢𝔧𝔞𝔨𝔰𝔞𝔞𝔫, 𝔰𝔢𝔯𝔱𝔞 𝔪𝔢𝔫𝔧𝔞𝔡𝔦 𝔣𝔞𝔨𝔱𝔬𝔯 𝔭𝔢𝔯𝔦𝔫𝔤𝔞𝔫 𝔲𝔱𝔞𝔪𝔞 𝔡𝔞𝔩𝔞𝔪 𝔭𝔲𝔱𝔲𝔰𝔞𝔫 𝔭𝔢𝔫𝔤𝔞𝔡𝔦𝔩𝔞𝔫.
𝔓𝔢𝔫𝔧𝔢𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔩𝔢𝔟𝔦𝔥 𝔩𝔞𝔫𝔧𝔲𝔱 𝔡𝔞𝔭𝔞𝔱 𝔄𝔫𝔡𝔞 𝔟𝔞𝔠𝔞 𝔲𝔩𝔞𝔰𝔞𝔫 𝔡𝔦 𝔟𝔞𝔴𝔞𝔥 𝔦𝔫𝔦.
ULASAN SELENGKAPNYA;
Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Diyat dalam Fiqh Jinayah
Secara etimologis, kata “diyat” berasal dari akar kata bahasa Arab wada-yadi yang bermakna m͟͟e͟͟n͟͟u͟͟n͟͟a͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, m͟͟e͟͟n͟͟y͟͟a͟͟m͟͟p͟͟a͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, a͟t͟a͟u͟ m͟͟e͟͟m͟͟b͟͟a͟͟y͟͟a͟͟r͟͟. Dalam terminologi hukum Islam, para fuqaha (ahli hukum) mendefinisikan diyat s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ h͟a͟r͟t͟a͟ y͟a͟n͟g͟ w͟a͟j͟i͟b͟ d͟i͟b͟e͟r͟i͟k͟a͟n͟ k͟e͟p͟a͟d͟a͟ k͟o͟r͟b͟a͟n͟ a͟t͟a͟u͟ w͟a͟l͟i͟n͟y͟a͟ d͟i͟s͟e͟b͟a͟b͟k͟a͟n͟ o͟l͟e͟h͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ (j͟͟i͟͟n͟͟a͟͟y͟͟a͟͟h͟͟) t͟e͟r͟h͟a͟d͟a͟p͟ j͟i͟w͟a͟ a͟t͟a͟u͟ a͟n͟g͟g͟o͟t͟a͟ b͟͟͟a͟͟͟d͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟.[¹]
Abdul Qadir Audah, dalam At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami, menegaskan bahwa d͟i͟y͟a͟t͟ m͟e͟m͟i͟l͟i͟k͟i͟ f͟u͟n͟g͟s͟i͟ d͟u͟a͟l͟i͟s͟t͟i͟k͟ y͟a͟n͟g͟ u͟͟n͟͟i͟͟k͟͟, yaitu:[²]
a. Fungsi Jabr
(Pemulihan/
Kompensasi):
Sebagai hak privat
(haqqul adami)
bagi korban, diyat
berfungsi sebagai
substitusi ekonomi
atas hilangnya
nyawa atau fungsi
tubuh. Ini adalah
bentuk
perlindungan
kesejahteraan
(social security)
bagi keluarga yang
ditinggalkan.
b. Fungsi Zajr
(Pencegahan/
Hukuman):
Sebagai sanksi
publik, besaran
diyat yang
fantastis (setara
100 ekor unta)
berfungsi sebagai
deterrent effect
(efek jera). Beban
finansial yang
berat ini
dimaksudkan
untuk memaksa
pelaku berhati-hati
menjaga nyawa
orang lain.
Berbeda dengan denda dalam sistem hukum barat yang masuk ke kas negara, diyat s͟e͟p͟e͟n͟u͟h͟n͟y͟a͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ h͟a͟k͟ m͟i͟l͟i͟k͟ k͟e͟l͟u͟a͟r͟g͟a͟ k͟͟o͟͟r͟͟b͟͟a͟͟n͟͟. Hal ini merefleksikan filosofi Islam yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara, bukan sekadar objek penderita.
Adapun landasan normatif atau dalil syar’i terkait diyat ini dapat ditemukan dalam:
- Surah Al-Baqarah Ayat 178 dalam konteks pembunuhan sengaja yang berbunyi “…tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang patut, dan hendaklah menunaikan kepadanya (diyat) dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan (takhfif) dan rahmat dari Tuhanmu…” Ayat ini meletakkan qisas (hukuman mati setimpal) sebagai opsi keadilan retributif, namun segera menawarkan jalan keluar berupa pemaafan yang diikuti pembayaran diyat. Penggunaan kata “saudaranya” (akhiki) mengisyaratkan bahwa kejahatan tidak serta merta memutus persaudaraan kemanusiaan, dan rekonsiliasi merupakan opsi yang dirahmati Tuhan.
