Pertanyaan:
Salah satu unsur Pasal 3 UU TPPU adalah menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Sedangkan unsur Pasal 4 juga dibahas mengenai menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan. Apakah yang menjadi pembeda unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU selain ketentuan sanksi denda maksimalnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Indah Permatasari – Klender, Jakarta.
Ulasan selengkapnya;
Terima kasih atas pertanyaan Anda, hal yang sangat dungu jika pertanyaan yang begitu bagusnya hanya diabaikan.
Apa itu Pencucian Uang?
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (“TPPU”) merupakan t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟i͟d͟a͟n͟a͟ l͟a͟n͟j͟u͟t͟a͟n͟ (s͟e͟c͟o͟n͟d͟a͟r͟y͟ c͟͟r͟͟i͟͟m͟͟e͟͟) d͟a͟r͟i͟ t͟i͟n͟d͟a͟k͟ p͟͟i͟͟d͟͟a͟͟n͟͟a͟͟ a͟s͟a͟l͟ (p͟r͟i͟m͟a͟r͟y͟ c͟r͟i͟m͟e͟).
Keberadaan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan sangat tergantung pada tindak pidana asal (predicate crime) meskipun menyangkut pembuktian TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.[¹]
Pencucian uang secara umum dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya dari kegiatan tidak sah (dirty money) dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (proceeds of cime) dibuat agar seolah-olah bukan berasal dari kejahatan. Pada pencucian uang terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu j͟a͟n͟g͟a͟n͟ s͟a͟m͟p͟a͟i͟ u͟a͟n͟g͟ k͟o͟t͟o͟r͟ b͟e͟r͟u͟b͟a͟h͟ m͟e͟n͟j͟a͟d͟i͟ u͟a͟n͟g͟ b͟͟e͟͟r͟͟s͟͟i͟͟h͟͟, s͟a͟h͟ d͟a͟n͟ l͟͟e͟͟g͟͟a͟͟l͟͟.[²]
Berikut adalah tahapan pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan yang diperoleh dari kegiatan illegal, antara lain:[³]
- Placement, yaitu tahap proses penempatan atau pentransferan dana hasil kejahatan ke dalam institusi keuangan dan perbankan (financial institutions);
- Layering, yaitu proses pemisahan hasil kejahatan dari praktek-praktek illegal melalui penggunaan jaringan transaksi keuangan yang rumit secara berliku ;
- Integration, yaitu proses penghimpunan uang hasil kejahatan secara integratif ke dalam account penampungan.
Kembali ke pertanyaan Anda mengenai pembeda unsur menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, simak bunyi pasalnya:
Pasal 3 UU TPPU
- Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Pasal 4 UU TPPU
- Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Perbedaan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tidak ditemukan penjelasannya selain hanya menyebutkan “cukup jelas”.
Untuk itu, perlu melihat rumusan yang disebutkan dalam ketentuan Article 6 paragraph (1) UNTOC yang sudah diratifikasi melalui UU 5/2009 yang menyatakan:
- Each State Party shall adopt, in accordance with fundamental principles of its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
a. (i) The conversion or transfer of property, knowing that such property is the proceeds of crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of helping any person who is involved in the commission of the predicate offence to evade the legal consequences of this or her action;
(ii) The concealing or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, or ownership of or rights with respect to property, knowing that such property is the proceed of the crime.
Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Pasal 3 UU TPPU
Ketentuan Article 6 paragraph 1 UNTOC ini menunjukkan kemiripan dengan rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Dalam Pasal 3 UU TPPU, unsur menyembunyikan atau menyamarkan didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Hal ini serupa dengan rumusan Article 6 paragraph 1a (i) for the purpose of concealing or disguising.
Frasa “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menunjukkan adanya mens rea pada diri pelaku berupa adanya sikap batin yang menghendaki terjadi atau terwujudnya perbuatan. Dengan kata lain, “dengan tujuan” bermakna bahwa pelaku mempunya tujuan yang hendak dicapai yang disadari sepenuhnya, yaitu untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan.
Dengan demikian, pada diri pelaku sudah ada unsur kesalahan (opzettelijk, schuld) karena ada kesengajaan yang diinsyafi secara sadar. Artinya pelaku memiliki pengetahuan mutlak dan kesadaran sempurna bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkannya agar tampak seperti bukan hasil kejahatan. Pelaku berperan aktif, s͟e͟h͟i͟n͟g͟g͟a͟ d͟a͟l͟a͟m͟ P͟a͟s͟a͟l͟ 3 i͟n͟i͟ p͟e͟l͟a͟k͟u͟ d͟a͟p͟a͟t͟ d͟͟͟i͟͟͟k͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟l͟͟͟i͟͟͟f͟͟͟i͟͟͟k͟͟͟a͟͟͟s͟͟͟i͟͟k͟a͟n͟ s͟e͟b͟a͟g͟a͟i͟ p͟e͟l͟a͟k͟u͟ a͟͟k͟͟t͟͟i͟͟f͟͟.
Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Pasal 4 UU TPPU
Sementara unsur menyembunyikan atau menyamarkan yang terdapat dalam Pasal 4 UU TPPU tidak didahului dengan frasa “dengan tujuan”. Hal ini serupa dengan Article 6 paragraph 1 a (ii) yang berbunyi The concealing or disguise.
Unsur menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 4 UU TPPU merepresentasikan actus reus dari pelaku.[¹] Artinya bahwa menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan tersebut bukan sebagai maksud yang melekat pada sikap batin pelaku yang hendak diwujudkan melainkan sekadar mengharuskan adanya perbutan nyata yang dilakukan.
Menyembunyikan (concealing) merupakan upaya untuk mengelabui asal usul harta kekakayaan dan tidak melaporkannya kepada Penyedia Jasa Keuangan. Sedangkan menyamarkan (disguising) berupa perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal.[²]
Perlu diketahui bahwa objek yang hendak disembunyikan atau disamarkan itu adalah hasil tindak pidana baik mengenai asal usul, sumber, lokasi, disposisi, pengalihan hak atau kepemilikan hak yang sebenarnya. Sehingga dalam konteks Pasal 4 unsur menyembunyikan dan menyamarkan diperlukan keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk memfasilitasi terwujudnya tindakan pencucian uang secara sempurna.
Dalam perkara pencucian uang, maka perlu bukti formal dari pejabat atau profesi tertentu agar transaksi yang dibuat terlihat wajar atau seolah-olah normal. Padahal bukti formal tersebut dimaksudkan sebagai kedok untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.
Sebagai contoh, dalam perkara suap atau gratifikasi, adakalanya uang suap ditampung dalam rekening perusahaan milik keluarga pelaku, dengan terlebih dahulu dibuat perjanjian formal antara pemberi suap dengan ponakan penerima suap agar tampak seolah-olah ada kerjasama bisnis yang wajar. Namun, hal tersebut merupakan media pencucian uang.
Perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU
Sebagai kesimpulan, dapat kami sampaikan bahwa perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan antara Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya mens rea untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Artinya terdapat unsur kesengajaan dan kesalahan dalam diri pelaku.
Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (actus reus) pencucian uang.
Selain itu perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah mengenai ancaman denda, yakni dalam Pasal 3 lebih tinggi dibanding Pasal 4. Denda Pasal 3 sebesar Rp10 miliar sedangkan Pasal 4 sebesar Rp5 miliar.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.
Artikel ini dibuat oleh Dr.Efendi Lod Simanjuntak. SH, MH dipublikasikan Hukumonline.com dengan judul Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan pada tanggal 12 Agustus 2022. Dan diteruskan oleh ubklawyers pada tanggal 12 Januari 2025.
Seluruh Informasi Hukum yang ada di LBH-UMAR BIN KHATTAB disiapkan semata-mata u͟n͟t͟u͟k͟ t͟͟͟u͟͟͟j͟͟͟u͟͟͟a͟͟͟n͟͟͟ p͟͟e͟͟n͟͟d͟͟i͟͟d͟͟i͟͟k͟͟a͟͟n͟͟, p͟e͟m͟b͟e͟l͟a͟j͟a͟r͟a͟n͟ d͟a͟n͟ b͟e͟r͟s͟i͟f͟a͟t͟ u͟m͟u͟m͟. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus anda, konsultasikan langsung dengan Pengacara, Konsultan Hukum atau Paralegal UBK LAWYERS.
Punya Permasalahan Hukum yang sedang dihadapi? A͟j͟u͟k͟a͟n͟ p͟e͟r͟t͟a͟n͟y͟a͟a͟n͟ melalui E-mail, Chatt atau Tlp langsung ke:
👇👇👇
E-mail:
ubklawyer@gmail.com
Tlp/Chatt:
089666552118
Berkenan G͟a͟b͟u͟n͟g͟ G͟r͟o͟u͟p͟, untuk jadi bagian K͟e͟l͟u͟a͟r͟g͟a͟ B͟e͟s͟a͟r͟ U͟͟B͟͟K͟͟ L͟͟A͟͟W͟͟Y͟͟E͟͟R͟͟S͟͟. Klik link dibawah.
👇👇👇
I͟K͟U͟T͟I͟ W͟h͟a͟t͟s͟A͟p͟p͟ C͟h͟a͟n͟n͟e͟l͟ L͟B͟H͟-U͟M͟A͟R͟ B͟I͟N͟ K͟͟H͟͟A͟͟T͟͟T͟͟A͟͟B͟͟. Untuk memperkaya Riset Hukum Anda, klik link dibawah.
👇👇👇
🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸🇮🇩🇵🇸
#cerdashukum
#studylawtogether
#ubklawyers
About The Author