- Surah An-Nisa Ayat 92 dalam konteks pembunuhan tidak sengaja yang bunyinya “…barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) diyat yang diserahkan kepada keluarganya…” Dalam kasus ini, diyat merupakan hukuman pokok (uqubat asliyah), bukan pengganti. Ini menegaskan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap hilangnya nyawa.
Selanjutnya, hukum Islam membedakan besaran diyat berdasarkan tingkat kesalahan (mens rea) pelaku, yang juga dibedakan dari niat jahat dan kelalaian, yaitu:[³]
1. Diyat mughallazah (berat)
- Jenis Tindak Pidana: Pembunuhan sengaja (yang dimaafkan), pembunuhan semi-sengaja.
- Besaran & Komposisi (Mazhab Syafi’i): 100 Unta: 30 hiqqah, 30 jadza’ah, 40 khalifah (bunting).
- Sifat Pembayaran: Tunai, dibebankan pada harta pribadi pelaku.
2. Diyat mukhaffafah (ringan).
- Jenis Tindak Pidana: Pembunuhan tersalah/tidak sengaja.
- Besaran & Komposisi (Mazhab Syafi’i): 100 Unta: 20 hiqqah, 20 jadza’ah, 20 binta makhadh, 20 binta labun, 20 ibnu labun.
- Sifat Pembayaran: Dapat diangsur 3 tahun, dibebankan pada ‘aqilah (keluarga besar).
Lebih lanjut lagi, m͟e͟n͟g͟i͟n͟g͟a͟t͟ u͟n͟t͟a͟ b͟u͟k͟a͟n͟ k͟o͟m͟o͟d͟i͟t͟a͟s͟ u͟m͟u͟m͟ d͟i͟ I͟͟n͟͟d͟͟o͟͟n͟͟e͟͟s͟͟i͟͟a͟͟, u͟l͟a͟m͟a͟ m͟e͟n͟y͟e͟p͟a͟k͟a͟t͟i͟ k͟o͟n͟v͟e͟r͟s͟i͟ n͟i͟l͟a͟i͟ (q͟͟i͟͟m͟͟a͟͟h͟͟), yaitu:[⁴]
- Emas murni: 1.000 Dinar atau setara ±4.250 gram. Dengan asumsi harga emas Rp1.300.000/gram (2025/2026), nilai diyat mencapai Rp 5,5 Miliar.
- Uang fiat: Mengikuti harga pasar 100 unta. Jika 1 unta diasumsikan Rp30-40 juta, maka nilainya berkisar Rp 3-4 miliar.
Menurut hemat kami, angka yang fantastis ini membantah mitos bahwa diyat adalah cara orang kaya membeli hukum. Justru, nilainya yang ekstrem berfungsi sebagai penghalang psikologis (psychological barrier) bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, sekaligus jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi keluarga korban.
Diyat dalam UU 1/2023 tentang KUHP Baru
UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[⁵] yaitu tahun 2026 menandai revolusi hukum pidana Indonesia. Meskipun tidak menggunakan istilah “diyat” secara eksplisit, substansi dan mekanismenya telah diinstitusionalisasi melalui pasal-pasal kunci.
- Pengakuan living law dalam Pasal 2 UU 1/2023 yang menegaskan bahwa h͟u͟k͟u͟m͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ t͟i͟d͟a͟k͟ m͟e͟n͟g͟u͟r͟a͟n͟g͟i͟ b͟e͟r͟l͟a͟k͟u͟n͟y͟a͟ h͟u͟k͟u͟m͟ y͟a͟n͟g͟ h͟i͟d͟u͟p͟ d͟a͟l͟a͟m͟ m͟͟a͟͟s͟͟y͟͟a͟͟r͟͟a͟͟k͟͟a͟͟t͟͟. Pasal tersebut juga memberikan legitimasi bagi pemenuhan “kewajiban adat” (seperti diyat atau denda adat) sebagai sanksi pidana yang diakui negara. Lebih lanjut tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup di masyarakat tersebut diatur dalam PP 55/2025.
- Pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam Pasal 54 UU 1/2023 yang memperkenalkan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti ringannya perbuatan, pribadi pelaku, dan keadilan serta kemanusiaan.
Menurut hemat kami, pasal ini merupakan pintu masuk yuridis bagi konsep pemaafan (al-‘afw). Jika pelaku telah membayar santunan (diyat) dan dimaafkan keluarga korban, hakim dapat menggunakan Pasal 54 UU 1/2023 ini untuk memberikan “pemaafan yudisial” atau vonis yang sangat ringan, selaras dengan prinsip Surah Al-Baqarah: 178.
- Pidana mati bersyarat yang diatur dalam Pasal 100 UU 1/2023 jo. Pasal VII angka 17 UU 1/2026. P͟e͟r͟u͟b͟a͟h͟a͟n͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ m͟a͟t͟i͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ b͟e͟r͟s͟y͟a͟r͟a͟t͟ d͟e͟n͟g͟a͟n͟ m͟a͟s͟a͟ p͟e͟r͟c͟o͟b͟a͟a͟n͟ 10 t͟a͟h͟u͟n͟ j͟u͟g͟a͟ m͟e͟n͟c͟e͟r͟m͟i͟n͟k͟a͟n͟ s͟e͟m͟a͟n͟g͟a͟t͟ q͟i͟s͟a͟s͟ y͟a͟n͟g͟ b͟i͟s͟a͟ g͟͟u͟͟g͟͟u͟͟r͟͟. Jika terpidana menunjukkan perbaikan (misal: rekonsiliasi dengan korban), hukuman mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau penjara sementara.
Dengan demikian, d͟a͟p͟a͟t͟ d͟i͟s͟i͟m͟p͟u͟l͟k͟a͟n͟ b͟a͟h͟w͟a͟ d͟i͟y͟a͟t͟ m͟e͟s͟k͟i͟p͟u͟n͟ t͟i͟d͟a͟k͟ d͟i͟s͟e͟b͟u͟t͟k͟a͟n͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ e͟k͟s͟p͟l͟i͟s͟i͟t͟ d͟a͟l͟a͟m͟ p͟e͟r͟a͟t͟u͟r͟a͟n͟ m͟e͟n͟g͟e͟n͟a͟i͟ h͟u͟k͟u͟m͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ d͟i͟ I͟͟n͟͟d͟͟o͟͟n͟͟e͟͟s͟͟i͟͟a͟͟, n͟a͟m͟u͟n͟ s͟e͟c͟a͟r͟a͟ k͟o͟n͟s͟e͟p͟t͟u͟a͟l͟ d͟i͟y͟a͟t͟ i͟n͟i͟ t͟e͟l͟a͟h͟ d͟i͟a͟d͟a͟p͟t͟a͟s͟i͟ d͟a͟l͟a͟m͟ s͟e͟j͟u͟m͟l͟a͟h͟ k͟e͟t͟e͟n͟t͟u͟a͟n͟ k͟h͟u͟s͟u͟s͟n͟y͟a͟ d͟a͟l͟a͟m͟ U͟U͟ 1/2023 t͟e͟n͟t͟a͟n͟g͟ K͟U͟H͟P͟ b͟͟͟a͟͟͟r͟͟͟u͟͟͟.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat, dan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua terlebih untuk penanya dan Paralegal UBK Lawyers pada khususnya.
D͟a͟s͟a͟r͟ H͟u͟k͟u͟m͟:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
R͟e͟f͟e͟r͟e͟n͟s͟i͟:
- Abdul Qadir Audah. At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh’ie. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2005;
- Wahbah Az-Zuhaili. Fiqhul Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
Artikel ini dibuat oleh Wahyu Syuhada. SH, MH, dipublikasikan “..Hukumonline.com..” dengan judul Penerapan Diyat dalam KUHP Baru pada tanggal 25 Juni 2026. Dan diteruskan oleh UBK Lawyers pada tanggal 19 November 2026M/08 Jumadil Akhir 1448H.
📢 Catatan Penting Mengenai Informasi Hukum
Seluruh materi, artikel, dan informasi hukum yang disajikan oleh LBH Umar Bin Khattab disusun semata-mata untuk tujuan edukasi, pembelajaran, dan wawasan umum.
Perlu dipahami bahwa setiap kasus hukum memiliki keunikan fakta dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, informasi umum tidak dapat menggantikan nasihat hukum yang spesifik dan personal. Untuk mendapatkan analisis mendalam serta strategi penanganan yang tepat sesuai dengan kasus Anda, kami sangat menyarankan untuk melakukan konsultasi langsung dengan Tim Pengacara, Konsultan Hukum, atau Paralegal resmi UBK Lawyers.
🆘 Sedang Menghadapi Permasalahan Hukum?
Jangan biarkan keraguan menghambat penyelesaian masalah Anda. Kami siap mendengarkan dan memberikan solusi terbaik. Silakan ajukan pertanyaan atau jadwalkan konsultasi melalui saluran berikut:
📧 Email:
ubklawyer@gmail.com
📞 Telepon / WhatsApp Chat:
0896-6655-2118
🤝 Mari Bergabung dengan Keluarga Besar UBK Lawyers
Dapatkan akses ke komunitas belajar hukum, berbagi pengalaman, dan memperluas jaringan profesional Anda. Klik tautan di bawah untuk bergabung dalam Grup Komunitas kami:
(Link Grup WhatsApp)
👇
https://chat.whatsapp.com/JkOptbalrVb0qbn4FXuY7Y
📚 Perkaya Wawasan & Riset Hukum Anda
Ikuti WhatsApp Channel LBH Umar Bin Khattab untuk mendapatkan update terbaru mengenai studi kasus, tips hukum praktis, dan perkembangan regulasi terkini. Jadilah pribadi yang cerdas hukum!
(Link WhatsApp Channel)
👇
https://whatsapp.com/channel/0029VadEhUjA2pLGd3OF8g2x
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers

